Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

I Sistem Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional (Indonesia) serta kaitannya dengan Pendidikan Tenaga Profesi Kesehatan Sistem Pendidikan Nasional serta.
BIDANG PENGUJIAN HASIL HUTAN
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
B C D E A Level Sekretariat 1 Jenderal
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
B C D E A Level Sekretariat 1 Jenderal
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Republik Indonesia
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOPERASI.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Republik Indonesia
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007.
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOPERASI Oleh YAS.
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Sekretariat Jenderal (Setjen)
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
Inspektorat Kabupaten Sleman
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
PERTEMUAN 10 LANJUTAN PENGORGANISASIAN (DISAIN STRUKTUR ORGANISASI)
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KOPERASI.
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KEPALA BIRO ORGANISASI
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
KEMENTERIAN KESEHATAN
Badan Standardisasi Nasional
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Activity Mapping Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

I. Aktifitas Inti Inspektorat Jenderal B0 C A D Perumusan Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Urusan Administrasi Inspektorat Jenderal Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Keuangan B1 B1 Pelaksanaan Pengawasan Tujuan tertentu

IIA. Aktifitas Inti Sekretariat Inspektorat Jenderal Pengumpulan Laporan Hasil Pengawasan A0 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengawasan B0 Pelaksanaan Administrasi & Penyajian Hasil Pengawasan D1 Pengolahan Laporan Hasil Pengawasan C Penelaahan Hukum & Peraturan Perundang- undangan A1 Penyusunan Program Pelaksanaan Pengawasan B1 D2 Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Analisis Laporan Hasil Pengawasan A2 Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Pengawasan D3 Penyajian Laporan Hasil Pengawasan

IIB.Aktifitas Pendukung Sekretariat Inspektorat Jenderal Kepegawaian 1 Keuangan 2 Perlengkapan 3 Persuratan 4 Kearsipan 5 Kerumah Tanggaan 6

III. Aktifitas Inti Bagian Rencana dan Program Sekretariat Inspektorat Jenderal Penyajian Data Pengolahan C1 Pengumpulan Dokumentasi Hukum Penelaahan Hukum & Perundang- undangan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Penyiapan Penyusunan Rencana Program Kerja A0 A1 A2 B0 B1 C0

 IIIa. Matriks Aktifitas dan Struktur Organisasi Bagian Rencana dan Program Sekretariat Inspektorat Jenderal Sub Bagian Program & Evaluasi  Hukum & Data Aktifitas Subbag

IV. Aktivitas Inti Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi Sekretariat Inspektorat Jenderal A0 B0 Analisis & Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Perhubungan Darat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perhubungan Darat C0 D0 Analisis & Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Perhubungan Laut Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perhubungan Laut B1 A1 Analisis & Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Perhubungan Udara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perhubungan Udara D1 C1 Analisis & Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Bidang Mahkamah Pelayaran Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Mahkamah Pelayaran B2 A2 Analisis & Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Perkeretaapian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perkeretaapian

 IVa. Matriks Aktivitas Inti dan Struktur Organisasi Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal Sub Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi I  Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Transportasi II Aktifitas Subbag

V. Aktivitas Inti Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang Sekretariat Inspektorat Jenderal A0 A1 Analisis & Pelaporan Hasil Pengawasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

 Va. Matriks Aktivitas Inti dan Struktur Organisasi Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang Sekretariat Inspektorat Jenderal Bidang Pengawasan Sub Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penunjang I  Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan SAR Nasional Tindak Lanjut Hasil Penunjang II Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan Aktifitas Subbag

VI. Aktivitas Inti Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal A0 A1 Pengelolaan Kepegawaian & Perlengkapan Keuangan, Persuratan, Kearsipan, Kerumah Tanggan, Humas

 VIa. Matriks Aktivitas Inti dan Struktur Organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Aktifitas Subbag

VII. Inspektorat I Inspektorat Jenderal B C Perumusan Rencana Dan Program Kerja Pengawasan Pemeriksaan, Penilaian dan Pengujian Pelaksanaan Tugas Pokok Pengusutan Kebenaran Laporan atau Pengaduan Tentang Penyimpangan Atau penyalahgunaan Wewenang D D Perumusan Laposan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lain

VII. Inspektorat I Inspektorat Jenderal B C Perumusan Rencana Dan Program Kerja Pengawasan Pemeriksaan, Penilaian dan Pengujian Pelaksanaan Tugas Pokok Pengusutan Kebenaran Laporan atau Pengaduan Tentang Penyimpangan Atau penyalahgunaan Wewenang D D Perumusan Laposan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lain

VIII. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I Inspektorat Jenderal C Urusan Administrasi Urusan Kepegawaian Urusan Perlengkapan D D E Urusan Rumah Tangga Urusan Surat Menyurat Urusan Dokumentasi F Urusan Kearsipan

IX. Inspektorat II Inspektorat Jenderal B C Perumusan Rencana Dan Program Kerja Pengawasan Pemeriksaan, Penilaian dan Pengujian Pelaksanaan Tugas Pokok Pengusutan Kebenaran Laporan atau Pengaduan Tentang Penyimpangan Atau penyalahgunaan Wewenang D D Perumusan Laposan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lain

X. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II Inspektorat Jenderal C Urusan Administrasi Urusan Kepegawaian Urusan Perlengkapan D D E Urusan Rumah Tangga Urusan Surat Menyurat Urusan Dokumentasi F Urusan Kearsipan

XI. Inspektorat III Inspektorat Jenderal B C Perumusan Rencana Dan Program Kerja Pengawasan Pemeriksaan, Penilaian dan Pengujian Pelaksanaan Tugas Pokok Pengusutan Kebenaran Laporan atau Pengaduan Tentang Penyimpangan Atau penyalahgunaan Wewenang D D Perumusan Laposan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lain

XII. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat III Inspektorat Jenderal C Urusan Administrasi Urusan Kepegawaian Urusan Perlengkapan D D E Urusan Rumah Tangga Urusan Surat Menyurat Urusan Dokumentasi F Urusan Kearsipan

XIII. Inspektorat IV Inspektorat Jenderal B C Perumusan Rencana Dan Program Kerja Pengawasan Pemeriksaan, Penilaian dan Pengujian Pelaksanaan Tugas Pokok Pengusutan Kebenaran Laporan atau Pengaduan Tentang Penyimpangan Atau penyalahgunaan Wewenang D D Perumusan Laposan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Lain

XIV. Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat IV Inspektorat Jenderal C Urusan Administrasi Urusan Kepegawaian Urusan Perlengkapan D D E Urusan Rumah Tangga Urusan Surat Menyurat Urusan Dokumentasi F Urusan Kearsipan