DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
KINERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI s.d TAHUN 2013
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Tugas dan Tanggungjawab
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hubungan Antar Pemerintahan
Hak Asasi Anak dan Perempuan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Disampaikan pada acara :
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK
Focal Point Produk Hukum
ONE KIT FOR ALL LATAR BELAKANG 1. KHA : PRINSIP CLUSTER
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
Pelaksanaan Pembangunan Badan PP-PA Provinsi Sumatera Selatan
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Restrukturisasi program
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
Prioritas Kegiatan 2014.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Transcript presentasi:

DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010

PEMBANGUNAN ANAK “Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner”

PEMBANGUNAN ANAK Anak  aset bangsa dan investasi masa depan  merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan Anak  kualitas sumber daya manusia  indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan, yang dimulai sejak usia dini Upaya melakukan pembangunan anak  dimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak

Argumentasi Menghadapi Masa Depan Eksistensi dan KemajuanBangsa Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi fisik dan sosial Pendapatan National Investasi Nasional Investasi SDM Produktifitas Nasional dan Daya saing Produktifitas SDM berkualitas Inovasi dan kreatifitas Anak berkualitas Tumbuh Kembang dan Pembangunan KPA

Perlindungan dan tUMBUH KEMBANG ANAK SETIAP ANGGOTA KELUARGA ADALAH SUBYEK ATAS HAK-HAKNYA SETIAP ORANGTUA DIBEBANI TANGGUNG JAWAB UNTUK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK/ANGGOTA KEL PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK MASAYARAKAT HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM TANGGUNG JAWAB ORANGTUA DAN KEWAJIBAN NEGARA NEGARA BERKEPENTINGAN TERHADAP KUALITAS SETIAP WARGA, SHG DIBEBANI KEWAJIBAN UNTUK MENDAYAGUNAKAN SELURUH SUMBERDAYANYA, TERMASUK HUKUM, UNTUK MELINDUNGI SETIAP WARGA DAN HAK-HAKNYA

Kewajiban dalam Pemenuhan Hak Anak To Promote - Kewajiban untuk mempromosikan hak anak To Protect - Kewajiban untuk melindungi hak anak - To Respect - Kewajiban untuk menghormati hak anak To Fulfil - Kewajiban untuk memenuhi hak anak Bagi masyarakat, LSM Kesadaran tentang hak anak Bagi para pengambil keputusan dan perencana Tersusun kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak

PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Masa dalam Kandungan Masa formatif pertumbuhan fisik Usia Sekolah Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bawah Lima Tahun Penyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Masa Remaja Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan Bawah Tiga Tahun Perkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh

PRINSIP non diskriminasi kepentingan yang terbaik bagi anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak

Perubahan Paradigma Pembangunan Anak Di masa datang Holistik , Integratif Sustainable Selama ini Parsial, Segmentatif, Sektoral 9

STRATEGI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (= PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

Perubahan Nomenklatur Perpres No.47/2009 ttg Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meneg Pemberdayaan Perempuan

Perumusan Kebijakan Advokasi dan Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Sosialisasi Kebijakan Perpres No.24 Tahun 2010 TUPOKSI KEMENTERIAN PP DAN PA Advokasi dan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi

PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER MENTERI NEGARA PP DAN PA SAM: Bidang Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pengembangan SIM Bidang Hubungan Internasional Bidang Komunikasi Pembangunan Bidang Agama SETMEN BIRO UMUM SDM BIRO BIRO HUKUM & HUMAS BIRO PERENCANAAN INSPEKTORAT DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN HUKUM ASDEP GENDER DLM PENDIDIKAN KESEHATAN SUMBERDAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN SOSIAL POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK ASDEP PEMENUHAN HAK SIPIL ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEKERASAN TERHADAP BERKEBUTUHAN KHUSUS ANAK BRHDPN DGN HUKUM DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI ASDEP GENDER DLM KETENAGAKERJAAN KUKM DAN INDAG PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN IPTEK INFRASTRUKTUR DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK ASDEP URUSAN ASDEP PENANGANAN KEKERASAN THD PEREMPUAN ASDEP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN ASDEP PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK ASDEP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN . ASDEP PARTISIPASI ANAK ASDEP PERLINDUNGAN KORBAN PDGNG ORG ASDEP LINGK. & PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR ASDEP INFORMASI GENDER ASDEP PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Deputi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum Masalah Sosial Anak Hak Sipil Anak Anak Berkebutuhan Khusus Kekerasan terhadap Anak

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kab/Kota Layak Anak Partisipasi Anak Kesehatan Anak Pendidikan Anak Lingkungan Dan Penanaman Nilai-nilai Luhur

Dunia Layak Anak (World Fit for Children) Indonesia Layak Anak (IDOLA) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan DATA KELEMBAGAAN PENDANAAN, DLL oleh Masyarakat oleh Lembaga Yudikatif oleh Lembaga Legislatif oleh Dunia Usaha oleh Pemerintah: (K/L), SKPD Prov, SKPD Kab/Kota KELUARGA ANAK

KETERPADUAN PROGRAM  FOKUS Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ABH MSA ABK KTA PHS Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK 2010: 10 Prov 20 Kab/Kota 2011: 15 Prov 35 Kab/Kota 2012: 20 Prov 60 Kab/Kota 2013: 33 Prov 90 Kab/Kota 2014: 100 Kab/Kota

Terima Kasih…