PRESENTASI KELOMPOK 3 1.Ummu Chilmi; 2. Riyadi; 3. Rozie; 4. Eko Dedi Setiawan; 5. Khalwati; 6. Desy Khairani.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sesi Tanggapan & Klarifikasi 13 September Riyadi (Disnakertrans) • Dalam era otonomi daerah, seringkali pejabat atau staff di satu skpd berpindah.
Advertisements

BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
PENTINGNYA PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
Sesi Pleno Jum’at, Kelompok Strategi Advokasi 1. Peran KP : pengelolaan media, jaringan dalam konsesnsus dan pemahaman, basis massa PM Fungsi.
BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HI
FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN PEMERINTAH
HUKUM POSITIF YANG TERKAIT PEREKRUTAN MIGRAN
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
P erizinan C agar B udaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010)
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
Skema Hasil Diskusi 14 September Posisi Private Sektor Negara : 1. Pendidikan 2. Perekrutan 3. Penempatan 4. Pengawasan Internal Pasar : 1. Pendidikan.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Otonomi Daerah.
KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Hubungan Antar Pemerintahan
DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.
TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
PELAYANAN PENGADUAN TKI (CRISIS CENTER) BNP2TKI
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERAN PELAKU EKONOMI (Konsumen dan Produsen)
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H
Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK
Keterbukaan Informasi Publik
Pertemuan ke-10 Pengantar:
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Copyright by dhoni yusra
PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
PELAKU – PELAKU EKONOMI
Materi EKONOMI bab 4 tentang pelaku ekonomi dan interaksinya
Copyright by dhoni yusra
PELAKU – PELAKU EKONOMI
Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kualitas PAI pada Sekolah DR. H. NI FASRI, M.Pd. Kasubdit PAI pada SMP Direktorat Pendidikan.
PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Peran Pelaku Ekonomi dalam Perekonomian Indonesia
PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PILAR 1 PROGRAM DESMIGRATIF (Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi) Surabaya, 30 November 2017.
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DHARMA WANITA PERSATUAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL Modul 6.  Mengembalikan saksi dan/atau korban dari luar Negeri ke titik debarkasi di wilayah Indonesia dan/atau daerah.
DASAR UU NO. 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.
Transcript presentasi:

PRESENTASI KELOMPOK 3 1.Ummu Chilmi; 2. Riyadi; 3. Rozie; 4. Eko Dedi Setiawan; 5. Khalwati; 6. Desy Khairani

SUBSTANSI ISUE I. Fungsi Perlindungan a.Pra Penempatan Pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang jelas (mempublikasikan ) tentang job order yang ada Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan kepada CTKI yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain ( swasta ) Kurikulum dan Modul Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan oleh negara Setiap CTKI wajib mengikuti program asuransi di dalam negeri oleh pemerintah, dan untuk asuransi di luar negeri, harus dilakukan MoU/bilateral agreement dengan negara tujuan.

b. Penempatan Perlindungan di luar negeri menjadi kewenangan Kementerian Luar negeri RI. c. Purna penempatan Sektor Ekonomi : perlindungan terhadap barang impor untuk produksi rumah tangga mantan Pekerja Migran. Dari sektor Sosial : adanya pembinaan pemerintah thdp keluarga PM mulai dari pra sampai purna penempatan (keharmonisan keluarga).

II. Fungsi Penempatan Pelayanan untuk mempertemukan PM sesuai bakat,minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri. III. Fungsi Pengawasan Membentuk komisi perlindungan atau ada regulasi yang mengatur tentang gugatan masyarakat terhadap pihak-pihak terkait yang tidak melaksanakan amanat UU dan peraturan lainnya. Perlu dibentuk suatu komisi yang mengawasi pemerintah pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus dan tidak boleh dimutasi Harus ada bilateral aggrement antara pemerintah dengan negara tujuan tentang kewajiban pemerintah masing-masing untuk melindungi warga negaranya. Penempatan PM harus ada MoU antar negara.

IV. Kelembagaan dan Peran Swasta Karena model penempatan dilakukan oleh negara dan dibentuk Komisi Perlindungan, maka BNP2TKI dan PPTKIS juga ditiadakan.