1 1 Rencana Penataan & Penguatan Kantor Regional.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 15 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Advertisements

DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
KETAHANAN EKON0MI UNTUK MASA DEPAN KESATUAN BANGSA Membangun ketahanan ekonomi rakyat sebagai jaring pengaman M.C. Baridjambek dan Asmun A. Sju’eib, MA.
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 14 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
PROSES MANAJEMEN STRATEGIK
Mekanisme Pelaksanaan untuk Pemeliharaan Jalan
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Air dan Sanitasi Sesi 1: Pengantar Air dan Sanitasi Berkelanjutan Pemulihan dan.
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
@ 2009 Rahmad Wijaya Analisis dan Desain Sistem Informasi Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
BAB V HAK ATAS TANAH.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Luas Daerah ( Integral ).
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
Hubungan Antar Pemerintahan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
Andrian Noviardy,SE.,M.Si.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
MACAM –MACAM ORGANISASI
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Dana Hibah
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Konsep Dasar Manajemen dan Paradigma Manajemen yang Berubah
Kompleksitas Waktu Asimptotik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Manajemen Umum PERTEMUAN 7 Pengorganisasian dan Struktur Organisasi
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEDEPUTIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA.
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

1 1 Rencana Penataan & Penguatan Kantor Regional

2 2 Supporting Fact (Rationale) 1.Organisasi BRR adalah organanisasi “proyek” yang tujuan utamanya delivery program 2.Karakteristik pekerjaan BRR membutuhkan kordinasi sampai level kecamatan bahkan desa; hal ini sulit dilakukan dengan sistem terpusat 3.Demikian pula problema mendasar Aceh berupa kemiskinan dan keterisolasian hanya bisa diatasi dengan program-program yang menyentuh masyarakat pada level paling bawah 4.Dalam konteks capacity building: 1.Platform otonomi daerah memberikan 75% kewenangan pemerintahan di kabupaten 2.Lebih dari 90% dana NAD adalah merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (berupa DAU, DAK, Dekon, dan Bagi Hasil) dan 75% disalurkan langsung kepada kabupaten 3.Duplikasi/ inefisiensi hanya bisa dimanage dengan konsolidasi program/dana BRR, Pemda, NGO dilakukan pada level daerah 4.BRR harus memberikan living example kepada kabupaten; yang dalam platform otonomi daerah yang mempunyai otoritas sangat besar 5.Mandat BRR akan berakhir pada tahun Prinsip dasar organisasi: 1.Menumbuhkan orang 2.Address real problem 3.Sustainable learning process

3 3 Key Implication Organisasi BRR harus diarahkan secara nyata menjadi organisasi berbasis region

4 4 KEPALA BAPEL WAKIL KEPALA BAPEL Struktur Organisasi BRR NAD-Nias Tenaga Khusus Kepala Badan Pelaksana Kepala Kantor Regional 7 Kepala Dukungan Operasi Inspektur Utama Deputi Penguatan Institusi Deputi Bidang Hub Kelembagaan Deputi Bidang Keuangan & Pendanaan Sekretaris Utama Level 1 Kepala Kantor Regional 6 Kepala Kantor Regional 5 Kepala Kantor Regional 4 Kepala Kantor Regional 3 Kepala Kantor Regional 2 Kepala Kantor Regional 1 Kepala Kantor Nias Wakil Ka. Operasi Wk. Dep. Pengendalian Ops Wk. Dep. Pengdln. Proj. Lintas Sektoral Wk.Dep.Perumahan & Permukiman Deputi Pengendalian Operasi Deputi Pengendalian Proj. Lintas Sektoral Deputi Perumahan & Permukiman

5 5 Kantor Pusat Visi, Strategi dan Kebijakan Fund raising Program/ Output Setting Portfolio integration Hubungan internasional Political risk management Project Manajemen lintas sektor Hubungan Kelembagaan Capacity building Organisational wide performance Integritas Kantor Daerah Project delivery Pertanggungjawaban keuangan Koordinasi tingkat regional Problem solving Role modelling utk pemda Pembagian Peran HQ & Kantor Regional

6 6 COO Kantor COO akan dikembangkan untuk mendukung delivery dari program pada kantor regional 5 Cross Sectoral Projects Provincial Economic Infrastructure Housing Inner City Development Banda Aceh Social Transformation Civil Services Reform Natural Resources Management

7 7 Struktur Kantor Regional Kepala Kantor Wilayah Sekretriat Kanwil GM Infrastruktur Bina Program GM Pengmbgn Ekonomi GM Kes. Sosial GM Finance GM Hub. Donor & NGO Mgr. Jalan & Jembatan Mgr. SDA Mgr. Energy & Telko Mgr. Fas & Bang Umum Mgr. Pengmbgn Usaha Mgr. Ketenagakerjaan Mgr. Pertania & Perikanan Mgr. Perempuan & Anak Mgr. Agama & Budaya Mgr. Pendidikan & Kesehatan Ka. Layanan Keu/ Bendahara Ka. Anggaran/ Penguji SPM Contract Adm/ Pj Pengadaan Catatan: GM merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Manager merangkap sebagai PPK GM Housing Mgr. Hub Don & NGO 1 Mgr. Hub Don & NGO 2 Mgr. Prakarsa Pemb. Partisipatif Mgr. Pemetaan & Administrasi Tanah Mgr. Kemitraan Stakeholders Mgr. Monitoring Evaluasi

8 8 Pembagian Tugas dan Fungsi Menetapkan Visi Tujuan Strategi Kebijakan Membantu Kepala Badan: Menjabarkan Visi Formulasi & Dokumentasi Strategi & Kebijakan Integritas & Kinerja Pelaksanaan Agenda Perencanaan teknis Pengadaan dan pembayaran Delivery program Koordinasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat regional Pencapaian Visi melaui program RR Implementasi Strategi & Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Program Koordinasi program dan kegiatan pada tingkat provinsional Monitoring & Evaluasi

9 9 Estimasi Kebutuhan SDM ProyeksiSaat Ini LevelHQRegJml Deputi8-811 Direktur Manajer Staf Jumlah

10 Tahapan 1.Desain organisasi 2.Penetapan Kandidat 3.Asses Reaksi/ Politics 4.Kajian Implikasi SDM 5.Koordinasi Outsourcing 6.Pembentukan Project Team 7.Project Plan 8.Communication Plan 9.Delegation Authorities Document 10.Perpres & Keppres 11.Change Plan 12.Satker realignment 13.Pengangkatan Pejabat 14.Induksi 15.Training AprilMei Start