Pengendalian Muatan Berlebih di Indonesia: Sebuah Perspektif Baru Kajian Awal [Pre-Scoping Study] Jakarta, 10 Mei 2011 Clell Harral Rustam Rauf Shirley.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Public Finance Management: Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Publik AAS Alumni Professional Development Activity Jakarta, 7 Maret 2014.
Advertisements

Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Konferensi Penjadwalan Kereta Api Indonesia (GAPEKA)
NORMA STANDAR PEDOMAN MANUAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Massal
EMA402 - Manajemen Rantai Pasokan EMA402 – Manajemen Rantai Pasokan
RENCANA KERJA PEMERINTAH
MODA OF TRANSPORTASI YENI WIPARTINI SE MT.
@ 2009 Rahmad Wijaya Analisis dan Desain Sistem Informasi Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis.
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
PENETAPAN TERMINAL TIPE B DI JAWA BARAT
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BERBAGAI JENIS TRANSPORTASI
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
Sasaran Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Keputusan Penetapan Harga dan Manajemen Biaya
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
REKAYASA SISTEM SESI : 2 BY ARISM,SKOM,MMSI. MANPRO-M2 : REKAYASA SI.
PROPOSAL PROYEK SISTEM
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DOKUMENTASI PENGELOLAAN LABORATORIUM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KOTA SEHAT BERAWAL DARI LINGKUNGAN YANG SEHAT
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rencana Induk Perkeretaapian Indonesia
KEBIJAKAN & PERENCANAN SISTEM AKUNTANSI
PENANGANAN JALAN PANTURA
Materi – 03 Sistem Kantor.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Sistem Transportasi Pertemuan 5 Transportasi Darat 04 –
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
ANALISA KINERJA SISTEM
Nur fisabilillah, S.Kom, MMSI | UNIVERSITAS GUNADARMA
PERENCANAAN SISTEM INFORMASI
MERANCANG JARINGAN SUPPLY CHAIN
Manajemen Proyek IT oleh: Indah Susilawati, S.T., M.Eng.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AUDIT MANAJEMEN FUNGSI KEUANGAN
Aspek Teknis Analisis teknis bertujuan untuk memastikan bahwa ide atau gagasan yang telah dipilih itu layak, dalam arti kata ada ketersediaan lokasi, alat,
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
13 SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN ANGKUTAN PENUMPANG ANGKUTAN BARANG
Analisis Perencanaan Partisipatif
TRANSPORTASI MAKRO.
PERILAKU DAN DINAMIKA PROYEK
MERANCANG JARINGAN SUPPLY CHAIN
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Rencana Induk Perkeretaapian Indonesia
Research Review Sleeper Train.
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
Kuliah 3 Transportasi Darat.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Abdul latieff HSE Officer. Definisi Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia.
Pengantar Perencanaan Transportasi
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Metodologi Pengembangan Sistem Informasi
EKONOMI TRANSPORTASI (CIV -205)
Manajemen Lalulintas untuk Angkutan Umum
Menganalisa Penyebab Kecelakaan
Pengembangan Sistem Informasi Erliyan Redy Susanto.
Transcript presentasi:

Pengendalian Muatan Berlebih di Indonesia: Sebuah Perspektif Baru Kajian Awal [Pre-Scoping Study] Jakarta, 10 Mei 2011 Clell Harral Rustam Rauf Shirley Oroh

2 Maksud & Lingkup Terdapat perhatian Pemerintah di semua level mengenai kualitas penyediaan jaringan jalan dan adanya berbagai inisiatif yang terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan akibat kendaraan muatan berlebih IndII memprakarsai untuk melakukan kajian awal yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan muatan berlebih Kajian ini dilakukan dalam 3 tahapan : – Persiapan Background Paper mengenai kondisi eksisting – Proposal mengenai Bantuan Teknis IndII yang akan disampaikan ke Pemerintah – Kesepakatan antara IndII dan Pemerintah mengenai proposal bantuan teknis IndII dan persiapan Kerangka Acuan Kerja /TOR (Activity Design Document)

3 Sebagian besar truk di Indonesia beroperasi dengan muatan berlebih yang sangat besar

4 TEMUAN & DIAGNOSA Terjadinya ketimpangan antara peningkatan kondisi jaringan jalan Indonesia dengan kemajuan teknologi kendaraan Permasalahan bukan hanya pada kendaraan dengan beban berlebih  Prasarana jalan belum optimal dalam melayani pergerakan kendaraan Fakta  Sistem transportasi jalan melayani pergerakan kendaraan, namun hampir semua angkutan barang beroperasi secara rutin melebihi batas beban yang diijinkan

5 BEBAN BERLEBIH MENINGKATKAN KAPASITAS JALAN

6 REKOMENDASI (1) Kebijakan Jangka Pendek Solusi ini tidak optimal untuk jangka panjang Dengan kondisi eksisting perkerasan jalan yang kurang baik “dipaksa” melayani angkutan muatan berlebih...akan meningkatkan biaya perbaikan jalan yang mahal.. namun life cycle biaya operasi kendaraan (BOK) lebih dominan dibandingkan biaya prasarana..dan Pada kondisi sekarang, adalah sebuah “kesalahan” untuk menerapkan batasan JBI  Secara substansial akan mengurangi efisiensi ekonomi angkutan barang  Tidak ada tambahan kapasitas dari moda lain untuk menutupi kekurangan sarana  Tambahan 33% truk di jalan raya untuk mengangkut jumlah barang yang sama  Peningkatan kemacetan jalan bagi pengguna jalan

7 REKOMENDASI (2) Kebijakan Jangka Pendek Untuk jangka pendek, penegakan hukum untuk kendaraan muatan berlebih harus dibatasi serta mengalihkan kendaraan yang tidak aman dari jaringan jalan Batasan Muatan (JBI) ditingkatkan sekitar 50-60% Melibatkan operator angkutan dan pelaku usaha untuk mendukung kebijakan baru Pengawasan Independen di Jembatan Timbang Personil yang bertanggung jawab dalam penegakan JBI seharusnya mendapatkan insentif sebagai “jabatan fungsional” Pengawasan independen dan penerapan batas JBI yang baru

8 The Sumatera Region Roads Project ( ) Bantuan Teknis pada penegakan aturan batasan beban dan dimensi kendaraan sebagai model percontohan kelembagaan baru untuk VWDE – Edukasi peningkatan kesadaran para operator dan pelaku usaha – Usulan adanya jabatan fungsional sebagai dasar untuk insentif tambahan yang signifikan sebagai timbal balik atas kinerja yang baik untuk kepentingan umum – Pengawasan independen dengan alat WIM untuk verifikasi akurasi data yang dilaporkan Hal tersebut BERHASIL  merupakan model yang sangat baik untuk dapat diimplementasikan saat ini!

9 REKOMENDASI (3) Kebijakan Jangka Panjang Kajian Kebijakan Makro untuk penetapan JBI dan dimensi kendaraan yang optimal sesuai dengan model holistic life- cycle (siklus hidup yang menyeluruh) Studi yang diprakarsai IndII sedang berjalan Kajian Kebijakan untuk Road Pricing – Biaya transportasi yang efisien akan menjadi acuan untuk penetapan kebijakan mengenai peran angkutan Jalan dibandingkan KA, Angkutan Laut dan Udara – Disarankan untuk melakukan updating Studi yang dilakukan oleh ND Lea Associates tahun 1995/96 Kajian juga diperlukan untuk pembiayaan jalan (road finance) – Keterkaitan Road Use Charges dengan Road Funding untuk memperoleh dukungan politik – Hasil Kajian Prof. Suyono Dikun & John Lee tahun 2001  perlu dukungan politik untuk dapat diimplementasikan

10 REKOMENDASI (4) Kebijakan Jangka Panjang Analisis prioritas investasi sektor jalan – Peningkatan pemeliharaan jalan eksisting – Peningkatan perkerasan jalan eksisting untuk mengakomodasi beban yang lebih besar – Penambahan lajur/pelebaran jalan untuk meminimalkan kemacetan – Pengembangan jaringan jalan dengan kualitas yang lebih tinggi untuk melayani kawasan baru, atau menangani kemacetan dengan membangun jalan alternatif Optimalisasi setiap kebijakan di atas tergantung pada jangka waktu implementasi, untuk setiap koridor jaringan jalan

11 Kompetisi dan Sinergi Antar Moda Untuk mengurangi kemacetan jalan, potensi pengembangan angkutan barang dengan KA di koridor Trans-Jawa perlu dikaji Modernisasi pelayanan angkutan KA penumpang menciptakan lingkup ekonomi (economies of scope) untuk: (1) pengembangan potensi kompetisi pelayanan angkutan barang KA, dan (2) pengembangan potensi sinergis, termasuk pelayanan kontainer antar-moda pada koridor utama dengan kualitas tinggi

12 Road Pricing & Isu Pembiayaan oleh Prof. Suyono Dikun

13 Kesimpulan Segera menyiapkan rencana untuk menaikkan batas legal beban kendaraan (JBI) -model yang dikembangkan pada SRRP (Sumatera Region Roads Project) dapat diimplementasikan: Publikasi informasi ke semua pengguna jalan Dukungan dari pengguna jalan untuk menghindari beban berlebih yang tidak aman Secara paralel, menciptakan struktur kelembagaan yang baru untuk menindak kendaraan yang tidak aman keluar dari jalan dan menerapkan jabatan fungsional untuk personil/staf utama Pemberian gaji jabatan fungsional dengan insentif yang signifikan untuk kinerja pelayanan umum yang baik Pemantauan independen dengan alat WIM untuk verifikasi akurasi data yang dilaporkan

14 Kajian Kebijakan Lebih Lanjut Optimalisasi berat & dimensi kendaraan sejalan dengan optimalisasi kekuatan perkerasan jalan Evaluasi prioritas investasi pada sektor jalan: pengurangan kemacetan vs perkuatan perkerasan Optimalisasi road pricing, termasuk biaya kemacetan (congestion pricing) Pembentukan Road Fund termasuk sumber pembiayaannya Potensi pengembangan kompetisi and sinergi antar-moda

15 REKOMENDASI (5) Kebijakan Jangka Panjang Secara simultan, analisis prioritas investasi dan potensi moda lain khususnya pada koridor utama: o Kereta Api o Angkutan Laut/Sungai o Angkutan Udara Analisis struktur pasar dan persaingan antar- moda Penetapan kebijakan Pemerintah dalam memaksimalkan kompetisi antar-moda untuk mendapatkan peran optimal setiap moda

16 TERIMA KASIH