Domicilie Rachmi S.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
B. Kewenangan/Kompetensi Pengadilan
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
DINAMIKA GERAK Agenda : Jenis-jenis gaya Konsep hukum Newton
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
KULIAH AKUNTANSI PERPAJAKAN STIE MANDALA JEMBER 2009.
Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
Sistem Kelistrikan & Instrumen
Pengendalian Proses : Seleksi (Conditional)
Pengantar Toko Survei Data Literatur Toko Pertemuan 1-3
ELEKTRONIKA Bab 7. Pembiasan Transistor
FUNGSI KOMPLEX Yulvi zaika.
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
MANAJEMEN OPERASI DOSEN: Munjiati Munawaroh, S.E.,M.Si
Metode Simpleks Diperbaiki (Revised Simplex Method)
TRANSFORMASI-Z Transformsi-Z Langsung Sifat-sifat Transformasi-Z
Model Pembagian Kerja Berlanjut
BAB V HAK ATAS TANAH.
TEKNIK MEMBUAT PUTUSAN
Sistem Persamaan Diferensial
KETENTUAN SOAL - Untuk soal no. 1 s/d 15, pilihlah salah satu
BW tidak mengatur tentang tempat tinggal bagi badan hukum. Untuk badan hukum tidak digunakan istilah tempat tinggal, melainkan kedudukan yakni tempat.
PERTEMUAN KE 3: PPh Pasal 15
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
Hak atas Kebebasan Pribadi
Fisika Dasar Oleh : Dody
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
DOMISILI DEWI NURUL MUSJTARI S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM

Induksi Matematik TIN2204 Struktur Diskrit.
LIMIT FUNGSI.
Muhammad Hamdani G
Cara eliminasi sesungguhnya sama dengan cara yang pernah dibahas pada
i. Fungsi kuadrat - Penyelesaian fungsi kuadrat dengan pemfaktoran
Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1989 No. 3 tahun 2006 No. 1 tahun 1974.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Luas Daerah ( Integral ).
Algoritma dan Struktur Data
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Investasi Sekuritas By : Ramdany, SE, Ak., M.Ak
UTANG PIUTANG PAJAK B. Sundari. SE., MM..
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BUNGA DAN PEMBENTUKAN BIJI.
Sistem Operasi Oleh Wempi Naviera, SAB.
MATERI PELAJARAN MATEMATIKA SMP KLAS VII SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2008/2009
DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
ITK-121 KALKULUS I 3 SKS Dicky Dermawan
INVERS (PEMBALIKAN) MATRIKS
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
TEOTte.
KONVOLUSI DISKRIT.
PD Tingkat/orde Satu Pangkat/derajat Satu
Kompleksitas Waktu Asimptotik
SUB POKOK BAHASAN 5 DOMISILI.
KETIDAKCAKAPAN TIDAK CAKAP SUNGGUH-SUNGGUH
JamSenin 2 Des Selasa 3 Des Rabu 4 Des Kamis 5 Des Jumat 6 Des R R S S.
MATERI KAM GPIB JEMAAT IMMANUEL BEKASI 16 AGUSTUS 2010
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Hak dan Kewajiban Ahli Waris
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 10
Gol. III Kakek+nenek (ke atas)  Pasal 850 s.d 853 BW
HUKUM ORANG Nama Anggota Kelompok : 1. Thifal Rosyidah ( ) 2. Ambarwati ( ) 3. Fitriya Dwi A ( ) 4. Hidayatul M ( )
Rachmi Sulistyarini, SH, MH
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
Transcript presentasi:

Domicilie Rachmi S

Dasar hukum dan pengertian Dasar hukum : pasal 17 – 25 Arti: pasal : 17 BW : setiap orang dianggp mempunyai tempat tinggalnya,diana ia menempatkan pusat kediamannya Ada 2 istilah : tempat tinggal dan tempat kediaman

Pentingnya dalam hukum perkawinan Pasal 76 BW Pasal 207 BW; PASAL 20 PP 9/1975 Pasal 21 BW Pasal 22 BW Pasal 962 BW PASAL 1057BW

Macam Tempat tinggal yg sesungguhnya Tempat tinggal yang dipilih Tempat tinggal sukarela Tempat tinggal wajib Tempat tinggal yang dipilih Pasal 20 Pasal 23 Pasal 24