MEMBANGUN ACEH PASCABENCANA & KONFLIK Apa yang Harus Dilakukan?

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BENCANA TSUNAMI Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Home Evaluasi.
Advertisements

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NAD 2005 Maret 2005
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
Tujuan Lokakarya Untuk berbagi hasil konsultasi pasca 2015 Berbagi pengalaman dan kisah sukses mengenai kontribusi kerelawanan untuk memperkuat pembangunan.
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KONFLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA
Pesan-pesan utama Tingkat kemiskinan meningkat sedikit pada tahun 2005 dan menurun kembali ke tingkat pra-tsunami pada tahun 2006, difasilitasi oleh berakhirnya.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
Livelihood MASALAH DAN SOLUSI NoMASALAHSOLUSI 1 Pembangunan infrastruktur terutama yang mendukung program livellihood masih lamban Perlu adanya perlakuan.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN REINTEGRASI-DAMAI ACEH (BRA)
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Peran Masyarakat Madani dalam Mendukung Penguatan Ekosistem Pesisisr
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Keuangan Mikro dan Manajemen Bencana
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Jangan Katakan, “Selamat Tinggal Kesepakatan Damai RI-GAM di Helsinki”. Refleksi Menyambut 1 Tahun MoU Helsinki dan 16 Hari Pasca Pengesahan RUU Pemerintahan.
PERAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA di Sektor Kehutanan Tool sebagai perangkat Ilham Sinambela TII-FGI, Mei 2010.
Pelayanan Standard Minimun
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Keperawatan Bencana.
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Pengantar Manajemen Bencana
PENGERTIAN HAZARD, DISASTER, RISK AND VULNERABILITY
Elemen Sistem Manajemen Bencana
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Proses Manajemen Bencana
PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias
BADAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
Disampaikan Dalam Sosialisasi Kebijakan Politik
MONITORING DAN EVALUASI
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
CARE INTERNATIONAL INDONESIA meningkatkan kesejahteraan masyarakat
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA. Mitigasi Bencana? adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI, LIKUIFAKSI, TSUNAMI SULAWESI TENGAH
Inilah Jejak Tsunami Paling Mematikan
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
Oleh : HENDRIK ARY DERMAWAN P E N I L A I A N R I S I K O B E N C A N A.
Problem Solving Kebencanaan Gempa Bumi (Kab.Tanggamus) Membangun sistem peringatan dini bencana (early warning system) Membuat peta kerawanan bencana &
Transcript presentasi:

MEMBANGUN ACEH PASCABENCANA & KONFLIK Apa yang Harus Dilakukan? Oleh Yarmen Dinamika (Redaktur Serambi Indonesia)

Dampak Gempa &Tsunami Dampak bencana begitu besar, berskala qurani. Skala gempa terbesar kedua setelah Chile (8,9:9,5 SR); memicu 8 gempa besar di Andaman dan Nikobar; Selain Aceh dan Nias, tsunami mendera 12 negara. Terjauh Somalia dan Kenya. Panjang bukaan lempeng bumi + 1.000 km, lebar 150 km. Run-up tsunami capai 34,5 meter di Lhoknga. Lebih dari 250.000 orang tewas & hilang di Aceh. Lebih dari 525.000 orang mengungsi.

Dampak Gempa &Tsunami Merusak 1.600 km costal area dari Idi hingga Singkil; 99% mangrove dan coral permukaan hancur. 127.000 rumah musnah, rusak berat, & rusak ringan. 7 rumah sakit + 26 Puskesmas, 1.488 sekolah rusak. 285.000 siswa kehilangan ruang belajar. 654 desa terimbas tsunami. 11.000 ha tambak/sawah rusak, 2.900 ha lahan musnah. 230 km ruas jalan rusak 2 helikopter Polda + ribuan mobil pribadi hancur. * Sumber: Satkorlak, World Bank, BRR

Dampak Konflik 15.000 tewas/cedera (perkiraan pra-MoU) Versi Pemda NAD + 20.000 tewas/cedera. Seribu lebih sekolah dibakar. 26.000 lebih rumah/ruko dibakar. Sejumlah perusahaan tutup/stagnan/pindah. Aceh dicap angker, rawan, tertutup. Banyak kasus pelecehan seks. Ramai penduduk yang trauma psikis. Sumber: PDSD, Pemprov NAD, Serambi Indonesia

Dampak Konflik pada Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Di Daerah Berkonflik Angka Kemiskinan Tinggi

Apa yang Harus Dilakukan? * Pembangunan Aceh kembali pasca-dua tragedi (bencana alam dan konflik) haruslah dilakukan serempak dan proporsional. * Strategi perencanaan pembangunan kembali Aceh haruslah mencakup kedua aspek tersebut. * Menambah mandat BRR untuk juga bertanggung jawab mendukung implementasi MoU Helsinki plus pengalokasian dana tambahan.

Yang juga Perlu Dilakukan: * Membentuk Forum Bersama Pendukung Perdamaian Aceh yang antara lain bertugas: 1) Memberikan dukungan berlanjut terhadap pengimplementasian MoU, 2) Sebagai penghubung antara pelaksana Nota Kesepahaman Damai dengan berbagai pelaksana aktivitas yang berhubungan dengan proses rehab dan rekons Aceh pascatsunami.

Fungsi Lain Forum Bersama 3) Mendukung penanganan berbagai masalah di luar agenda decommissioning dan relokasi TNI/Polri yang kemungkinan timbul di dalam proses implementasi Nota Kesepahaman Damai; 4) Melakukan koordinasi dengan AMM, terutama menyangkut agenda reintegrasi, program kesejahteraan sosial bagi anggota dan eks terpidana GAM, serta sipil korban konflik (affected civilian);

Yang juga Diperlukan… Tentukan skala prioritas membangun kembali Aceh yang skalanya begitu luas & masalahnya begitu kompleks. Koordinasi BRR dengan Pemda, NGO, dan donor perlu ditingkatkan untuk memetakan skala dan progress kerja yang akan dan sudah dilakukan para pihak yang terlibat dalam proses rehab dan rekons Aceh. Perluas akses publik dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tahap evaluasi, sehingga akan menciptakan partisipasi & kepercayaan publik terhadap proses dan pelaksana. Percepat penandatangan Perpu Penanganan Masalah Hukum yang Timbul Akibat Bencana Alam di Aceh&Nias

Lanjutan Transparansi dibutuhkan guna memberikan justifikasi publik terhadap proses pembangunan, baik yang berhubungan dgn penilaian kinerja maupun kemampuan lembaga. Tingkatkan kapasitas pemerintah lokal, sehingga ketika BRR dan AMM bubar, maka Pemda bersama masyarakat setempat dapat melanjutkan proses pembangunan dan perdamaian ini. (Agenda “membangun damai dan membangun dalam damai” harus tetap berlanjut).

Saran Fokuskan pembangunan ekonomi pada pertanian, karena mencakup lebih dari 50% penduduk. Upayakan adanya industri yang memanfaatkan produk pertanian. Manfaatkan surplus pertambangan dan industri Migas untuk membantu industri berbasis pertanian.

Saran Tambahan Dorong dan lobi DPR-RI untuk mempercepat proses promulgasi RUU-PPA menjadi UU PPA, Bentuk segera badan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRR) yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban konflik di Aceh. Yakinkan komunitas internasional bahwa agenda pembangunan Aceh tak cuma hingga tahun 2008, sebab agenda perdamaian butuh dukungan berbagai pihak yang lebih panjang waktunya.

Sekian Terima kasih