OTONOMI DAERAH NAMA KELOMPOK Fendy Kristianto 20050420137 Eko Suryanto 20050420133 Mudie Wahyudi 20050420122 Bambang Meiris S. 20050420042 Khoirul Safrozi 20050420132
LATAR BELAKANG Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenrnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat jua disebut sebgai otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.
PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH Ciri-ciri kepuasan pelanggan: Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat. Menerapkan system kompetisi. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Lebih mengutamakan yang diinginkan oleh masyarakat. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan.
Kelemahan otonomi Kurang responsif. Kurang informatif. Kurang accessible. Kurang koordinasi Birokratis. In-efisen. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.
PEMECAHAN MASALAH Prinsip otonomi daerah yang digunakan: Otonomi yang luas Otonomi nyata Otonomi yang bertanggung jawab
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan kecenderungan Pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi pembebanan pajak-pajak daerah. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) sehingga pengusaha merasa kberatan untuk menanggung berbagai pajak tersebut.
Pengawasan Keuangan di Daerah ASPEK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH: Pelayanan Publik Pengawasan Keuangan di Daerah
Otonomi Daerah dan Prospeknya di Masa Mendatang Berbagai pedekatan yang dilakukan: aspek pertahanan dan keamanan aspek politik aspek ekonomi aspek sosial budaya aspek ideologi
Prospek Otonomi Daerah di masa mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu : Adanya komitmen politik Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara Kepercayaan dan dukungan masyarakat
KESIMPULAN Hal- hal yang kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah adalah: Untuk meningkatkan pegelolaan pelayanan publik yang berkualitas Memperkuat kewenangan lembaga/unit pelayanan. Melibatkan masyarakat untuk secara aktif mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan masukan.