pembinaan penyusunan draft protokol risbinkes 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
kompetisi inovasi pelayanan publik TAHUN 2014
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan 2014
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
SOSIALISASI RISBIN IPTEKDOK TAHUN 2011
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
KELOMPOK II Ketua : Eka Agus Cahyono (Balitbangda Prov. Jatim) Penyaji : Nina (Dinkes Jabar) Sekretaris : Yuli Widiastuti (BBPPTOOT/Peneliti Litbangkes)
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
STANDAR 2.
STANDAR 6.
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PENYEHATAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
INTEGRASI DATA Tahapan yang telah dilakukan Pusdatin dan Unit Utama Depkes dalam melakukan integrasi data adalah sebagai berikut : Mengadakan, Biro Keuangan.
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
Bandung, 4-6 September Mengharapkan Badan Litbangkes memfasilitasi APKESI untuk mempersiapkan pendidikan profesi peneliti kesehatan Melakukan pembicaraan.
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PER UNDANG-UNDANGAN Husin RM Apoteker M.Kes
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
JUKNIS PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI 2016
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
PAFI JABAR 2017 Nova Petrika Maulana Mantik, S.Farm.,Apt
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
STATUS JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS STANDARDISASI
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
S E L A M A T D A T A N G.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Kom III SUHARI MM.
PERMENKEU No. 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
TUGAS POKOK 1. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan administrasi umum. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua.
Transcript presentasi:

pembinaan penyusunan draft protokol risbinkes 2015 Hotel Santika Premiere, 22 – 26 September 2014

LATAR BELAKANG UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi  “Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta pembuktian asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Peraturan Pemerintah No Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1995 tentang Penelitian dan pengembangan Kesehatan : “ Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap litbangkes “ Permenkes No. 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemenkes : “ Badan Litbangkes bertugas untuk mengelola penelitian dan pengembangan kesehatan termasuk pembinaan “.

Renstra Kemenkes 2010-2014 menetapkan 8 fokus prioritas pembangunan kesehatan : Peningkatan kesehatan, ibu, bayi, dan balita Perbaikan status gizi kesehatan Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan lingkungan Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan

5. Peningkatan kesersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu obat dan makanan 6. Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier

Masih sedikitnya jumlah peneliti fungsional di Balitbangkes (data Kepegawaian Balitbangkes Tahun 2012, dari 1375 pegawai, peneliti fungsional 320 orang)

PERLU PEMBINAAN PENELITIAN Salah satunya melalui RISBINKES (RISET PEMBINAAN KESEHATAN)

Hal ini menunjukkan bahwa program Riset Pembinaan Kesehatan (Risbinkes) masih diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan pengalaman bagi peneliti pertama Risbinkes merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas peneliti yang ditujukan kepada calon peneliti dan peneliti pertama di lingkungan Badan Litbangkes Pembinaan penyusunan proposal dan protokol adalah salah satu rangkaian kegiatan Risbinkes

RISBINKES Bentuk implementasi pembinaan riset kesehatan oleh Badan Litbangkes yang diamanatkan oleh PP No.39 tahun 1995 mengenai pembinaan dan pengawasan litbangkes (dapat berupa bimbingan dan penyuluhan). Riset bagi para peneliti pertama atau calon peneliti dalam rangka pembinaan pelaksanaan penelitian sesuai dengan kaidah dan metode penelitian yg benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan ilmiah. Memberikan kemampuan mengelola riset meliputi perumusan ide, penyusunan protokol, etik riset kesehatan, pelaksanaan riset, manajemen data, penyusunan laporan dan publikasi ilmiah hasil riset serta perencanaan anggaran dan belanja riset bagi para peneliti pertama atau calon peneliti di lingkungan Badan Litbangkes.

Pembinaan penyusunan proposal dan protokol RISBINKES 2015 Merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Risbinkes TUJUAN: Memberikan materi kepada peserta mengenai penyusunan protokok penelitian yang baik, metodologi penelitian, manajemen data serta materi terkait Memberikan sosialisasi pedoman dan SOP pengajuan persetujuan etik Melaksanakan pembinaan protokol Risbinkes 2015 dari proposal yang dinyatakan lolos seleksi

Pembinaan penyusunan proposal dan protokol RISBINKES 2015 (lanjutan) Dari 37 proposal yang masuk, ada 30 orang peserta Risbinkes yang lolos seleksi Untuk tahun 2015, sebagai implementasi kegiatan Jarlitbangkes, Badan Litbangkes telah membuka Risbinkes untuk peserta di luar Badan Litbangkes Untuk tahap awal, Balitbangda yang sudah siap yaitu Balitbangda Sumatera Selatan

Pembinaan penyusunan proposal dan protokol RISBINKES 2015 (lanjutan) Buku Panduan Risbinkes 2015 dapat di akses di website Risbinkes di alamat: http://www.risbinkes.litbang.depkes.go.id

TERIMA KASIH