KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
TATA USAHA SMP NEGERI 19 PADANG
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
1. PENDAHULUAN NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP DENGAN SISTEM INFORMASI BATAN
Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)
Pemerintah Kota Surabaya Badan Kepegawaian dan Diklat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
The Green Gadog 31 Oktober SIM  Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, mulai dari manajer pada jenjang yang.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Pelayanan Publik Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap.
Penghapusan Piutang Negara
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
PETUNJUK TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI YANKOMAS HAM (SIMASHAM) 2016
DAN JABATAN FUNGSIONAL
SELAMAT DATANG DI LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS MALAHAYATI
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
SOSIALISASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Sosialisasi Administrasi Akademik Online
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Contoh penyusunan skp.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Oleh: KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN KEMENKES RI Disampaikan pada pertemuan Pelatihan SIMKA dan Pemutakhiran Data Tahun 2012

ISU STRATEGIS Masih dijumpai proses administrasi kepegawaian tidak jelas penyelesaiannya; Informasi tentang permasalahan tidak diketahui; Birokrasi yang panjang; Jadwal yang telah ditetapkan tidak ditaati.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Menyempurnakan SPO; Re-Design Web Biro Kepegawaian; Seluruh usul dilakukan secara online; Pengembangan Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK); Optimalisasi Unit Layanan Terpadu (ULT); Sertifikasi ISO 9001: 2011: 5 produk, 2012: + 10 Produk

ARAH KEBIJAKAN Proses administrasi kepegawaian dilakukan berbasis IT; Alur/mekanisme diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO); Debirokratisasi proses; Tidak ada lagi perpanjangan waktu usul; Papperless secara bertahap; Proses didahului oleh konsinyasi masing-masing Unit Utama; Pemberian honor untuk pengelola IT

SISTEM INFORMASI INFORMASI PERMASALAHAN YANG ADA DI WEBSITE ROPEG DIANGGAP PEMBERITAHUAN RESMI (TIDAK ADA SURAT MENYURAT); AKAN DITUNJUK (SK MENTERI) PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN; USERNAME DAN PASSWORD HANYA DIBERIKAN 1 BAGI SETIAP SATKER; TANGGUNG JAWAB ATAS UPDATING DAN PERUBAHAN DATA ADA PADA SATKER MASING-MASING; SELURUH INFORMASI TENTANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN AKAN DITAYANGKAN DI WEBSITE BIRO KEPEGAWAIAN.

TUJUAN PROSES ADMINISTRASI BERBASIS IT Menghindari hubungan langsung antara petugas dengan klien (menghindari KKN) Tertib administrasi (tepat jadwal dan aturan yang berlaku) Menghindari kesalahan Transparansi Pegawai menerima hak-haknya tepat waktu Mendukung RB 6

Mekanisme Proses Adm Kepegawaian 1. Usul dilakukan online (data hrs ada dlm SIMKA) 2. Dalam usulan online ada cek list kelengkapan berkas yang dilampirkan 3. Usul online setelah sampai, akan diagendakan di TU (satu pintu; tidak ada lagi berkas diserahkan ke penyelenggara) TU akan mengecek kembali persyaratan dokumen yang dikirim (keberadaan dan kelengkapan)

7. Informasi yang ada di Website tentang proses administrasi kepegawaian dianggap pemberitahuan RESMI (tidak ada surat menyurat) 8. Berkas yang bermasalah (kekurangan dokumen/masalah Aturan) diusulkan untuk dilengkapi. Apabila sejak tayang di website (validasi) dalam waktu 10 hari belum diterima kelengkapan/perbaikan berkas akan dikembalikan

TERIMA KASIH