OTONOMI DAERAH NAMA KELOMPOK Fendy Kristianto

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Advertisements

Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Hubungan Antar Pemerintahan
GOOD GOVERNANCE.
OTONOMI DAERAH.
Sentralisasi & Desentralisasi Dalam Organisasi
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
Kelompok : 1. Dicky Setya Abdi 2. M Edy Dwi Laksono
Mutu Pendidikan => Rendah
AUDIT MANAJEMEN.
Konsep pelayanan publik
Assalamualaikum… KELOMPOK 6 ASTRI HARDIANTI WAHYUNI ADJEM PRATIKA
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
MANAJEMEN STRATEGIK.
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : Eka Yuli Astuti, MH
DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
OTONOMI DAERAH.
PENTINGNYA PENGEMBANGAN PARTISIPATIF
MANAJEMEN STRATEGIK.
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
AUDIT MANAJEMEN.
Konsep pelayanan publik
AUDIT MANAJEMEN Asas asas manajemen.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
POLITIK STRATEGI NASIONAL
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
Perkembangan Otonomi Daerah
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Otonomi Daerah.
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
OTONOMI DAERAH Pengertian
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Kebijakan Pendidikan di Daerah
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
Kelemahan dan Kelebihan Otonomi Daerah
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
MANAJEMEN MUTU dalam PELATIHAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
POLITIK STRATEGI NASIONAL
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Standard Operating Prosedur (SOP) Biro Administrasi Akademik.
SOSIALISASI PENERAPAN SOP (STANDAR OPERATION PROCEDURE) WHAT SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

OTONOMI DAERAH NAMA KELOMPOK Fendy Kristianto 20050420137 Eko Suryanto 20050420133 Mudie Wahyudi 20050420122 Bambang Meiris S. 20050420042 Khoirul Safrozi 20050420132

LATAR BELAKANG Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenrnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat jua disebut sebgai otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH Ciri-ciri kepuasan pelanggan: Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat. Menerapkan system kompetisi. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Lebih mengutamakan yang diinginkan oleh masyarakat. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan.

Kelemahan otonomi Kurang responsif. Kurang informatif. Kurang accessible. Kurang koordinasi Birokratis. In-efisen. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.

PEMECAHAN MASALAH Prinsip otonomi daerah yang digunakan: Otonomi yang luas Otonomi nyata Otonomi yang bertanggung jawab

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan kecenderungan Pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi pembebanan pajak-pajak daerah. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) sehingga pengusaha merasa kberatan untuk menanggung berbagai pajak tersebut.

Pengawasan Keuangan di Daerah ASPEK DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH: Pelayanan Publik Pengawasan Keuangan di Daerah

Otonomi Daerah dan Prospeknya di Masa Mendatang Berbagai pedekatan yang dilakukan: aspek pertahanan dan keamanan aspek politik aspek ekonomi aspek sosial budaya aspek ideologi

Prospek Otonomi Daerah di masa mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu : Adanya komitmen politik Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara Kepercayaan dan dukungan masyarakat

KESIMPULAN Hal- hal yang kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah adalah: Untuk meningkatkan pegelolaan pelayanan publik yang berkualitas Memperkuat kewenangan lembaga/unit pelayanan. Melibatkan masyarakat untuk secara aktif mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan masukan.