PUSAT STUDI WANITA LEMLIT UNJ

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI, APAKAH BIAS GENDER?
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
GENDER ANALYSIS PATHWAY UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Payung Penelitian Sumberdaya Manusia Supriyadi Asep Supena Hamidah Muktiningsih.
Anggaran Responsif Gender
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Hubungan Antar Pemerintahan
KONSEP RANCANGAN RPJMN DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA KNPP
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hasil Susenas 2014 (Rapat Kerja BKKBN, Jakarta, 29 Maret 2015)
PENYUSUNAN RKP 2013 BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 15 Februari 2012.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
PAPARAN DEPUTI BIDANG PUG BIDANG POLSOSKUM TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG Disampaikan dalam rangka audiensi dengan Gubernur bersama Tim Driver PPRG.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dasar Kesehatan Reproduksi
PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Kabupaten Gianyar 10 Juli 2014.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Negara Maju dan Berkembang
KEMAJUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KALIMANTAN SELATAN Oleh Ir. H. Nurul Fajar Desira, CES Kepala Bappeda Selaku Ketua Pokja PUG Provinsi Kalimantan.
Transcript presentasi:

PUSAT STUDI WANITA LEMLIT UNJ hamidah_unj@yahoo.com.id

10 Issu Strategis Nasional Pengentasan kemiskinan. Perubahan iklim, pelestarian lingkungan, keanekaan hayati (biodiversity). Energi terbarukan. Ketahanan pangan. Gizi dan penyakit tropis. Mitigasi dan manajemen bencana. Integrasi bangsa, dan harmoni sosial, termasuk penelitian bidang kebudayaan, Otonomi daerah dan desentralisasi. Seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative industry), dan Infrastruktur, transportasi, dan industri pertahanan.

Pusat Studi Wanita Fokus Penelitian Jender dan Enterpreneurship upaya pengentasan kemiskinan Jender dan harmoni sosial, integrasi bangsa Jender dan kebudayaan, Peranan perempuan dalam Seni dan sastra untuk mendukung industri kreatif (creative industry) Jender dan pendidikan FE FIP FIS FT FBS FMIPA FIK

pada: Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan PSW/ PSG ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disampaikan oleh: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada: Lokakarya Revitalisasi Kelembagaan PSW/ PSG Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas Jakarta. 17 Desember 2009

RESEARCH FRAMEWORK Latar Belakang: KPP dan PA mempunyal tugas utama menyusun kebijakan dan peraturan perundangan yang responsif gender dan peduli anak; Upaya penyusunan kebijakan dan perundangan yang responsif gender perlu didukung oleh kajian kebijakan yang dapat diterapkan sesuai dengan isu yang ditemui di daerah; dan Secara struktur, KPP dan PA tidak mempunyai lembaga penelitian.

RESEARCH FRAMEWORK Tujuan: Meningkatkan akses dan penggunaan hasil penelitian kebijakan terkait PP dan PA oleh pengguna (end-users); Memberikan pedoman bagi peneliti tentang prioritas bidang penelitian PP dan PA; Meningkatkan kerjasama yang efektif antara para peneliti serta pengguna (end-users); Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya penelitian (SDM dan dana); Meningkatkan kemampuan peneliti, khususnya dan PSW/PSG; dan Mewujudkan penyusunan perencanaan dan implementasi kebijakan berdasarkan kondisi dalam masyarakat (evidence informed policy).

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Menurunnya kesenjangan status dan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan sosial politik dan hukum Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sosial politik dan hukum Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan BIDANG SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerja RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Menurunnya kesenjangan status dan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan Ekonomi Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ekonomi Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan dan agribisnis Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK BIDANG EKONOMI Kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan Kebijakan perlindungan perempuan di media Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan Kebijakan perlindungan khusus perempuan Kebijakan perlindungan perempuan tenaga kerja Kebijakan perlindungan perempuan korban perdagangan orang BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PUHA BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK Kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PUHA Meningkatnya pemenuhan hak anak Kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang Kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak Kebijakan lingkungan yang layak untuk anak BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK Kebijakan pengembangan kab/kota layak anak

RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kebijakan penghapusan kekerasan pada anak RENSTRA KPP & PA 2010-2014 BIDANG PP Meningkatnya perlindungan anak Kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak Kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Kebijakan perlindungan anak dengan kebutuhan khusus BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Kebijakan perlindungan hak sipil anak

IPM MENURUT PROVINSI, TAHUN 2008 IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran kesejahteraan berdasarkan dimensi pendidikan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kesehatan, yaitu angka harapan hidup. Dimensi ekonomi yaitu pendapatan per kapita. Data tahun 2008 (BPS, 2009) menunjukkan : IPM Tertinggi IPM Terendah 1. DKl Jakarta 2. Sumatera Utara 3. Riau 4. Dl Yogyakarta 5. Kalimantan Timur 1. Papua 2.NTT 3.NTB 4. Papua Barat 5. Kalimantan Barat

IDG (Indeks pemberdayaan gender), MENURUT PROVINSI, TAHUN 2008 mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer). IDG tertinggi IDG terendah 1. Kalteng 2. Sulut 3. Papua (walaupun lPMnya terendah tetapi IDG tinggi) 4. DKl Jakarta 5. Sulawesi Tengah 1. Kepri 2. Babel 3. Maluku Utara 4. Banten 5. Kaltim Angka IDG juga memperlihatkan peningkatan yang signifikan dan 59,7 pada tahun 2004 menjadi 62,3 pada tahun 2008.

IPG (Indeks pembangunan gender), MENURUT PROVINSI TAHUN 2008 Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki diperkenalkan IPG yaitu indikator yang sama dengan IPM namun dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Sehingga selisih yang semakin kecil antara IPG dan IPM menyatakan semakin kecilnya kesenjangan gender. ,kesenjangan masih terjadi relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol , dan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan. IPG tertinggi IPG terendah 1. DKl Jakarta 2. Dl Yogyakarta 3. Sumatera Utara 4. Kalimantan Tengah 5. Sumatera Barat 1. Gorontalo 2. Nusa Tenggara Barat 3. Papua Barat 4. Kalimantan Timur Sampai dengan tahun 2008 telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 66,7 dibandingkan tahun 2004 sebesar 63,90. Namun demikian walaupun mengalami peningkatan

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN (%) JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN ADALAH “PENGHINAAN” (65,8%) DAN PENGANIAYAAN (25,3%)

1.Jender dan kemiskinan Kemiskinan disebabkan dari budaya patriarki termasuk, masalah pewarisan. Kemiskinan, disebabkan ada ketidakdalian bagi perempuan (beban ganda) ada bias jender dimana perempuan berperan ganda di wilayah domestik dan publik Disebabkan rendahnya skill / kompetensi Kemiskinan dan KDRT:kekerasan fisik, psikis., seksual dan ekonomi

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT JENIS KEKERASAN (%) JENIS KEKERASAN YANG TERBANYAK DIALAMI PEREMPUAN ADALAH “PENGHINAAN” (65,8%) DAN PENGANIAYAAN (25,3%)

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN (%)

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN (%) TEMPA T TERJADINYA KEKERASAN YANG TERBANYAKADALAH Di RUMAH (PERDESAAN 64,1% DAN PERKOTAAN 71,2%) Sementara tempat terjadinya tindak kekerasan yang terbanyak adalah di rumah, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin Demikian pula halnya terhadap anak, di mana mayoritas anak laki-laki mengalami penganiayaan dan anak perempuan mengalami penghinaan.

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 1994-2007 dan Target MDGs (Dalam 100 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 1994-2007 dan Target MDGs (Dalam 100.000 Kelahiran Hidup) Beberapa kemajuan telah dicapai dalam penurunan angka kematian ibu dari 307 per 100.000 pada tahun 2002 menjadi 228 pada tahun 2007.

Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup, Tahun 2007 Angka kematian bayi diatas 53 per 10.000 terdapat di Kalsel, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, NTB, NTT dan Maluku

2. Perempuan dan kesehatan Model penyadaran penularan virus HIV, terutama pada perempuan dan anak . Kesehatan reproduksi remaja dan ibu Keluarga berencana, ketidak adilan bagi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi

3. Jender dan Integrasi bangsa dan harmoni sosial, termasuk penelitian bidang kebudayaan, Diversity budaya di indonesia Ritual etnis yang mendiskriminasikan perempuan. Contoh ritual sifon di NTT , perempuan dipakai sebagai objek hubungan seksual sesudah hitan . Ritual sunat bagi perempuan

4. Peran perempuan dalam Seni dan sastra dalam mendukung industri kreatif (creative industry) Membangun capacity building perempuan untuk menjadi trampil dan berperan dalam industri kreatif

1. jender dalam pendidikan Model penyadaran bagi guru tentang pentingnya pendidikan body awareness bagi anak-anak di pendidikan dasar dan menengah Parenting Kurikulum berperspektip jender Strereotip jender dalam pendidikan Disebabkan strereotip, mengutamakan laki-laki untuk fasilitas pendidikan.