REVITALISASI SUMBER DAYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGARAHAN DEWAN PENGAWAS LPP RRI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
“STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA”
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
Disampaikan pada acara
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

REVITALISASI SUMBER DAYA SUMBERDAYA MANUSIA ASSET/SARANA PRASARANA

SDM Quality world class ROADMAP SDM SDM Quality world class And GCG High Performance Kompetensi SDM profesional and world class 2015 Visi MEWUJUDKAN LPP RRI SEBAGAI RADIO BERJARINGAN TERLUAS, PEMBANGUN KARAKTER BANGSA DAN BERKELAS DUNIA Misi 9 MENGEMBANGKAN ORGANISASI YANG DINAMIS EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA BERBASISTEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA TATA KELOLA LEMBAGA YANG BAIK (GCG) 11. MEMBERIKAN PELAYANAN JASA YANG TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ASET NEGARA SECARA PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SERTA MENGGALI SUMBER PENERIMAAN LAIN UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL SIARAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Kebijakan umum : 1. Pengelolaan organisasi efektif eficien 2. Pengelolaan SDM (Sistem manajemen SDM) obyektif transparan 3. Pengelolaan Aset profesional, proporsional t akuntabel p Kebijakan pengembangan sdm 1. Pengembangan kelembagaan 2. Pembinaan dan pengembangan pegawai 3. Peningkatan kompetensi 4.. Pengambilan keputusan atas dasar informasi obyektif 5. Kaderisasi kepemimpinan 6. Reward and punishmen 7.Penyelesaian kasus tanah 8pengamanan aset. 2015 4 Empowering SDM 2014 3Akselerasi Peningkatan SDM profesional 2013 High Performance Tata kelola Yang baik (GCG) 2 Revitalisasi Sistem MSDM Empowering Aset 2012 Akselerasi Pengelolaan aset secara profesional 1Perbaikan Sistem MSDM Revitalisasi Sistem Pengelolaan Aset 2011 Penataan Aset 8 RENCANA INDUK

EVALUASI DAN PROGAM KERJA SDM DAN UMUM Penataan SDM berdasarkan standar kebutuhan dan Kompetensi Penyempurnaan ketatalaksanaan (business process of core business) Sosialisasi dan penerapan Pola Karir Pegawai Penyusunan pedoman Reward and Punishment (Disiplin) Performance review (penilaian/evaluasi kinerja) Penyusunan Rancangan Reformasi Birokrasi dan remunerasi Tugas rutin telah dilaksanakan sesuai ketentuan Usulan reformasi BR Penerapan Pola Karier Penataan SDM sesuai standar kebutuhan Penilaian Key Performance Indicator (KPI) setiap jabatan/unit kerja Restrukturisasi right sizing sesuai perubahan kelembagaan Pengusulan dan penerapan Remunerasi 3Akselerasi Peningkatan SDM profesional Pemberdayaan 2014 Program 2013 Tertib Pencatatan dan Pelaporan dan akuntabilitas 2. Pengamanan dan Pemeliharaan 3.Penyelesaian kasus aset 4.Pengelolaan SIM Aset 5. Optimalisasi Pemanfaatan aset Akselerasi Pengelolaan aset secara profesional 2 Revitalisasi Sistem MSDM Evaluasi 2012 Revitalisasi Sistem Pengelolaan Aset 1. Pencatatan dan Pelaporan : 2. Pengamanan dan Pemeliharaan 3.Penyelesaian kasus aset 4. Pembuatan Sistim Informasi Manajemen aset 5. Pengkajian pemanfaatan aset 6. Pembentukan ULP Penataan 8 2011

Penyusunan Job analisis : Job Description PEKERJAAN YANG SUDAH DAN AKAN DILAKSANAKAN DALAM MENDUKUNG RB DI BIDANG MANAJEMEN SDM DI LPP RRI monev Assessment Karyawan Penyusunan Diklat berbasis kompetensi Recruitment berbasis kompetensi Review HRIS (datebase karyawan) Penerapan Remunerasi Job Analysis 160 posisi (stasiun tipe A Jakarta, B Banjarma-sin, C Solo) Job Evaluation 108 posisi Pembuatan Grading (sistem kepangkatan) Pembuatan struktur remunerasi 2015 2014 2013 2012 2011 Konsultansi dan pendampingan dalam penyusunan RB Review Job Desc. Review Job Evaluation Review Kompetensi Analisa Beban Kerja stasiun Pusat Jakarta dan stasiun tipe C2 (batam) Konsultansi dan pendampingan dalam penyusunan usulan RB : - Analisa Beban Kerja - KPI dengan konsep BSC 2010 2009 Job Evaluation 160 posisi Kamus Kompetensi : - core competensi - Role (managerial) kompetensi - Functional (technical) kompetensi) Penyusunan Job analisis : Job Description

ROAD MAP PELAKSANAAN RB LPP RRI Perencanaan : Penyusunan dokumen usulan Pengajuan usulan 2. Dokumen Usulan : Latar Belakang, Tujuan, Sasaran,Prioritas dan Agenda/ Waktu SERTA Tenaga Pelaksana Road map : Rencana Aksi Program & Kegiatan ; Pencapaian ; Rencana; Agenda Perioritas; Kriteria keberhasilan ; Jadual; Anggaran; Penanggungjawab; Quick Wins. * Lampiran : Bukti atas pencapaian yang disebutkan dalam Roadmap PENGELOLAAN RB EVALUASI DAN REMUNERASI PENGAJUAN DOKUMEN USULAN DAN PENERAPAN RB 2015 2014 2013 PENERAPAN RB DAN REMUNERASI SERTA EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN 2012 Pembentukan Tim RB : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundangundangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan kuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan RB Penataan 2011 8

Tahapan Penyusunan Usulan RB 2012 Latar Belakang Tujuan Sasaran Prioritas dan Agenda/ Waktu Tenaga Pelaksana Road map Rencana Aksi Program & Kegiatan Pencapaian Rencana Agenda Perioritas Kriteria keberhasilan Jadual Anggaran Penanggungjawab Quick WIns Dokumen Usulan Lampiran Bukti atas pencapaian yang disebutkan dalam Roadmap Pembentukan tim RB LPP RRI Asesmen organisasi, pengumpulan data dan dokumen pendukung Analisis Pencapaian, Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan dokumen 4 bulan konsultansi

AREA PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Right sizing) 2. Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 3. Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 4. Sumber Daya Manusia Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 5. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 6. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 7. Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 8. Mind set dan Culture set Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Area Perubahan/ Program RB No Area Perubahan Kegiatan 1. Manajemen Perubahan Pembentukan tim, strategi, sosialisasi manajemen perubahan 2 Peraturan Perundang-undangan Inventarisasi peraturan perundang-undangan dan yang disharmonis/ tidak sinkron 3 Penataan & Penguatan Organisasi Restrukturisasi & penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat jumlah 4. Penataan Tata Laksana Penyusunan SOP, e-government 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Sistem rekrutmen, Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, standar kompetensi, asesmen pegawai, sistem penilaian kinerja, diklat berbasis kompetensi, database pegawai

Area Perubahan/ Program RB No Area Perubahan Kegiatan 6. Penguatan Pengawasan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja/ LAKIP, Sistem manajemen kinerja organisasi, pengembangan IKU/ KPI kementerian/ lembaga 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penerapan standar pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan monitoring dan evaluasi

POLA KARIER/CARIER ROADMAP No Jenjang karier Roadmap karir dan masa jabatan Persyaratan Job prising Jenjang fungsional Masa jabatan Pangkat Awal-tinggi Nilai prestasi Grading 1 Eselon II.b 47-54 IV/b-IV/c 4,21 – 5,0 Istimewa Ahli Madya 2 Eselon III.a 42-47 tahun 2-5 thn IV/a-IV/b 3,41-4,20 (memuaskan) Ahli madya 3 Eselon III.b 37-42 III/d-IV/a 3,00 – 3,40 (baik) 4 Eselon IV.a 32-37 III/c-III/d 2,71 – 3,00 (Baik) Penyelia/ahli muda 5 Eselon IV.b 27- 32 III/b-III/c 2,61 - 2,70 Pelaksana lanjutan/ahli pratama 6 Awal karier/staf Usia 23 tahun 4 thn III/a 2,61 Pelaksana/pelaksana pemula 15

Alur peningkatan karier : Horizontal, Vertikal dan diagonal MUTASI JABATAN Alur peningkatan karier : Horizontal, Vertikal dan diagonal Promosi Rotasi Demosi mutasi antar unit kerja; mutasi antar wilayah kerja. Mutasi jabatan bagi Pejabat Struktural dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun. 2. Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan jika : a. terjadi perubahan organisasi;dan/atau b. pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan/atau c. Tidak memenuhi kinerja yang baik d. Prestasi luar biasa e. Kebutuhan Organisasi Mutasi Jabatan sebagaimana huruf (d) dan (e) dapat dilakukan paling sedikit telah memiliki masa jabatan 1 tahun sejak menduduki jabatan terakhir Demosi : disebabkan : tidak memenuhi prestasi kerja dan atau mendapat hukuman Disiplin Pengangkatan pejabat eselon II yang akan diperpanjang batas usia pensiunnya, ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun.

Key Performance Indicator PENILAIAN KINERJA Key Performance Indicator 60 % Sikap Kerja 30 % Penugasan khusus 10 %

  Penilaian Kinerja    1. Penilaian dilakukan secara periodik yaitu setiap 6 (enam) bulan sejak mulai tanggal pelantikan dalam jabatan. 3. Penilaian Kinerja meliputi : a. Penilaian Key Performance Indicator (KPI) dengan bobot 60 % Penilaian Key Performance Indicator (KPI) yaitu penilaian atas pencapaian hasil kerja meliputi indikator kunci kinerja ( Output, Outcome, impact) dari sasaran/program/kegiatan yang berdasarkan visi dan misi LPP RRI. b. Sikap Kerja ( bobot 30 %) Yaitu penilaian terhadap Unsur-unsur meliputi : Kompetensi inti dan manajerial Competensi c. Penilaian Penugasan khusus (10 %)

Penegakan Disiplin Pegawai (PERATURAN DISIPLIN) ROLE MODEL (Sebuah Peraturan) PENINGKATAN ETOS KERJA Penegakan Aturan2 yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai LPP RRI : Kewajiban, Larangan, Jam kerja, tingkat dan jenis hukuman, serta proses penjatuhan hukuman Integrasi Sistem Kehadiran Pegawai, melalui optimalisasi IT. Pemberian “punish” and “reward” terkait disiplin pegawai Peningkatan Budaya Kerja Pegawai, menuju “World Class SDM”

EVALUASI DAN PROGRAM PENGELOLAAN ASET GCG High Performance Tata kelola Yang baik (GCG) 1. Pencatatan dan Pelaporan : 2. Pengamanan dan Pemeliharaan 3.Penyelesaian kasus aset 4. Pembuatan Sistim Informasi Manajemen aset 5. Pengkajian pemanfaatan aset 6. Pembentukan ULP Empowering Aset 2014 2015 2013 Akselerasi Pengelolaan aset secara profesional Revitalisasi Sistem Pengelolaan Aset 1. Tertib Pencatatan dan Pelaporan dan akuntabilitas 2. Pengamanan dan Pemeliharaan 3.Penyelesaian kasus aset 4.Pengelolaan SIM Aset 5. Optimalisasi Pemanfaatan aset 2012 2011 Penataan Aset 8

Kenapa Disclaimer …..? Opini BPK Penyusunan LK tidak berjenjang; • Kompetensi Pengelola Keuangan dan BMN lemah • Inventarisasi BMN belum sesuai dengan SIMAK-BMN Neraca Aset pada LK belum mencerminkan nilai wajar Penyusunan LK tidak berjenjang; • Perbedaan signifikan SAK dan SIMAK BMN • Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajaranannya; • CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK atau belum disaji- kan secara full disclosur (pengungkapan sejelas jelasnya)

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (EMPAT) KRITERIA DALAM PENENTUAN OPINI WTP 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2. Efektivitas pengendalian intern (SPI) 3. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 4. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK dan CRBMN

Masih terdapat selisih nilai neraca aset tetap antara SAK& SIMAK-BMN Pemahaman SDM/Petugas BMN tentang Akuntansi BMN masih belum optimal (tidak semua berlatar belakang pendidikan Akuntansi) Masih terdapat selisih nilai neraca aset tetap antara SAK& SIMAK-BMN Penyajian Laporan Persediaan tidak valid karena semua persediaan belum tercatat serta tidak didukung BA Opname Fisik Masih terdapat selisih antara Hasil IP dari KPKNL dengan Hasil Updating IP dalam SIMAK-BMN KOKDISI YANG SERING TERJADI DALAM EVALUASI LAPORAN BMN Masih terdapat BMN rusak berat dalam Laporan BMN yang belum ditindaklanjuti dengan proses penghapusan; Masih tersaji BMN rusak berat dalam aset tetap yang belum direklasifikasi ke aset lain-lainnya/yang diberhentikan dari penggunaan

TERIMA KASIH Direktur SDM dan UMUM Drs. DADI SUMIHARDI. M.AP 16