Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemendagri (RKA KL) Tahun 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PEMANTAPAN PERSIAPAN PENERAPAN KTP ELEKTRONIK TAHUN 2011
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Disampaikan pada acara :
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

Pengantar Sekretaris Jenderal pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemendagri (RKA KL) Tahun 2012 Sekretariat Jenderal Jakarta, 12 September 2011

Pendahuluan Pendahuluan Dasar Agenda Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor AG/7100/DPR RI/IX/2011 tanggal 7 September 2011 perihal Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011 Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2012 Lingkup Kemendagri Sistematika Materi Pendahuluan; Pagu Anggaran Tahun 2012; Program dan Kegiatan Tahun 2012; Program Tahun Jamak (Multi-Years); Usulan Tambahan RAPBN Tahun 2012; dan Penutup.

Pagu Anggaran Tahun 2012 Pagu anggaran 2012 Arah Kebijakan Tahun 2012 Mewujudkan stabilitas poldagri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional; Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan; Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah serta penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum; Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan; Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan; Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi NIK yang terintegrasi; Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuda dalam rangka memperkuat fiskal daerah; Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; serta Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.

Pagu anggaran 2012 Pagu Indikatif Thn 2012 Tindak Lanjut RDP 24 Maret 2011 Dasar: Surat Men.PPN/Ka. Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 31 Maret 2011 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana RKP Tahun 2012 Alokasi Pagu Indikatif Rp.15.436.739.600.000,- Pada 13 program di 12 Satker Eselon I. Pada dokumen RKP Tahun 2012 alokasi menjadi Rp.17.060.396.400.000,-, berupa penyesuaian alokasi PHLN dan kebutuhan RM khususnya pagu mengikat (Blj. Pegawai dan Blj Barang). Tindaklanjut Catatan Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI pada RDP tanggal 24 Maret 2011 yg membahas RKP Lingkup Kemendagri Tahun 2012, disampaikan pokok-pokok Pagu Anggaran menurut sumber dan rincian kegiatannya berdasarkan program, melalui dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012. Pagu Anggaran menurut Sumber Dana M M Pagu Anggaran (P. Sementara) Thn 2012 Dasar: Kep. Menkeu tentang Pagu Anggaran K/L Tahun 2012, Alokasi Pagu Anggaran Rp.17.089.374.518.000,-, Terdapat kenaikan untuk penyesuaian kebijakan belanja pegawai. M dalam Rp. Milyar

Program dan Kegiatan Tahun 2012 RPJM N Tahun 2010-2014 RENSTRA Tahun 2010-2014 RKP Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2012 diuraikan dalam 13 Program dan 64 Kegiatan Program/ Kegiatan adalah hasil restrukturisasi Tahun 2010: (Png Jwb Program oleh Eselon I dan Kegiatan oleh Eselon II) Gambaran umum rencana Program/Kegiatan Thn 2012, disampaikan kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dalam bentuk: Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012

Program dan Kegiatan Tahun 2012 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal, Tujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelayanan teknis lainnya Kemendagri. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: terkajinya 3.000 perda dalam rangka mendukung harmonisasi peraturan per-UU; tersusunnya regulasi per-UU bidang kepegawaian, kelembagaan, dan reformasi birokrasi; dukungan jaringan komunikasi Kemendagri; tersusunnya dokumen kebijakan Reformasi Birokrasi Kemendagri; serta Laporan Akuntansi dan BMN dalam rangka opini WTP. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.251.011.013.000,-, Dilaksanakan melalui 10 kegiatan .

Program dan Kegiatan 2012 2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendagri Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal, Tujuan meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Target Capaian Tahun 2012, adalah: Tersedianya sarana dan prasarana lanjutan untuk pendidikan kedinasan IPDN di 4 daerah (Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan); serta Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kedinasan IPDN di 3 daerah (Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat). Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.116.057.557.000,-, Dlaksanakan melalui 1 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana program adalah Inspektorat Jenderal, Tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kemendagri dan pemda Target Capaian Tahun 2012, antara lain: Terlaksananya Binwas pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup Kemendagri serta penyelenggaraan pemerintahan di provinsi; Terfasilitasinya penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus; Tersusunnya 2 peraturan perundangan bidang pengawasan; Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan kinerja lingkup Kemendagri; serta Tersusunnya hasil review laporan Keuangan Kemendagri. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.53.901.735.000,- Dilaksanakan melalui 6 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 4. Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana program adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Tujuan meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Kemendagri. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: ditindaklanjutinya, diseminarkan, dan dipublikasikannya hasil penelitian dan pengembangan; tersusunnya pedoman, Juknis dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemendagri dan Pemda; tersusunnya database kelitbangan dan perpustakaan; serta tersusunnya dokumen kerjasama kelitbangan. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.56.347.471.000,- Dilaksanakan melalui 5 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana program adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Tujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: Terlaksananya diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi aparat pemda; Terlaksananya Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; Pengembangan sistem diklat yang berbasis kompetensi; Tersedianya tenaga penyusun standar dan assesor kompetensi; serta Peningkatan kapasitas 32 lembaga diklat. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.188.411.622.000,- Dilaksanakan melalui 6 kegiatan.

Pelaksana program adalah Ditjen Bina Pembangunan Daerah 6. Program Bina Pembangunan Daerah Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana program adalah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: Percepatan pembentukan dan berfungsinya PTSP diseluruh Provinsi, Kabupaten/Kota, serta penerapan SPIPISE; terfasilitasinya penerapan pengurangan biaya perijinan untuk berusaha di daerah; terfasilitasinya pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil; terfasilitasinya penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, pembangunan perkotaan, pengembangan wilayah; serta pembinaan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.485.479.289.000,- Dilaksanakan melalui 6 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 7. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana Program adalah Ditjen Otonomi Daerah Tujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di daerah melalui penetapan dan penerapan SPM; Terfasilitasinya penyu-sunan kebijakan dan regulasi Bid. Otda (revisi UU 32/2004; Pemilukada; Penataan Urusan Pemerintahan dsb); Terfasilitasinya pelaksanaan urusan yg tlh menjadi kewenangan pemda; Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemda; Terfasilitasinya peningkatkan kinerja pemda dlm penyelenggaraan desentralisasi dan otda; serta Penyele-saian administrasi pemberhentian dan pengangkatan KDH Tahun 2012. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.133.322.083.000,- Dilaksanakan melalui 6 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 8. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana Program adalah Ditjen Pemerintahan Umum Tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: dukungan pengelolaan perbatasan antar negara dan pulau terluar; Kerjasama antar daerah; Pengembangan Kawasan & Pertanahan; Penataan dan penegasan segmen batas wilayah adm. batasa antar daerah; pemetaan dan pembakuan nama rupa-bumi alami; pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Penguatan hub. pusat dan daerah termasuk penguatan peran Gub. sbg wakil Pemerintah di drh; peningkatan kapasitas kelembagaan Sat. Pol PP dan Sat. Linmas; serta manajemen pence-gahan dan penanggulangan bencana. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.481.329.519.000,- Dilaksanakan melalui 6 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana Program adalah Ditjen Keuangan Daerah Tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: terfasilitasinya daerah provinsi dalam meningkatkan proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung; Meningkatnya rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah; Jumlah APBD Provinsi yang ditetapkan secara tepat waktu; serta Meningkatnya penetapan dan penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi disahkan secara tepat waktu. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.87.451.423.000,- Dilaksanakan melalui 5 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 10. Program Penataan Administrasi Kependudukan Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana Program adalah Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: pemberian e-KTP berbasis NIK kepada 105 Juta penduduk di 300 kab/kota; Penyelesaian regulasi derivasi UU No. 23/2006, dan Penyelenggaraan registrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Dukungan koneksitas KL yang telah mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan data warehouse NIK Nasional; serta Pemantapan operasional SIAK dan database kependudukan berbasis NIK Nasional di 497 kab/kota, 33 provinsi dan nasional. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.3.695.121.798.000,- Dilaksanakan melalui 7 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 11. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana Program adalah Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: tersusunnya kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan; terselenggaranya forum-forum dialog publik yang semakin efektif; tersusunnya modul dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan; terfasilitasinya peningkatan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan; terfasilitasainya pembinaan ketahanan ekonomi; serta penyelesaian peraturan perundangan bidang kesatuan bangsa dan politik dan sosialisasinya. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.188.782.200.000,- Dilaksanakan melalui 6 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 12. Program Pendidikan Kepamongprajaan Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana Program adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “dengan pujian”; Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan); Terselenggaranya kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta kerjasama pendidikan; Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga pendidikan serta kelembagaan; serta Meningkatnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standar pendidikan nasional. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.321.033.968.000,- Dilaksanakan melalui 4 kegiatan.

Program dan Kegiatan 2012 13. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pelaksana dan tujuan Program Target 2012 Pelaksana Program adalah Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Target Capaian Tahun 2012, antara lain: Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) dengan indikator: Diterapkannya PNPM-MP dan Penguatan PNPM di 5020 Kecamatan; Terfasilitasinya peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan; serta Terfasilitasinya upaya pemberdayaan dan kemandirian, masyarakat termasuk pada aspek perencanaan masyarakat yang partisipatif serta pembinaan adat dan budaya lokal. Alokasi Anggaran dan kegatan Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp.11.031.124.840.000,- Dilaksanakan melalui 8 kegiatan.

Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years) Dasar dan Nama kegiatan Pokok Kegiatan Dasar: Surat Persetujuaan Menkeu No. S- 36/MK.2/2011 tanggal 17 Febuari 2011 tentang usul persetujuan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) penyediaan jaringan komunikasi dlm rgk penerbitan NIK dan penerapan e-KTP Kemendagri. Nama Kegiatan: Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Pengadaan blangko KTP berbasis Chip; Pengadaan peralatan di data center pusat; Pengadaan perangkat keras di Kab/Kota dan Kec; Pengadaan perangkat lunak di Kab/Kota dan Kec; Pengadaan sistem afis; Pelayanan keahlian pendukung penerapan e-KTP; serta Bintek dan pendampingan teknis. Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan dengan kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract), Jangka waktu: 2 tahun, sejak tahun 2011 hingga tahun 2012. Taget Tahun 2011 dan 2012 Tahun 2011: 67 juta penduduk wajib KTP di 197 Kab/Kota. Tahun 2012: 105 juta penduduk wajib KTP di 300 Kab/Kota. . Alokasi Anggaran Total alokasi Rp.5.952.083.009.000,-, Tahun 2011: Rp. 2.291.428.220.000,- Tahun 2012: Rp. 3.660.654.789.000,-

Usulan Tambahan 2012 Usulan Tambahan RAPBN 2012 Memperhatikan alokasi Pagu Anggaran Tahun 2012, dimohon dukungan Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR-RI atas usul tambahan anggaran untuk 3 rencana prioritas Kemendagri yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam Pagu Anggaran 2012, meliputi: 1. Pembangunan Sarpras Kampus IPDN di daerah Prov. Papua, NTB, dan KALBAR 2. Operasional Pendidikan IPDN 3. Penerapan e-KTP di 300 Kabupaten dan Kota.

Usulan Tambahan 2012 1. Pembangunan Sarpras Kampus IPDN di daerah Prov. Papua, NTB, dan KALBAR Kondisi/Kebutuhan Pembangunan kampus IPDN di 3 daerah (Papua, NTB, dan Kalbar) merupakan bagian dari komitmen pemerintah utk membangun 7 Kampus IPDN yg dimulai secara bertahap sejak tahun 2009. Rekrutmen calon praja untuk 3 kampus tersebut dimulai pada Tahun 2011. Pembangunan Kampus IPDN di Provinsi Papua merupakan tindak lanjut kebijakan nasional sebagaimana Arahan Bapak Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat melalui peningkatan SDM Lokal, sesuai Surat Kepala UKP-PPP tgl 2 Mei 2011. Rencana Anggaran Usulan Tambahan Total anggaran yg dibutuhkan Rp.700 Milyar. Untuk 3 tahun (2011-2013). Tahun 2011 direncanakan Rp.100 Milyar untuk perencanaan & pek. thp pertama struktur bangunan serta AMDAL;. Tahun 2012 direncanakan Rp.350 Milyar dan tahun 2013 Rp.250 Milyar utk penye- lesaian keseluruhan sarpras Kampus. Untuk rencana kebutuhan Tahun 2012 baru tersedia anggaran sebesar Rp.81.057.557.000,- Masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 268.942.443.000,-. Telah diusulkan dlm RAPBN Tahun 2012 melalui surat Mendagri tanggal 11 Mei 2011 perihal Usulan Rencana Prioritas Kemendagri Tahun 2012. Kebutuhan tahun 2011 telah dipenuhi dari sumber penghematan belanja internal Kemendagri Tahun 2011.

Usulan Tambahan 2012 2. Operasional Pendidikan IPDN Kondisi/Kebutuhan Penyusunan anggaran operasional Pendidikan IPDN Tahun 2012 dalam Pagu Indikatif Tahun 2012 menggunakan asumsi penerimaan 1.500 Praja sesuai surat Kementerian PAN dan RB tgl 27 Juli 2010 perihal Tambahan Formasi Praja IPDN TA. 2010. Sesuai dengan perencanaan kebutuhan praja, berdasarkan surat Kemen. PAN dan RB tgl 26 Agustus 2011 perihal Usul Alokasi Formasi dan Pengangkatan Calon Praja IPDN menjadi PNS, ditetapkan jumlah penerimaan praja tahun akademik 2010/2011 sebanyak 2.000 orang. Selain itu untuk peningkatan kualitas belajar mengajar masih dibutuhkan penyesuaian indeks uang makan praja dan indeks pemeliharaan fasilitas pendidikan yg anggarannya masih dibawah standar serta tambahan kekurangan untuk kebutuhan vakasi. Kondisi/Urgensi Kebutuhan Diusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.773.072.000,-. Kebutuhan tsb telah diusulkan oleh Mendagrikepada Men.PPN/Ka. Bappenas dan Menkeu melalui surat Mendagri tanggal 10 Juni 2011 perihal Usulan APBN Perubahan Kemendagri 2011 dan Usulan Tambahan RAPBN 2012.

Usulan Tambahan 2012 3. Penerapan e-KTP di 300 Kabupaten dan Kota. Kondisi/Kebutuhan Salah satu Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2012, adalah melanjutkan program Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik (e-KTP) di 300 KabKota dgn jlh Wajib KTP sebanyak 105 Juta penduduk. Tahun 2012 ditargetkan Penerapan e-KTP di 497 Kab/Kota (seluruh Indonesia), sesuai amanat UU No. 23/2006 dan Perpres No. 26/2009 yang telah diubah dengan Perpres No. 35/2010, yaitu KTP berbasis NIK harus diselesaikan paling lambat akhir tahun 2012. Usulan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2012 untuk keg. Pengembangan SAK Terpadu dlm rgk Penerapan e-KTP telah teralokasi sebesar Rp.3,60 Trilyun, sementara kebutuhan utk merealisasikan target awal KTP Elektronik (sebelum pemutakhiran data kependudukan tahun 2010 dilaksanakan) yaitu 172.015.400 Wajib KTP, dibutuhkan Rp.3,83 Milyar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.227,00 Milyar. Sedangkan utk merealisasikan target e-KTP berdsrkan data Wajib KTP hasil pemutakhir- an data kependudukan tahun 2010 sebesar 196.784.640 Wajib KTP serta adanya tambhn 355 Kecamatan (akibat pemekaran) diperlukan tambahan sebesar Rp. 704,57 Milyar. Untuk itu secara keseluruhan masih diperlukan tambahan anggaran, yang diusulkan dalam RAPBN Tahun 2012 sebesar Rp.931.569.900.000,-.

Penutup Terima Kasih Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bahan Pengantar dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini berkenaan dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kemendagri Tahun 2012.

1 2 3 4 Sistematika Pendahuluan Pagu Anggaran Tahun 2012; Program dan Kegiatan Tahun 2012; Program Tahun Jamak (Multi-Years); Usulan Tambahan RAPBN Tahun 2012. 1 2 3 4