Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEMBURU KEJAHATAN TERORGANISASI
Advertisements

FM-UII-AM- Rincian Pokok Bahasan NOTULEN RAPAT FSM-01-05/RO
HUKUM INTERNET (Hukum & Teknologi Informasi) (2 SKS)
IMAM CANDRA YUSTISIANTO, Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi tentang Kecelakaan.
Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.
TINGKATAN KEMAMPUAN Revisi oleh ANDERSON dkk, 2001
Pemilihan Bidang Minat pada Mahasiswa Fasilkom UI
Pertemuan 1 Kontrak Perkuliahan Puji Hariyanti
KONTRAK PERKULIAHAN Judul Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia
KONTRAK PERKULIAHAN TIM DOSEN HUKUM DAN UU KESEHATAN.
Metode Pembelajaran (Konvensional)
Pelaksanaan Magang Program Studi SKM Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Departemen K3-FKMUI.
Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diperguruan tinggi?
FORMAT PENYUSUNAN KERANGKA KURIKULUM PERGURUAN TINGGI.
PENGEMBANGAN RPS DAN SAP
Matrik dan Ruang Vektor
Pendidikan Anti-Korupsi
WIWIT SHOLECHAH, Analisis Yuridis atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
KOMUNIKASI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP 2310)
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
BERMAIN DAN PERMAINAN ANAK USIA DINI
Oleh : Yan Abdi Nugroho ( ) Setyo Pambudi ( ) Lutfi Firmansyah ( )
Rencana Pembelajaran Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat
SEMINAR SAP DAN GBPP PHP-PTS INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
DINAS TRANTIBUM PROP DIY
YUDHA AGUS PRATAMA, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Brebes.
Selamat datang Di Era Kerja Keras.
MANAJEMEN PERKANTORAN
Tindak Pidana Korupsi Pertemuan I Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Rachmat Kriyantono, Ph.D
RENCANA MUTU PERKULIAHAN
RIONO BUDISANTOSO Ketua Kelompok Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi
SILABI HUKUM EKONOMI 2 SKS.
IKHWAN FAUZI, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)
SEMINAR PERENCANAAN BISNIS
AGUS SUPRIYANTO, IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN PENGETAHUAN SOSIAL GEOGRAFI MATERI POKOK UNSUR SOSIAL WILAYAH INDONESIA.
AHMAT SUHARI, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Wilayah Hukum POLRES.
TUGAS, WEWENANG, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI
Kode MK : PEM 4002 SKS: 3 (2-1) Waktu: 100 menit / tatap muka Dosen pengasuh: Dr.Ir.Ifar Subagiyo,M Agr St Ir. Siti Nurul Kamaliyah,MP. Semester: 2.
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Islam
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
PEMBELAJARAN DENGAN PRAKTIKUM
Kontrak Kuliah Akuntansi Biaya
KRITERIA PENILAIAN AIPT
FORMAT PENYUSUNAN KERANGKA KURIKULUM PERGURUAN TINGGI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Hakekat Metode Instruksional
RENCANA PEMEBELAJARAN SEMESTER (RPS ) BERDASARKAN KURIKULUM PT
RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER
Tindak Pidana Ekonomi/ Kejahatan Bisnis
Sistem informasi manajemen dan keuangan
MANAJEMEN INVENTORY DAN LOGISTIK MODUL 1 PENDAHULUAN
ILMU TANAMAN PAKAN TERNAK Matakuliah
WELCOME Peserta Sosialisasi & Workshop
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian I
HUKUM TELEMATIKA (2 SKS)
PERSAMAAN PRESEPSI MATA KULIAH E T I K A P R O F E S I T I.
Tindak Pidana Ekonomi/ Kejahatan Bisnis
PENYITAAN DAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Disusun.
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGOBAT TRADISIONAL ATAS KELALAIANNYA YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MATINYA ORANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Pembimbing.
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
ILMU TANAMAN PAKAN TERNAK Matakuliah
PEMBEKALAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PEMBELAJARAN KOOPERATIF (COOPERATIVE LEARNING)
Transcript presentasi:

Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi Pertemua I Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum 2014

Nama dan Bobot SKS, Kode Matakuliah dan Semester Penawarannya 1. Nama Matakuliah Hukum Pidana Diluar Kodifikasi 2. Bobot SKS 2 SKS 3. Kode Matakuliah HK1461306 4. Semester 3

Hubungan antara Matakuliah dan Kompetensi Mata kuliah hukum pidana diluar kodifikasi memberikan pengetahuan tentang adanya aturan pidana diluar kodifikasi dan tetap berhubungan dan terkait dengan hukum pidana dan hukum acara pidana

Hard Skills Kemampuan memahami hukum pidana diluar kodifikasi Kemampuan penguasaan macam dan jenis aturan pidana diluar kodifikasi Kemampuan merumuskan tindak pidana diluar kodifikasi Kemampuan menerapkan aturan hukum pada tindak pidana diluar kodifikasi

Soft Skills Kemampuan bernegoisasi dan berkomunikasi secara efektif Kemampuan melakukan inovasi dan pengembangan metode problem solving Kemampuan sebagai fasilitator, motivator, mediator dan inspirator secara sistematik dan efektif Kemampuan mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerjasama Kemampuan public speaking Berakhlakul karimah dalam bermuamalah yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, bangsa dan Negara Kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial Kemampuan bekerja secara kelompok Memiliki kepedulian sosial

Learning Outcome Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisa bebearapa aturan hukum pidana yang ada diluar KUHP sebagai berikut : Mahasiswa diharapkan mengetahui tentang latar belakang tumbuh berkembangnya hukum di luar kodifikasi, cirri-ciri, jenis penyimpangan dengan hukum pidana umum. Mahasiwa diharapkan mengetahui mengenai pengertian Narkotika, tujuan pengaturan Narkotika, penggolongan Narkotika, Perumusan tindak pidana Narkotika, Jenis sanksi pidana dan penyidikan dalam tindak pidana Narkotika. Mahasiwa diharapkan mengetahui dan dapat menganalisis tentang psikotropika, tujuan pengaturan, perumusan tindak pidana psikotropika, tujuan pengaturan, perumusan tindak pidana psikotropika, jenis sanksi pidana, penyidikan dan konsep islam dalam memerangi narkotika dan psikotropika.

Learning Outcome Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisa bebearapa aturan hukum pidana yang ada diluar KUHP sebagai berikut : Mahasiwa diharapkan mengetahui, menganalisis dan mengkaji tentang : latar belakang keluarnya undang-undang pencucian uang (TPPU), pengertian pencucian uang, perumusan tindak pidana pencucian uang, proses pencucian uang, tindak pidana terkait dengan TPPU, factor-faktor pendorong pencucian uang, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Mahasiwa diharapkan mengetahui, menganalisis dan mengkaji tentang : pengertian korporasi, perumusan tindak pidana korporasi, proses tindak pidana korporasi, faktor pendorong tindak pidana korporasi, sanksi tindak pidana korporasi, tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana korporasi. Mahasiwa diharapkan mengetahui, menganalisis dan mengkaji tentang : pengertian tindak pidana lingkungan, perumusan tindak pidana lingkungan, proses tindak pidana lingkungan, sanksi tindak pidana lingkungan, faktor pendorong tindak pidana lingkungan, tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana korporasi.

KRITERIA PENILAIAN HARD SKILLS dan SOFT SKILLS GRADE SKOR DESKRIPSI   A 81> ….. Uji kompetensi menjawab materi pertanyaan, tugas dengan benar/betul dan soft skills terpenuhi B 61 - 80 Uji kompetensi menjawab materi pertanyaan, tugas dengan sangat mendekati benar/betuldan soft skills mendekati terpenuhi C 41 - 60 Uji kompetensi menjawab materi pertanyaan, tugas dengan menyinggung benar/betul, tugas ada dan kurang soft skills terpenuhi D 21 - 40 Uji kompetensi menjawab materi pertanyaan dengan banyak kesalahan sedikit benar/betul, tugas tidak terpenuhi dan sangat kurang soft skills terpenuhi E … < 20 Uji kompetensi tidak menjawab materi pertanyaan, tidak ada tugas dan tidak ada soft skills terpenuhi

Literatur Tindak Pidana Narkotika Tindak Pidana Psikotropika Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tindak Pidana Psikotropika Undang-Undang Psikotropika Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Pencucian Uang Tindak Pidana Lingkungan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tindak Pidana Korporasi Undang-Undang Narkotika, Psikotropika, Pencucian Uang, Lingkungan Hidup terkait Korporasi

Literatur Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan Handi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Trisakti

Literatur Tindak Pidana Psikotropika Undang-Undang Psikotropika No 5 Tahun 1997 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan Handi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Trisakti

Literatur Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Pencucian Uang 8 Tahun 2010 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001 Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering): Peraturan Perundang-undangan, FH UI LSHE, Jakarta, 2004 M. Arief Amirullah, Reorientasi Kebijakan Penanggulngan dan Kerjasama Internasional: Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, Bayumedia, Malang, 2003. Soewarsono dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pencucian Uang di Indonesia, Malibu, Jakarta, 2004 Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Pascasarjana UI, Jakarta, 2003