Sejarah HMI dan Problem Kemiskinan Umat-Bangsa

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

MUNGKINKAH ISLAM KEMBALI JAYA MELALUI PENGULANGAN SEJARAH Oleh : Hasanuddin DISAJIKAN DALAM RANGKA KAJIAN SUBUH MASJID DARUSSALAM PERUMAHAN UNIB KOTA.
SOSIALISASI 4 PILAR KEBANGSAAN
Tugas Akhir Pancasila ANTISIPASI MUNCULNYA PAHAM SEKULARISME DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA ( Bp. Mujiana M,Si) Irfan Dwi Yulianto
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
Hakikat PKn.
Disusun Oleh : Kelompok 6
NABI MUHAMMAD SAW. DAN PERUBAHAN MASYARAKAT ARAB
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
PROBLEMATIK4 KEBANG$AAN
BEBERAPA CONTOH KAJIAN SEJARAH LOKAL
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
DAN KESEJAHTERAAN UMAT
bagi suatu bangsa dan negara
Identitas Nasional.
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
120 menit Sejarah / program: IPA 1.
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
CITA-CITA, TUJUAN DAN VISI NEGARA INDONESIA
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
BAB 3 MUNCULNYA NASIONALISME INDONESIA
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
By : Ratnasari Fajariya Abidin
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Pancasila Sebagai Etika Politik (2)
DISUSUN OLEH : RAHAYU SETIYANINGSIH
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1. Konsep Masyarakat Madani Pengertian Masyarakat Madani
MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN BUDAYA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Penulis : Zainul Milal Bizawie Pustaka Compass Cet. II 2014
Pola Umum Perkaderan HMI (Menurut Pedoman Perkaderan HMI)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA
Bagaimana Seharusnya HMI Menghadapi Perubahan Zaman?
(Kebangsaan Indonesia)
Pelaksanaan Politik Etis
Teori konstitusi.
TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
KESEJAHTERAAN PENDAHULUAN
Nilai persatuan dalam bermasyarakat dan bernegara
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Indonesia, 225 Juta penduduk, > 500 grup etnik, 17
Perkembangan Perencanaan
Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia
HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.
Transcript presentasi:

Sejarah HMI dan Problem Kemiskinan Umat-Bangsa Oleh: Arip Musthopa Ketua PB HMI 2006-2008 disampaikan pada LK 2 HMI Cab. Banda Aceh

Penyebab Kemiskinan dan Sejarah Islam (HMI) di Bumi Nusantara

Penyebab Kemiskinan; Struktural; - Kesalahan kebijakan ekonomi - Tertutupnya akses terhadap sumber daya ekonomi (karena ketiadaan infrastruktur, dll) - etc Kultural; - Pandangan hidup yang keliru - Budaya masyarakat yang tidak kondusif - Kebodohan

Islam di Bumi Nusantara (1) Islam masuk ke bumi nusantara sekitar tahun 1200. Masuknya Islam ke bumi nusantara memiliki makna yang sangat penting bagi penduduk bumi nusantara. Karena pada periode itu Islam sedang mengalami puncak kejayaan sebagai suatu peradaban dan bahkan pemimpin peradaban dunia. Pada masa-masa itu (abad ke-5 s.d. 7 H), hidup pemikir-pemikir besar dunia (Islam), seperti Ibn Sina (wafat 428 H/1037 M), Al Ghazali (wafat 505 H/1111 M), Ibn Rusyd (wafat 594 H/1198 M), dan Ibn Taymiyyah (wafat 728 H/1328 M).

Islam di Bumi Nusantara (2) Peranan Islam untuk memodernkan penduduk bumi nusantara sempat terinterupsi selama 3,5 abad (1596-1942 M) ketika bumi nusantara dijajah oleh Belanda. Pada masa itu, penduduk bumi nusantara yang mayoritasnya telah muslim kehilangan kekuasaan baik secara ekonomi maupun politik sehingga tidak dapat dengan leluasa menjalankan misinya, yakni memodernkan penduduk bumi nusantara. Kondisi ini dipersulit dengan kemunduran peradaban dunia Islam pada umumnya sejak abad ke-15 M.

Islam di Bumi Nusantara (3) Ikhtiar untuk merebut kembali kekuasaan ekonomi dan politik baru dapat dilakukan secara signifikan pada awal abad ke-20 ketika mulai muncul kaum intelegensia muslim sebagai produk pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan politik etis pada akhir abad ke-19 M. Ikhtiar merebut kekuasaan ekonomi dan politik tersebut memunculkan gerakan nasionalisme Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Peranan Islam dalam kelahiran nasionalisme ini sangat penting karena Islam merupakan media persemaian nasionalisme Indonesia itu sendiri sejak awal hingga ke depannya.

Islam di Bumi Nusantara (4) Agama Islam tidak begitu saja menyerap nurani suatu kebangsaan secara pasif. Agama ini menjadi pengadaan saluran dini dari perkembangan nasionalisme yang matang, nasionalisme modern, suatu saluran yang sampai sekarang masih sangat penting.[1] [1] George Mc Turnan Kahin, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Nationalism and Revolution in Indonesia), Penerjemah Nik Bakdi Soemanto, Pustaka Sinar Harapan dan UNS-Press, Solo, 1995, hal 59.

Metamorfosis HMI-KAHMI 1950an Etis Elitis Kebangsaan Or/pol Islam Keislaman Militer< Birokrat<< Eksekutif<

Metamorfosis HMI-KAHMI 1960 an Kebangsaan Militer < Keislaman>> Birokrat < Antikomunis Eksekutif < Elitis Politikus Ormas/pol Islam

Metamorfosis HMI-KAHMI 1970an Kebngsaan Birokrat > KeIslaman >> Eksekutif Kel.cipayung Politikus Elitis Profesional < Malari/78 an Usahawan < Or/Pol Islam/Non Islam

Metamorfosis HMI-KAHMI 1980an Kebangsaan Birokrat >> Kel. Cipayung Eksekutif KeIslaman > Politikus>> Tidak elitis Profesional >> Asas tunggal Usahawan < Or/Pol Islam/Non Islam Militer -

Metamorfosis HMI-KAHMI 1990an Kebangsaan Birokrat >> Kel.cipayung - Eksekutif >> Tidak elitis Politikus >> Asas tunggal Profesional >> Angkatan 98 Usahawan < Gerakan kemahasiswaan sangat beragam Or/Pol Islam/Non Islam Militer - Pengangguran >

Metamorfosis HMI-KAHMI 2000an Kebangsaan Birokrat >> Keislaman - Eksekutif > Tidak elitis Politikus >> Gerakan kemahasiswaan sangat beragam Profesional > Usahawan < Or/Pol Islam/Non Islam Militer - Pengangguran >>

Kerangka Normatif;

Kemiskinan Menurut NDP HMI Disebabkan karena ‘ketidakadilan’ (struktural) dan ‘perbedaan kemampuan pribadi-pribadi’ (kultural). Mengatasi ketidakadilan harus dilakukan oleh masyarakat atau satu kelompok dalam masyarakat yang memenuhi kualifikasi tertentu. Karena merupakan susunan masyarakat yang kuat dan berpengaruh, maka pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Pemerintah haruslah demokratis yang mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan YME. Pemerintah yang demikian wajib ditaati sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan YME.

Kemiskinan Menurut NDP HMI - 2 Pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan. Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang wajar dari padanya. Maka kalau terjadi kemiskinan, orang - orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang - orang kaya, terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga. Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Dalam prakteknya, hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah dan kesempatan yang sama ke arah pendidikan, kecakapan yang wajar, kemerdekaan beribadah sepenuhnya, dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas.

Kemiskinan Menurut NDP HMI - 3 Zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin. Zakat dipungut dari orang - orang kaya dalam prosentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin. Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, syah dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Sebelum penarikan zakat dilakukan terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapati cara memperoleh kekayaan secara haram, dimana penindasan atas manusia oleh manusia dihapus.

Kondisi Realitas;

I N D O N E S I A Luas Wilayah : 5.193.252 km2 Garis Pantai : 80.000 km Jumlah Pulau : 17.508 Wilayah Waktu : 3 Tipe Ekosistem : 15 Bentangan Horisontal : 1/8 kel. Bumi (Simeuleu-Merauke; Talaud-Alor)

INDONESIA Moscow Dublin Tbilisi (Georgia) Athena

Agen Perubah; Thomas L. Friedman dalam bukunya The World is Flat, mengetengahkan tentang 3 gelombang (sejarah) globalisasi, yakni: 1497-1800, Gelombang 1.0, negara sebagai driving force. 1800-2000, Gelombang 2.0, multinational company sebagai driving force. 2000-Seterusnya, Gelombang 3.0, individu sebagai driving force.

Formasi dan Sirkulasi Elite di Indonesia; Periode Kemudaan Tren Utama Aktor Dominan Periode Maturitas 1900an – 1930an Pendidikan Modern Intelektual 1940an - 1960an 1940an – 1960an Perjuangan Fisik Angkatan Bersenjata 1970an – 1990an 1960an – 1990an Organisasi Sosial / Politik Organisatoris / Akitivis 2000 – 2020 1990an - Skrang Pasar / Dunia Bisnis Enterprenuer / Bisnis Profesional 2020 - ??

Sirkulasi Elit Nasional; Ruling elite adalah sekelompok elit –diantara kaum elit-elit yang lain- yang berkuasa menentukan arah kehidupan bangsa dan negara. Tesis yang diajukan disini adalah pembentukan ruling elite ditentukan oleh (1) rekrutmen anak-anak muda dan (2) trend utama bangsa. Tren utama bangsa ini berubah dari satu masa ke masa berikutnya seiring dengan perjalanan sejarah. Anak-anak muda yang pada masa mudanya terlibat dalam trend utama yang mewarnai bangsa ini kelak akan menjadi aktor-aktor di dalam ruling elit.

Ikhtiar Nyata ke Depan;

Arahkan Negara/Pemerintah kepada… Kebijakan pembangunan berorientasi pedesaan. Kebijakan pembangunan berorientasi negara maritim. Investasi besar-besaran pada sumber daya manusia dan iptek.

Pengabdian Kader; Ruang Pengabdian Saat Ini Ruang Pengabdian Ke Depan Birokrasi, Politisi dan BUMN Pers, Akademisi, & Aktifis LSM Akademisi, Pers & Aktifis LSM Birokrasi, Politisi dan BUMN Swasta Swasta

Terima Kasih