Perwakilan BPKP DKI Jakarta II Sistem Audit External Program PHLN Safari Garden, 20 April l 2011 Perwakilan BPKP DKI Jakarta II

KONSEP INTERNAL AUDIT TERKINI : Berfungsi: Membantu pimpinan Instansi untuk mengevaluasi terus-menerus operasi instansi agar efisien dan efektif. Berfungsi sebagai early warning system bagi manajemen.

DASAR HUKUM BPKP: Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Permintaan Fihak Tertentu (Lenders).

Visi BPKP: Auditor Presiden Yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara Yg Berkualitas. SLOGAN: Menuju New BPKP.

Misi BPKP: Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara Yg Mendukung Tata Kelola Kepemerintahan Yg Baik dan Bebas KKN. Membina Penyelenggaraan SPI Pemerintah. Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah Yg Professional dan Kompeten Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Yg Andal Bagi Presiden/ Pemerintah.

PIONIR Nilai-Nilai Luhur: Alamat: Professional Integritas Orientasi Pengguna Nurani dan Akal Sehat Independen Professional. Alamat: Jln. Pramuka No. 33, Jaktim 13120. Phone: 021-85910031. PIONIR

LEMBAGA PENGAWASAN DI INDONESIA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Inspektorat Jendral (ITJEN) Inspektorat Provinsi. Inspektorat Kabupaten/ Kota . LEMBAGA PENGAWASAN LAIN: Komisi Pemberantasan Korupsi.

PERAN/ TUGAS BPKP: Pengawasan Atas Kegiatan Bersifat Lintas Sektoral Pengawasan Atas Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara Kegiatan Pengawasan Lain Berdasarkan Permintaan Dari Presiden. Permintaan dari Pihak Tertentu (Lenders, dsb.) Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

Peran Sebagai Pembina SPIP: Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP Sosialisasi SPIP Pendidikan dan pelatihan SPIP Pembimbingan dan konsultansi SPIP Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Jenis Jasa Pengawasan Yg Dapat Dilakukan: Audit Reviu Evaluasi Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pengawasan Lainnya.

JENIS AUDIT UNTUK PROYEK PHLN: Audit Keuangan Audit Ketaatan Audit Operasional Audit Kinerja Audit Investigasi RIKTU Perhitungan Kerugian Negara.

JENIS OPINI AUDIT KEUANGAN: Wajar Tanpa Pengecualian . Wajar Dengan Pengecualian. Menolak Memberikan Pendapat . Pendapat Tidak Wajar .

Tatacara Penarikan Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 14 Penarikan pinjaman/hibah luar negeri dapat dilaksanakan dengan cara: Pembukaan Letter of Credit (L/C); Pembayaran Langsung (Direct Payment); Rekening Khusus (Special Account); Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Reimbursement). 14

Konsepsi Rekening Khusus 15 Satker/ KPA SPM DANA TALANGAN KPPN Lender/ Donor REK. KHUSUS SP2D REK. KHUSUS KBI/ BANK OPERASIONAL Dit. PKN DJPbn Initial deposit Pihak Ke-3/ Bendahara Executing Agency (PMU) 15

KONSEPSI PELAPORAN KEUANGAN PROYEK: ANNUAL PLAN AND ACTUAL PROJECT EXPENDITURES AND FINANCING CUMULATIVE PROJECT EXPENDITURES AND FINANCING FINANCIAL STATEMENTS OF SPECIAL ACCOUNTS (SOE).

Interim Financial Report 17 Adalah suatu bentuk laporan keuangan kegiatan/proyek yang disusun secara berkala; Berisi permintaan kebutuhan dana selama 6 bulan ke depan dan pertanggungjawaban penggunaan dana selama 3 bulan ke belakang Diharapkan proyek menghitung secara pasti jumlah kebutuhan dananya selama 6 bulan ke depan dan benar-benar ada pertanggungjawaban 3 bulan yang telah dipakai sehingga rekening khususnya tidak pernah kosong sekaligus meminimalikan penggunaan dana talangan pemerintah. 17

Financial Monitoring Report 18 Merupakan suatu mekanisme laporan triwulan yang dibuat untuk membantu PMU/Satker dalam mengelola dan memantau kegiatan/proyek. FMR ini disusun dalam kerangka sistem manajemen keuangan yang dapat diterima oleh Bank Dunia dan disampaikan dalam format yang sudah ditentukan/ditetapkan, dan merupakan dasar bagi bank untuk mengijinkan penarikan dan pencairan dana pinjaman oleh kegiatan/proyek. FMR juga menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan/proyek. 18

Financial Statement of Special Account (FISSA) 19 Thd penggunaan reksus untuk masa 1 tahun anggaran, EA wajib menyusun laporan keuangan yang selanjutnya disebut Financial Statement of Special Account (FISSA) utk kepentingan audit keseluruhan pelaksanaan kegiatan oleh auditor. Form FISSA 1 : Rekonsiliasi penggunaan dana Reksus selama 1 tahun anggaran Form FISSA 2 : Daftar SP2D yg belum direplenishment & sudah diajukan namun belum di bayar PPHLN pada tahun anggaran berjalan FISSA Form FISSA 3 : Rekapitulasi replenishment per kategori yg sudah dibayar/ diganti sebagian/seluruhnya oleh PPHLN selama 1 thn anggaran Form FISSA 4 : Rekapitulasi reimbursement per kategori atas beban rekening antara (dana talangan) selama 1 tahun anggaran

TUJUAN UMUM AUDIT: MEMBERIKAN SIMPULAN MENGENAI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PROYEK. MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN. MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS KETAATAN PADA NPPHLN. MEMBERIKAN REKOMENDASI HASIL PERBAIKAN. PENILAIAN ATAS PENCAPAIAN TUJUAN PROYEK DIKAITKAN DENGAN INDIKATOR KINERJANYA

GARIS BESAR AUDIT ATAS KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PHLN: PELAJARI LAPORAN KEUANGAN APAKAH SESUAI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN. UJI KESINAMBUNGAN ANGKA. BANDINGKAN ANGKA DI LAPORAN DENGAN CATATAN. LANJUT, BANDINGKAN DENGAN DOKUMEN SUMBER SAMPLE KEWAJARAN BUKTI. PERHATIKAN RESIKO AUDIT! IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN (KESESUAIAN DENGAN PERATURAN) EVALUASI KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN YG MEMPENGARUHI. MINTA REPRESENTATION LETTER! BUAT SIMPULAN AUDIT. BUAT MANAGEMENT LETTER.

PENILAIAN ATAS PROSES PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL):

PENYEBAB TEMUAN SECARA GARIS BESAR: LEMAHNYA PENGENDALIAN INTERN PENGELOLA KEGIATAN TIDAK/ KURANG MEMAHAMI KETENTUAN PENGELOLA KELIRU MENGINTERPRETASIKAN KETENTUAN KELALAIAN PENGELOLA KEGIATAN.

TERIMA KASIH