SISTEM PENCATATAN (Aplikasi Pembukuan pada DT II Kota/Kab.) Akuntansi Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Akuntansi Pendapatan AKUNTANSI PENDAPATAN Basis Akuntansi Kas (pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah) Penerimaan uang yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetorkan ke Kas Umum Daerah, maka penerimaan uang seperti itu diperlakukan sebagai Pendapatan Yg Ditangguhkan (pada basis akuntansi cash toward accrual)

Akuntansi Pendapatan Secara umum jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan dari semua sumber pendapatan daerah adalah : (db) Kas Di Kas Daerah (kr) Pendapatan … (diisi dengan jenis pendapatan sesuai struktur APBD)

Akuntansi Pendapatan Pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (tidak dikonpensasikan dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan ydm). Contoh : Diterima hasil pajak BBM sebesar Rp 200.000.000,oo yang dipungut oleh PT ‘Q’. Atas penerimaan pajak tersebut dipotong upah pungut 2% dan diberikan kepada PT ‘Q’. Jurnal untuk mencatat pendapatan pajak BBM : (db) Kas Di Kas Daerah Rp 200 jt (kr) Pendapatan Pajak Daerah Rp 200 jt (db) Belanja Barang Rp 4 jt (kr) Kas Di kas Daerah Rp 4 jt

Jurnal untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tetap : Akuntansi Pendapatan Bila pendapatan bersumber dari penjualan aset tetap/lainnya, maka disamping jurnal tersebut di atas perlu ada jurnal pendamping (jurnal korolari). Contoh : Diterima hasil penjualan kendaraan inventaris sebesar Rp 15.000.000,oo. Harga perolehan kendaraan tersebut Rp 20.000.000,oo dan telah disusutkan Rp 10.000.000,oo. Jurnal untuk mencatat pendapatan dari hasil penjualan aset tetap :   (db) Kas Di Kas Daerah Rp 15 jt (kr) Pendapatan Lain-lain PAD Rp 15 jt Jurnal korolari ...

Akuntansi Pendapatan Jurnal korolari : (db) Diinvestasikan Dlm Aset Tetap Rp 10 jt (db) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 10 jt (kr) Peralatan Dan Mesin Rp 20 jt Catatan : Penyusutan Aset Tetap dijelaskan dalam lampiran I, PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan tidak mengakui adanya keuntungan (gain) atau kerugian (loss) atas pelepasan aset tetap.

Akuntansi Pendapatan Bila terjadi pengembalian pendapatan maka sebelum dilakukan pencatatan terlebih dahulu dianalisis sifat pengembalian tersebut, yaitu : 1. Bila sifat pengembalian tersebut berulang (recurring)/biasa terjadi/normal atas penerimaan pada periode berjalan atau periode sebelumnya yang umumnya bekenaan dengan pendapatan pajak, maka pengembalian pendapatan tersebut dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Contoh : Pemerintah menyetujui pengajuan restitusi pajak Rp 5.000.000,oo dan membayarkannya kepada wajib pajak yang mengajukannya. Jurnal untuk mencatat pengembalian pendapatan pajak : (db) Pendapatan Pajak Daerah Rp 5 jt (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 5 jt

Akuntansi Pendapatan 2. Bila sifat pengembalian tersebut tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pada periode berjalan, maka pengembalian pendapatan tersebut dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Contoh : Pada tgl 20 Desember 2006 ditemukan adanya kelebihan penerimaan pendapatan retribusi IMB atas nama Tn ‘Q’ tgl 25 Nopember 2006 sebesar Rp 100.000,oo. Pemerintah menyetujui koreksi pengembalian pendapatan dan membayarkan kepada Tn ‘Q’. Jurnal untuk mencatat pengembalian pendapatan (tgl 20 Des 2006) : (db) Pendapatan Retribusi Daerah Rp 100 rb (cr) Kas Di Kas Daerah Rp 100 rb

Jurnal untukmencatat pengembalian pendapatan (tgl 12 Januari 2007) : Akuntansi Pendapatan Bila sifat pengembalian tersebut tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pada periode sebelumnya, maka pengembalian pendapatan dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Contoh : Pada tgl 12 Januari 2007 ditemukan adanya kelebihan penerimaan pendapatan retribusi IMB atas nama Tn ‘Q’ tgl 25 Nopember 2006 sebesar Rp 100.000,oo. Pemerintah menyetujui koreksi pengembalian pendapatan dan membayarkan kepada Tn ‘Q’. Jurnal untukmencatat pengembalian pendapatan (tgl 12 Januari 2007) :   (db) SILPA Rp 100 rb (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 100 rb

Akuntansi Belanja AKUNTANSI BELANJA Akuntansi belanja menggunakan Basis Akuntansi Kas, dimana belanja/pengeluaran baru diakui bila barang/jasa telah diterima dan kas (uang) dikeluarkan. Secara umum, pencatatan atas belanja (prinsipnya pengeluaran uang) dilakukan dengan membuat jurnal sbb :   (db) Belanja … (diisi dengan jenis belanja sesuai struktur APBD) (kr) Kas Di Kas Daerah Pencatatan atas belanja dibedakan menjadi 2 kelompok transaksi : 1. Belanja Operasional 2. Belanja Modal

Belanja Operasi dengan Pembayaran Langsung. Akuntansi Belanja Belanja Operasi dengan Pembayaran Langsung. Pembayaran dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga bila jumlah, peruntukan dan penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran tersebut adalah Surat Perintah membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Contoh : Dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SPM dan SP2D LS sebesar Rp 150.000.000,oo. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, ASKES, dan TAPERUM sebesar Rp 12.000.000,oo dan telah disetorkan kepada pihak ketiga yang berkepentingan. Maka : ...

Akuntansi Belanja Jurnal untuk mencatat belanja pegawai : (db) Belanja Pegawai Rp 150 jt (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 150 jt Jurnal untuk mencatat transaksi transito : (db) Kas Di Kas Daerah Rp 12 jt (kr) Penerimaan PFK Rp 12 jt (db) Pengeluaran PFK Rp 12 jt (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 12 jt

Akuntansi Belanja Belanja Operasi dengan Pembayaran Tidak Langsung (UP). Pembayaran ini dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran, dimana Bendahara pengeluaran mengelola Uang Persediaan (UP) yang harus dipertanggungjawabkan. Pada saat terbitnya SPM dan SP2D UP dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran terkait, diakui sebagai pergesaran kas dari Kas Di Kas Daerah ke Kas Di Bendahara Pengeluaran. Pada saat Bendahara Pengeluaran membelanjakan uang persediaan, belum diakui sebagai belanja selama Bendahara Pengeluaran tersebut belum mempertanggungjawabkan pengelolaan Uang Persediaan (UP). Belanja (prinsipnya pengeluaran uang) baru diakui bila Bendahara Pengeluaran telah mempertanggungjawabkan UP dengan menyerahkan Laporan Keadaan Kas (LKK) yang berisi jumlah UP, penggunaan, potongan (bila ada) dan sisa kas (termasuk tgl penyetoran kembali ke Kas Daerah - bila ada - ). Contoh : ...

Akuntansi Belanja Contoh : Tgl 14 April 2007 Diterbitkan SPM dan SP2D UP Rp 50.000.000,oo dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai Uang Persediaan. Tgl 30 April 2007 diterima dan diverifikasi LKK dari Bendahara Pengeluaran. Hasil verifikasi tersebut, diakui adanya belanja barang sebesar Rp 48.000.000. Bendahara Pengeluaran telah memotong PPN sebesar Rp 5.000.000,oo atas belanja barang ydm, dan menyetorkannya ke Kas negara. Sisa kas yang ada telah disetorkan kembali ke Kas Daerah. Jurnal untuk mencatat belanja yang dilakukan melalui pengelolaan UP oleh Bendahara Pengeluaran : Jurnal tgl 14 April 2007 mencatat penyerahan UP kepada Bendahara Pengeluaran : (db) Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp 50 jt (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 50 jt

Akuntansi Belanja Jurnal tgl 30 April 2007 mencatat transaksi belanja barang : (db) Kas Di Kas Daerah Rp 48 jt (kr) Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp 48 jt (db) Belanja Barang Rp 48 jt (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 48 jt Jurnal untuk mencatat transaksi transito : (db) Kas Di Kas Daerah Rp 5 jt (kr) Penerimaan PFK Rp 5 jt (db) Pengeluaran PFK Rp 5 jt (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 5 jt Jurnal tgl 30 April 2007 untuk mencatat penyetoran sisa UP ke Kas Daerah : (db) Kas Di kas Daerah Rp 2 jt (kr) Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp 2 jt

Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Akuntansi Belanja Belanja Modal Belanja modal meliputi pengeluaran uang untuk memperoleh aset tetap yang termasuk kelompok : Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pemerintah mengakui aset tetap bila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal pengeluaran kas sudah dilakukan sementara aset tetap tersebut belum diserahkan karena suatu sebab belum selesai berdasarkan kontrak (pembayaran per termin), maka belanja modal tersebut diakui pada kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akuntansi Belanja Pengakuan belanja modal harus diikuti dengan pengakuan aset tetap tersebut yang ditunjukkan dengan adanya jurnal korolari (pendamping) pada saat mengakui belanja modal. Secara umum jurnal untuk mencatat belanja modal adalah : (db) Belanja Modal (dpt menyebutkan jenis aset tetapnya) (kr) Kas Di Kas Daerah Jurnal korolari pengakuan aset tetap : (db) (diisi dengan nama aset tetap yang diperoleh misal :) Tanah (kr) Diinvestasikan Dlm Aset Tetap/Ekuitas Contoh : ...

Akuntansi Belanja Contoh : Diterbitkan SPM dan SP2D LS sebesar Rp 2 Milyar dan diserahkan kepada PT ‘Q’ dengan rincian sebesar Rp 1,5 Milyar untuk pembayaran tanah yang sudah diserah-terimakan hak kepemilikannya, dan sisanya untuk pembayaran termin ke-1 pembangunan Gedung Balai Kota yang masih dalam pengerjaan. Jurnal untuk mencatat belanja modal : (db) Belanja Modal Rp 2 Milyar (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 2 Milyar Jurnal Korolari pengakuan aset tetap : (db) Tanah Rp 1,5 Milyar (db) Konstruksi Dlm Pengerjaan Rp 0,5 Milyar (kr) Diinvestasikan Dlm Aset Tetap Rp 2 Milyar

Akuntansi Belanja Meskipun pembayaran atas belanja telah dilakukan secara hati-hati, kadang-kadang terdapat kelebihan pembayaran sehingga perlu dikoreksi. Koreksi atas belanja (penerimaan kembali belanja) yang dilakukan pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang belanja ybs, tetapi bila koreksi dilakukan atas belanja pada periode sebelumnya dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain PAD. Contoh : Pada tgl 20 Desember 2006 diterima kembali kelebihan pembayaran Gaji Pegawai bulan Nopember 2006 sebesar Rp 15.000.000,oo Jurnal utk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai (tgl 20 Des 2006) : (dr) Kas Di Kas Daerah Rp 15 jt (kr) Belanja Pegawai Rp 15 jt Tetapi, bila kelebihan pembayaran Gaji Pegawai bulan Nopember 2006 tersebut baru dikoreksi dan diterima uangnya pada tgl 10 Januari 2007, maka jurnal utk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai (tgl 10 Jan 2007) : (db) Kas Di Kas Daerah Rp 15 jt (kr) Pendapatan Lain-lain PAD Rp 15 jt

Akuntansi Pembiayaan AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan struktur perkiraannya sesuai dengan APBD.

Pencatatan atas Penerimaan Pembiayaan. Akuntansi Pembiayaan Pencatatan atas Penerimaan Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah yang bersumber dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi BUMD, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ke-3, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui berdasarkan basis akuntansi kas. Pencatatan atas penerimaan pembiayaan dilakukan dengan membuat 2 (dua) jurnal yaitu (1) untuk mengakui realisasi penerimaan pembiayaan, dan ; (2) jurnal korolari untuk mengakui perkiraan/akun Neraca terkait yang dipengaruhi transaksi tersebut. Contoh : Tgl 27 September 2006 diterima pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 25 Milyar yang akan dicicil selama 5 (lima) tahun mulai Tahun Anggaran 2008.

Akuntansi Pembiayaan Jurnal untuk mencatat penerimaan pinjaman : (db) Kas Di Kas Daerah Rp 25 M (kr) Penerimaan Pinjaman dr Pem Pusat Rp 25 M Jurnal Korolari mengakui utang : (db) Dana YHD utk Pembayaran Utang Jk Panjang Rp 25 M (kr) Utang Kepada Pemerintah Pusat Rp 25 M

Pencatatan atas Pengeluaran Pembiayaan. Akuntansi Pembiayaan Pencatatan atas Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah karena memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya kas dari kas daerah. Contoh : Direalisasikan penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM sebesar Rp 2 Milyar. Jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan : (db) Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda Rp 2 M (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 2 M Jurnal untuk mencatat penyertaan modal : (db) Penyertaan Modal Pemda Rp 2 M (kr) Diinvestasikan Dlm Investasi JK Panjang/Ekuitas Rp 2 M

Pendapatan, Belanja & Pembiayaan Dlm Bentuk Barang Transaksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Berbentuk Barang. Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang/aset harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai aset tersebut pada tanggal transaksi, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oleh karena transaksi tersebut tidak melibatkan arus kas , maka transaksi dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LAK. Transaksi dalam bentuk barang umumnya berkenaan dengan hibah dalam bentuk barang/aset, barang rampasan, dan jasa konsultasi. Contoh : Diterima hibah dari UNICEF sebuah mobil ambulance dengan harga taksiran Rp 200.000.000,oo.

Pendapatan, Belanja & Pembiayaan Dlm Bentuk Barang. Jurnal untuk mencatat penerimaan hibah dalam bentuk barang (aset tetap) : (db) Kas Di Kas Daerah Rp 200 jt (kr) Pendapatan Hibah Rp 200 jt Jurnal untuk mencatat perolehan barang (aset tetap) : (db) Belanja Modal (dpt menyebutkan kel aset tetapnya) Rp 200 jt (kr) Kas Di Kas Daerah Rp 200 jt Jurnal untuk mencatat pengakuan aset tetap : (db) Peralatan Dan Mesin Rp 200 jt (kr) Diinvestasikan Dlm Aset Tetap /Ekuitas Rp 200 jt

Akuntansi Surplus (Defisit). Akuntansi Surplus (Defisit). Surplus/defisit adalah selisih lebi/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Perkiraan/akun yang digunakan untuk menampung selisih tersebut adalah Surplus (Defisit). Jumlah selisih tersebut diperoleh dari jurnal penutupan realisasi pendapatan dan belanja pada akhir tahun anggaran. Contoh : Berdasarkan LRA, jumlah semua perkiraan-perkiraan realisasi pendapatan adalah Rp 450,7 Milyar, sementara itu jumlah semua perkiraan-perkiraan realisasi belanja adalah Rp 450,4 Milyar.

Akuntansi Surplus (Defisit) Jurnal utk menutup perkiraan realisasi pendapatan dan belanja : (db) Pendapatan …(diisi jenis pendapatan) Rp … (db) Pendapatan … (sda) --- dst Rp ... sejumlah Rp 450,7 M (kr) Belanja … (diisi jenis belanja) Rp… (kr) Belanja … (sda) --- dst Rp… sejumlah Rp 450,4 M (kr) Surplus (Defisit) Rp 0,3 M

Akuntansi Pembiayaan Neto Akuntansi Pembiayaan Neto. Pembiayaan neto adalah selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Perkiraan/akun yang digunakan untuk menampung selisih tersebut adalah Pembiayaan Neto. Pembiayaan Neto diperoleh dari jurnal penutupan perkiraan-perkiraan penerimaan pembiayaan dan perkiraan-perkiraan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran. Contoh : Selama satu tahun anggaran, jumlah semua perkiraan-perkiraan realisasi penerimaan pembiayaan adalah Rp 3,3 Milyar, sementara itu jumlah semua perkiraan-perkiraan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp 3,5 Milyar.

Akuntansi Pembiayaan Neto Jurnal untuk menutup perkiraan realisasi pembiayaan : (db) Penerimaan Pembiayaan …(diisi jenis pen) Rp … (db) Penerimaan Pembiayaan …(sda) --- dst Rp … Sejumlah Rp 3,3 M (db) Pembiayaan Neto Rp 0,2 M (kr) Pengeluaran Pembiayaan …(diisi jenis peng) Rp … (kr) Pengeluaran Pembiayaan …(sda) --- dst Rp … Sejumlah Rp 3,5 M

Akuntansi SILPA (SIKPA) Akuntansi SILPA/SIKPA Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Perkiraan/akun yang digunakan untuk menampung selisih tersebut adalah SILPA/SIKPA. SILPA/SIKPA diperoleh dari jurnal penutupan perkiraan/akun Surplus (Defisit) dan Pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran. Contoh : Pada jurnal penutup Pendapatan dan Belanja menghasilkan Surplus (Defisit) dengan saldo kredit sebesar Rp 300 jt, sementara itu jurnal penutup Pembiayaan menghasilkan Pembiayaan Neto dengan saldo debet sebesar Rp 200 jt.

Akuntansi SILPA (SIKPA) Jurnal untuk menutup perkiraan surplus (defisit) dan pembiayaan neto : (db) Surplus (Defisit) Rp 300 jt (kr) Pembiayaan Neto Rp 200 jt (kr) SILPA Rp 100 jt Catatan : Kecuali karena masalah pengembalian pendapatan, dimana SILPA didebet sebesar jumlah pendapatan yang dikoreksi (bukan selisih) setelah tahun anggaran terlampaui (lihat bahasan B.2.1. ttg pendapatan untuk topik pengembalian pendapatan). -o)(o-