PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI

RAKERNAS Sangat Penting : Sejalan dengan adanya perubahan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara LANGKAH STRATEGIS

OTONOMI DAERAH Pergeseran peran yang cukup signifikan : Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kewenangan- kewenangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakannya dalam kerangka Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Pusat pada hakekatnya memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya Pemerintah Daerah harus lebih tanggap terhadap kebutuhan kesehatan dari masyarakat yang berada di daerah masing- masing

Pembangunan Kesehatan merupakan Masalah Prioritas dalam Kabinet Indonesia Bersatu Semakin Kompleks oleh karena adanya konteks perkembangan demokrasi, desentralisasi dan globalisasi

UUD 1945 menetapkan bahwa sehat itu HAM Pemerintah wajib menyehatkan rakyatnya yang sakit dan mempertahankan masyarakat yang sehat tetap sehat

PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Data SDKI tahun 2003 Menunjukkan Derajat kesehatan masyarakat miskin jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat kita yang mampu

UUD 45 (Pasal 28), UUNo.23/1992 Menyebutkan bahwa : Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesehatan sehingga upaya pemenuhan hak setiap insan atas kesehatan merupakan prinsip dasar pembangunan kesehatan di Indonesia

Pemerintah berupaya keras untuk memberikan akses yang seluas- luasnya kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standart Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin Melalui PT.Askes (ASKESKIN)

ASKESKIN Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan ASKESKIN : Mal distribution kartu ASKESKIN kepada masyarakat sasaran Pelayanan yang belum seperti yang diinginkan Masih banyak tenaga kesehatan yang belum tahu apa itu ASKESKIN

TARGET ASKESKIN ADALAH RAKYAT MISKIN Parameter : BKKBN Masyarakat Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1

ASKES KABUPATEN/PEMDA KELURAHAN/DESA RT RAKYAT MISKIN MISSING

RS Masyarakat miskin yang belum mendapat kartu ASKESKIN Masyarakat miskin yang belum mempuntai KTP KLARIFIKASI Mendapat Kartu ASKESKIN

Pelayangan yang belum seperti yang diinginkan : Adanya ketidak sesuaian biaya layanan pada beberapa RS DPHO Transportasi pasien tidak mampu

SOSIALISASI ASKESKIN Media Elektronik Media Cetak Langsung Pada saat ini belum memadai

OUT BREAK POLIO DI SUKABUMI Mopping UpPIN NASIONAL ORI

UNTUK MENCEGAH WABAH POLIO Pekan Imunisasi Nasional : 30 Agustus dan 27 September 2005 Memperketat surveilans AFP dan Intensifikasi surveilans epidemiologi diseluruh Provinsi dan kabupaten/Kota Langkah-langkah kewaspadaan dengan berbagai kegiatan, seperti pertemuan koordinasi dan melakukan kajian data RS Sosialisasi diseluruh tenaga kesehatan Meningkatkan cakupan imunisasi di setiap desa

Laporan yang dibutuhkan meliputi : Demam Berdarah TBC Malaria HIV/AIDS

Hal yang sangat penting untuk dicapai : Menurunkan angka kematian Ibu Menurunkan angka kematian Bayi Meningkatkan umur harapan hidup Mengurangi mal nutrisi

Laporan yang harus disampaikan (tiap bulan) Angka kematian Ibu Angka Kematian Bayi Prevalensi gizi kurang/buruk

HUBUNGI 9611 UNTUK LAPORAN LANGSUNG

SELAMAT BEKERJA SEMOGA MEMBAWA MANFAAT YANG TERBAIK