Humas Pemerintah Dalam Sudut Pandang Pers

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PUBLIC RELATIONS PERTEMUAN KE-8 Ami Purnamawati.
Advertisements

PUBLIC RELATIONS KONSEP DASAR.
Media Relations Sumber :
Media Relation dan Media Massa
WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Media Relation Media Massa.
BAB 3 JATI DIRI SERTA SITEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PGRI
Sistem Politik di Indonesia
Fungsi Media Massa Bagi Organisasi
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Kebebasan Pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis indonesia Oleh. Rahmawati.
BAB I PERS DAN JURNALISTIK Pertemuan 01
Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI)
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
FIRSTA VAULINA AFRINANDA
Arti pentingnya Pers dalam sistem komunikasi
DEMOKRASI DI INDONESIA
PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS
BAB 3 PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
HUMAS.
Pemprov Jawa Timur Dalam Media Sosial Studi Kasus Twitter
Komunikasi Massa.
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA

PENGERTIAN, TUGAS & TUJUAN HUMAS
Sistem Pers.
Komunikasi Internasional Pers Internasional
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Universitas Sumatera Utara Medan
MEDIA, PELAYANAN PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK Pertemuan 10
Pers.
By: Desayu Ekla Surya, S.Sos., M.Si
PERAN HUMAS / PR di ERA MODERN
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
Citra & Opini Publik (7) Materi E- Learning.
PENGERTIAN, TUGAS & TUJUAN HUMAS
Apa dan Mengapa Demokrasi?
DIMENSI-DIMENSI ETIKA ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 9
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
EKONOMI KOPERASI Koperasi adalah organisasi bisnis yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, koperasi terletak.
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Komunikasi Penyuluhan Penyuluh sebagai agen perubahan
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PENGERTIAN, TUGAS & TUJUAN HUMAS
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
FUNGSI DAN PERAN SERIKAT PEKERJA
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Mata Kuliah : Jurnalistik 1 Undang-undang tentang Kewartawanan
PUBLIC RELATIONS.
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
Upaya Komunikasi Polri dan Era Keterbukaan Informasi Publik
Peranan Pers Dalam Masyarakat Demokrasi
MEDIA RELATIONS.
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Di susun oleh: Diding Suhendi NPM:  Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara.
Citra & Opini Publik LENIE OKVIANA, S.I.kom.,M.M.
Media Relations Muhammad Akbar. devinisi  Stanley J Baran 2004, 361  Media relation sebagai The Public Relation Profesional Maintain Good relation with.
Transcript presentasi:

Humas Pemerintah Dalam Sudut Pandang Pers Sukatno Ketua PWI Bengkulu

APA ITU PERS Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia. UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut  Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab

PILAR KEEMPAT DEMOKRASI Pers merupakan  pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. Untuk dapat melakukan peranannya, perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan  politik.

Pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pers Indonesia dimulai Sejak dibentuknya Kantor berita ANTARA didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, yang mencapai puncaknya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

SIFAT PERS Ideologi atau falsafah yang dianut setiap negara akan mempengaruhi sifat pers yang ada di negara tersebut. Sifat-sifat pers tersebut antara lain : Liberal democration press (pers demokrasi liberal, contoh Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara eropa lain). Comunis press ( pers komunis, contoh Uni Soviet, Cina, Kuba, Korea Utara dll)

 Authoritarian press (pers otoriter, contoh Jerman) Freedom and Responsibility press ( pers yang bebas dan bertanggung jawab) Indonesia Development Press ( pers pembangunan, contoh indonesia negara-negara asia , afrika, dan negara-negara amerika latin). Five Foundation Press (pers pancasila, indonesia)

MISI DAN FUNGSI PERS Pers dikenal sebagai lembaga sosial (social institution) pers mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakat juga berpengaruh terhadap pers. Pers sebagai lembaga sosial (lembaga kemasyarakatan) yang bergerak dibidang pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi : 1)   Ikut mencerdaskan masyarakat. 2)   Menegakan keadilan. 3)   Memberantas kebatilan.

PERANAN PERS Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegakan nilai-nilai demokrasi. Mengembangkan pendapat umum, berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengankepentingan umum. Memperjuangkan peradilan dan kebenaran.

PANDANGAN PERS TENTANG HUMAS Menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis antara lembaga dengan publik melalui komunikasi timbal balik dengan tujuan menciptakan saling saling pengertian dan dukungan tercapainya tujuan. Jembatan komunikasi antara organisasi dengan masyarakat. Proses komunikasi terencana yang menjembatani lembaga dengan publik internal dan eksternal yang berkesinambungan .

Humas harus mampu menjadi mata, telinga dan tangan lembaga Jembatan antara lembaga dengan segenap publik baik internal maupun eksternal. Staff yang diberi kewenangan berkewajiban untuk menyebar luaskan informasi Unit kerja yang mengurus kelembag aan, hubungan dengan stakholders, dapat menyebarkan informasi, pencitraan lembaga.

KEDUDUKAN HUMAS Membina hubungan ke dalam dan ke luar, mempromosikan dan mempublikasikan, kegiatan lembaga sebagai, nilai positif. Menjadi mediator, antara organisasi dengan publiknya, Sebagai komunikator, konseptor, mediator, problem solver, yang tergantung lembaga masing masing. Harus jeli melihat, mendengar hal hal, yang berkaitan dengan, image institusi, dan mampu menyampaikan berbagai komfirmasi.

Sebagai mediator, juru bicara atau wakil institusi dalam menyampaikan informasi publik. Sebagai mediator komunikator, narasumber dari lembaga, sebagai pencitraan untuk menciptakan citra yang baik. Secara umum pencitraan instansi

EMPAT KINERJA HUMAS DALAM ORGANISASI Mengokohkan dan memelihara image, yang benar sebuah organisasi, personal produk, atau jasa Memonitor opini publik, dan menyampaikan hasil, monitor kepada management. Memberikan advice kepada management, dalam problem komunikasi teknis. Menginformasikan kepada publik, tentang kebijakan, aktivitas, personality, produk atau jasa.

MAINSTREAM Humas harus mampu menjadi mainstream ditengah dominasi berita yang dimiliki segelintir media dan cenderung elitis. Harus mampu melampaui semata-mata persoalan kelembagaan, kedepan nanti semestinya sudah bisa menjawab tentang tantangan ke Humasan. Dengan mengedapankan Subtansi dimana posisi otonomi daerah sesungguhnya memiliki peran yang lebih terbuka dan secara proses lebih demokratis.

Dengan memberikan peran yang lebih kuat pada proses informasi publik dan sekaligus pilihan pada tren teknologi, diharapkan terjadi terobosan sehingga mampu menjadi produser informasi. Memperkuat citra dimata publik, sekaligus menjadi model desain partisipasi ditingkat gagasan untuk pembangunan daerah.

Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan warga atau masyarakat. Dengan demikian karakter dan nilai yang tergantung didalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada pada masyarakat, karena masyarakat bersifat dinamis maka karakter pelayanan publik juga  selalu berubah mengikuti perkembangan dimata masyarakat. Tugas praktek ke Humasan yaitu membuat dan mengoperasikan berita didaerahnya antara lain, terkait kemajuan pembangunan dan fenomena sosial lain, yang memperkuat strategi daerah yang bisa tergerak dengan sesuai tren teknologi yang ada serta  aspirasi informasi dari masyarakat.

TANTANGAN HUMAS Humas kelembagaan pemerintah saat ini menghadapi tantangan berat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dituntut untuk selalu melakukan pembenahan baik menyangkut hal-hal yang sifatnya profesionalisme diri ataupun terus menyempurnakan konstelasi/kedudukan kelembagaannya. Humas Pemerintah juga disibukkan dengan berbagai permasalahan menyangkut pelayanan informasi sebagai bagian pelaksanaan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) Humas Pemerintah masih perlu terus diperbaiki. Meski umumnya sudah memadai, namun hampir semua di kalangan pemerintah daerah humas secara struktural masih menjadi bagian level bawah organisasi. Bahkan masih ada yang beranggapan lahan kering.

Tapi bagaimana dengan kinerjanya setelah sekian tahun, apakah kita sudah berpuas diri dengan kondisi yang ada saat ini ?....

TERIMA KASIH