"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advertisements

ADVOKASI IMPLEMENTASI CRPD Oleh: Drs

Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011

PENTINGNYA PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT

GENDER ANALYSIS PATHWAY UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

Administrasi Pelayanan Publik

Reza Indragiri Amriel. 1. Mengkhawatirkan?

Urgensi Perlindungan PRT di dalam & di luar Negeri

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi

BAB I PENDAHULUAN Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.

1 PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Jakarta, 25 M a r e t 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN.

WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK

Hak atas Kebebasan Pribadi

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta.

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anggaran Responsif Gender

DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.

Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gender Working Group 14 – 15 Mei Latar Belakang GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan.

AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.

AYU RIZKIE W Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMPROMOSIKAN DEMOKRASI DI DUNIA INTERNASIONAL.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Agustin Kusumayati, dr., MSc., PhD.

HAK ASASI MANUSIA.

Disampaikan pada Perkuliahan STIE MDP 2014

PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,

BANK CENTRAL OLEH ENDANI NARO S.H.

REFORMASI DI INDONESIA

PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015

TUGAS, WEWENANG, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:

KONSTITUSI & RULE OF LAW

Pendidikan kewarganegaraan

P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA

PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA

KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.

BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM

HAK ASASI MANUSIA di INDONESIA

PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER

PERUNDANGAN BENCANA di INDONESIA

BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/

TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )

RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM

Upaya Pemajuan, Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kisi-kisi soal USNN PPKN SMA

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S

Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Indonesia By chandra setiawan.

Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini

SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Transcript presentasi:

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

1998 – 2001 Fase Pembentukan 2001 – 2002 Redefinisi & Restrukturisasi 2003 – 2006 Pengembangan perangkat, pengetahuan, pelibatan untuk penegakan HAM Perempuan 2007 – 2009 Pelembagaan upaya pencegahan dan penanganan KTP dalam kerangka HAM 2010 – 2014 Penguatan Mekanisme HAM untuk Perempuan

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."

Meningkatkan dan memperkuatkan jaringan di tingkat kelurahan, kampung-kampung dan desa-desa Ery Seda: Tidak secara khusus mewawancarai komisioner tentang persepsi komisioner berkaitan dengan definisi peran komisioner KP Irawan (MenPan – Deputi SDM): Honorarium bagi komisioner dan BP (ada perhatian dari Presiden) Laporan-laporan bisa disampaikan kepada Presiden dan MenPan ‘membumi’ – memperhatikan wong cilik, KP jangan dicampuri politik praktis Nur Ayu(Bareskrim): Ada kesenjangan pengetahuan tentang perempuan dan anak di Polres/Kanit – perlu sosialisasi penanganan perempuan dan anak

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998." Perlu ada lembaga seperti KP karena di dalam kepolisian masih ada diskriminasi Bonanza (Kemenlu): NHRI: advisory capacity, role of remedies, dissemination of HR & education of HR – merupakan mandat dan peran KP HAM terkait dengan pembangunan, demokrasi dan rule of law, dan security – NHRI merupakan satu elemen yang terkait dalam state untuk pemenuhan konvensi internasional Konstelasi KP di antara banyak actor yang berperan dalam rangka pemajuan HAM – positioning KP (?) Sri (SAPA Institute): Pendanaan tidak menjadi masalah KP kurang melibatkan secara aktif untuk merawat dan memperluas jaringan – pelibatan dalam makna luas

"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."