Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penyelesaian Sengketa Internasional (politik)
Advertisements

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
Penghapusan Piutang Negara
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Mahkamah Pengadilan Internasional
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
Rapat Anggota Koperasi
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
PERSATUAN BANGSA BANGSA
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
MANAJEMEN KOPERASI.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK dan KEMAHASISWAAN (PPAK) 2016
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
KEPROTOKOLAN TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
LIGA BANGSA-BANGSA (THE LEAGUE OF NATIONS)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
1. PEMBERI BANTUAN HUKUM Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang No.16/2011.
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
ORGANISASI INTERNASIONAL. Organisasi Internasional adalah badan hukum yang didirikan oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan.
Organ, Pegawai, Perencanaan, Operasional, dan Laporan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
PERADILAN Tata Usaha Negara
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
RINGKASAN SOAL UJIAN. Pertimbangan dlm pengangkatan Sekjend: Bagi Calon Sekjen: - memenuhi syarat kewibawaan dlm jabatan. - tidak berasal dr anggota tetap.
KEMENTERIAN KESEHATAN
KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa SEKRETARIAT

Sesuai dengan ketentuan pasal 97, Sekretariat akan terdiri dari seorang Sekretaris jendral dengan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan

Sekretaris jendral Prosedur Pemilihan Sekretaris jendral dipilih oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dewan Keamanan merekomendasikan mengenai calon Sekretaris Jendral dengan mengadakan pemungutan suara. Seorang calon dinyatakan terpilih di Dewan Keamana jika didukung oleh sekurang-kurangnya sembilan suara termasuk lima suara dari anggota tetap.

Lanjutan Apabila salah satu anggota tetap dewan menolak atau memveto calon yang bersangkutan, berarti calon tersebut tidak dapat diajukan ke Majelis Umum. Namun juga dapat terjadi sebaliknya, artinya meskipun calon yang bersangkutan telah disetujui oleh Dewan Keamanan, majelis Umum dapat menolaknya. Tapi majelis umum tidak dapat mengajukan calon sendiri.

Masa Jabatan Tidak ada satu pasalpun didalam piagam PBB yang mengatur berapa lama masa jabatan Sekretaris Jendral. Majelis Umum pada tahun 1946 menetapkan bahwa masa jabatan Sekretaris Jendral adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali atau dapat diperpanjang Berdasarkan ketentuan tersebut maka diadakan pemilihan demi pemilihan untuk jabatan Sekretaris Jendral Akan tetapi pada kenyataannya masa jabatan Sekretaris Jendral masuk dalam orbitnya “power-politics” negara-negara besar

Fungsi Dan Kekuasaan Sekretaris Jendral Sekretaris Jendral mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu : Fungsi dilapangan administrasi Fungsi dilapangan politik

Menurut laporan dari Komisi Persiapan PBB, tugas-tugas dari Sekretaris Jendral adalah sebagai berikut: Tugas Administratif dan Eksekutif Umum Sekretaris Jendral menjadi kepala tata usahaorganisasi. Sekretaris Jendral bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan persiapan berbagai pekerjaan organ-organ pokok PBB serta melaksanakan semua keputusan yang telah dihasilkan dalam kerjasama dengan para anggota. Sekjen juga bertugas untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PBB

Lanjutan b. Tugas-tugas Teknis Tugas Sekjen dibidang ini adalah : Memberikan berbagai bantuan teknis Memberikan pendidikan dan nasehat kepada badan-badan PBB dan juga kepada semua negara anggota Asal usul dari Dewan Ekonomi dan sosial, Sekjen membuat suatu Unit Statistik yang bertugas mengerjakan dan menyeleksi semua keterangan dengan perhitungan (angka-angka) yang diterima dari berbagai badan-badan dan organisasi dibawah naungan PBB

Lanjutan c. Tugas-tugas Keuangan Sekjen bertanggungjawab dalam mempersiapkan anggaran belanja PBB, Bertanggungjawab memeriksa biaya Bertanggungjawab mengumpulkan sumbangan yang telah diberikan oleh para anggota PBB Serta bertanggungjawab memeliharanya untuk semua kepentingan yang akan dijalankan oleh PBB Anggaran belanja tahunan yang telah disiapkan itu diserahkan kepada panitia penasehat Majelis Umum yakni panitia penesahat untuk soal-soal administrasi dan anggaran

Lanjutan d. Tugas Pengorganisasian dan Pengadministrasian Sekretariat Internasional Berdasakan pasal 101 piagam, Sekjen berwenang mengangkat dan memberhentikan para anggota stafnya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum. Dalam urusan administrasi Sekjen melakukan koordinasi jika suatu keputusan yang telah diambil meminta tindakan-tindakan dari negara-negara anggota, maka harus diadakan rencana aturan-aturan untuk menjalankannya dan sampai mana negara-negara akan memberikan bantuan

Lanjutan e. Tugas Representasi Sekretaris Jendral memberikan bantuan kepada PBB lebih dari siapapun. Sekjen mempunyai tanggungjawab yang utama dalam menjamin terlaksananya semua tujuan serta prinsip yang telah digariskan dalam piagam PBB. Sekjen mewakili PBB dalam badan atau organisasi internasional yang berada diluar lingkungan PBB Sekjen sebagai juru bicara resmi dari PBB dalam berhubungan dengan pemerintah suatu negara, baik negara anggota PBB ataupun bukan anggota PBB

Staf Sekretaris Jendral Karena tugas Sekjen yang begitu luas, maka didalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan. Staf Sekjen bisa dalam bentuk Pembantu atau Asisten Sekjen, Sekjen Muda, Direktur Jendral maupun staf-staf yang lain. Meskipun Sekretariat PBB dianggap sebagai satu jabatan yang bulat, namun didalamnya tetap terdiri dari bagian-bagian yang melayani urusan keskretariatan dari organ-organ pokok PBB. Sebab organ-organ pokok PBB memang tidak mempunyai sekretariat tersendiri.

Bagian-bagian Sekretariat Yang Masing2 Dipimpin Oleh Seorang Asisten Sejken : Untuk informasi umum Untuk urusan persoalan-persoalan politik khusus Untuk urusan kepegawaian Untuk pelayanan umum Untuk urusan sosial dan kemanusiaan Untuk pelayanan keuangan

Jabatan Sekjen Muda, Termasuk Pejabat Yang Tingkatnya Sama, Antara Lain : Direktur Eksekutif Organisasi Pembangunan Industri Sekretaris Jendral Konperensi Kependudukan sedunia Sekretaris Jendral konperensi tentang Perdagangan dan Pembangunan Sekretaris Jendral Muda untuk Administrasi dan Pengelolaaan Sekretaris Jendral Muda Komisaris untuk Kerja Teknik Sekretaris Jendral Muda untuk hal ihwal politik khusus Sekretaris Jendral Muda untuk hal Politik dan Keamanan

Lanjutan Sekretaris Jendral Muda untuk Pelayanan Konperensi-konperensi Sekretaris Jendral Konperensi Pangan sedunia Sekretaris Jendral Muda untuk hal ihwal Politik Umum dan Sidang Umum Sekretaris Jendral Muda Kantor Urusan Antar-Badan dan Koordinasi Sekretaris Jendral Muda untuk hal ihwal Hukum, Penasehat Hukum Sekretaris Jendral Muda untuk hal ihwal Politik dan Dekolonisasi Sekretaris Jendral Muda untuk hal ihwal Ekonomi dan Sosial Direktur Jendral Kantor PBB di Jenewa