Anton Apriyantono Institut Pertanian Bogor. Inti Permasalahan Pembiayaan Kurangnya dukungan permodalan (khususnya bagi petani kecil) Skim khusus utk pertanian.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Evaluasi KD 4.2 START.
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
KETERKAITAN KOMUNIKASI DALAM SISTEM AGRIBISNIS
POTENSI & KENDALA PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
1 Doing Business 2008: Pesan Inti 1.Kondisi dunia usaha Indonesia perlahan membaik. Laju perubahan perlu ditingkatkan. 2.Peringkat Indonesia dalam “kemudahan.
APLIKASI MANAJEMEN TEKNOLOGI DALAM UPAYA MEMBANGKITKAN
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
MANAJEMEN KREDIT PERTEMUAN 6.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER
PASAR UANG Pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun.
Analisis finansial dan analisis ekonomi
OLEH: Fitria Dina Riana, SP, MP
SUBSISTEM AGROINDUSTRI HULU (Pengadaan & Penyaluran Sarana Produksi)
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
ASPEK-ASPEK DALAM PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROYEK
INVESTASI.
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
Macro Economics Sadono Sukirno.
“Peran Bank Pertanian dalam Pembiayaan Sektor Pertanian”
PERTEMUAN XI KENDALA PENGEMBANGAN USAHA KECIL & MENENGAH (UKM)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
Airlangga Surya Kusuma Universitas Gadjah Mada
Arah Kebijakan Persusuan
Vhika Meiriasari, S.E, M.Si
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL
PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. UNIT PADANG CERMIN
PELAKU – PELAKU EKONOMI
Materi EKONOMI bab 4 tentang pelaku ekonomi dan interaksinya
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Arah Kebijakan Persusuan
SISTEM RESI GUDANG.
Arah Kebijakan Persusuan
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
PELAKU – PELAKU EKONOMI
Manajemen Pemasaran Agribisnis
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
Sari Yuniarti,SE,MM. BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Sari Yuniarti,SE,MM.
SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA
POKOK PERMASALAHAN EKONOMI, PELAKU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI
PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk UNIT JATIMULYO
Diajukan oleh Kelompok 7
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
Arah Kebijakan Persusuan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Bank dan Lembaga Keuangan
Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar
TEORI EKONOMI MAKRO.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
MATERI : Modal Asing & Pembangunan Ekonomi Indonesia
MK Manajemen Keuangan pertemuan 1 oleh : Ovani Almahiri (J3J213226) PK Manajemen Agribisnis Program Diploma Institut Pertanian Bogor 2014.
EKSPOR IMPOR.
PPh Pasal 22 Pengertian: Merupakan pembayaran pajak penghasilan
PERMASALAHAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
MATERI : KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Transcript presentasi:

Anton Apriyantono Institut Pertanian Bogor

Inti Permasalahan Pembiayaan Kurangnya dukungan permodalan (khususnya bagi petani kecil) Skim khusus utk pertanian masih sedikit Masalah agunan Peraturan yang ketat Belum adanya asuransi pertanian dan bank khusus pertanian Investasi Birokrasi yang banyak dan panjang Ketersediaan dan status lahan Pungli Kurangnya dukungan infrastruktur Kebijakan fiskal kurang mendukung (PPN, bea masuk, pajak ekspor impor, insentif) Peraturan yg tdk kondusif

Solusi Pembiayaan Harus ada keberpihakan kpd sektor pertanian Harus ada lembaga khusus penyalur kredit utk pertanian (agribisnis) Harus ada skim khusus Perlu ada fleksibilitas peraturan bank Hrs ada asuransi pertanian Harus ada intervensi pemerintah Investasi Perpendek, permudah dan percepat birokrasi Pertauran yg tdk kondusif dicabut Kebijakan fiskal hrs mendukung Penataan ulang pertanahan (harus tersedia lahan cukup utk pertanian) Pembangunan infrastruktur yg mendukung