*1 By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 11 Desember 2009.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.
Advertisements

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB
KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA
By. Heru Kuswanto, SH.MHum
OLEH MUNAWAR KHOLIL, SH MH
HUKUM PERSEORANGAN ADAT
PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.
P ENDAHULUAN Harta Bersama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi.
DOMISILI DEWI NURUL MUSJTARI S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM
BAGAIMANA PEMBAGIAN WARISANNYA ?
By. Heru Kuswanto, SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A.
HUKUM WARIS ADAT Perkawinan, selain bertujuan memperoleh keturunan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan (keluarga).
KEWENANGAN BERHAK MANUSIA PRIBADI MEMPUNYAI KEWENANGAN BERHAK SEJAK IA DILAHIRKAN, BAHKAN SEJAK DALAM KANDUNGAN IBUNYA, ASAL IA LAHIR HIDUP APABILA KEPENTINGANNYA.
U SIA DEWASA DAN KECAKAPAN HUKUM SEORANG ISTRI By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 16 Oktober /15/
HUKUM PERDATA HUKUM HARTA KEKAYAAN.
Asas Pokok Hukum Adat (Hukum Perorangan)
WEWENANG (KOMPETENSI) PERADILAN AGAMA
HUKUM KELUARGA ( Familierecht)
Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia
PERIHAL ORANG DALAM HUKUM
Tim Pengajar Hukum Perdata
HUKUM pERDATA BARAT m. Hamidi masykur, S.H., M.KN.
Pengampuan (curatele)
Hukum Perdata : hukum keluarga by : Vini Dwiki Windari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM FAKULTAS HUKUM UMY
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
INDRA PUSPITA SARI, Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)
PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA
BAHAN UJIAN AKHIR TPA3 HARTA PERKAWINAN KONSEP BW (PASAL 119)
AKIBAT PERKAWINAN Hak dan kewajiban suami-istri Terhadap harta
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
UU PERKAWINAN UU NO 1 TAHUN 1974.
Hukum keluarga.
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
By. Fauzul fakultas hukum upn “veteran” jawa timur 13 mei 2013
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
PERJANJIAN PERKAWINAN
Rachmi Sulistyarini, SH MH
Hukum keluarga.
PENGERTIAN JUAL BELI HUKUM JUAL BELI PERUSAHAAN - 1.
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KUHPerdata DAN UU NO
Pencegahan Perkawinan
HUKUM PERKAWINAN PERJANJIAN PRAPERKAWINAN
SISTEM KEWARISAN DAN WASIAT
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
Pertemuan 01 PENGERTIAN JUAL BELI ~eha~.
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Hukum Perkawinan.
PERJANJIAN PERKAWINAN
Hukum tentang Orang/ buku I BW
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
PERKAWINAN YUSRON ANDRIANTO AGUNG HENDRO SUSILO
ASAS-ASAS HUKUM PERKAWINAN
Hukum Perkawinan Adat igedeabw.
HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:
HUKUM pERDATA BARAT r yogahastama, S.H., M.KN.
HUKUM PERKAWINAN ADAT.
PERJANJIAN PERKAWINAN
ADOPSI ANAK.
HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.
HUKUM PERKAWINAN Moh. Saleh Ismail.
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
DASAR-DASAR HUKUM PERDATA
Tim Pengajar Hukum Perdata
Disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum BAB VII.
BU-MA-GI x HUKUM Oleh: MAILIZA.
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Transcript presentasi:

*1 By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 11 Desember 2009

Pokok Bahasan Perbandingan harta kawin menurut BW Adat dan Hukum Islam 12/17/20142

Perbedaan pandangan timur yang lebih kekeluargaan dan barat yang cenderung individualistik ato liberlisme menemukan kekhasannya dlm berbagai ranah bidang hk perdata 12/17/20143

HK HARTA KAWIN MNURUT BW HK HARTA KAWIN MNURUT HK ADAT  berasaskan “persatuan dan percampuran harta scara bulat” yg tampak secara sepintas sgt ideal bg pasangan yg tlh diikat dlm ikatan suci. Dlm pandangan hidup individualitik anak yg sdh dewasa ato sdh kawin hrs lepas sama sekali dari keluarga ato famili.  berasaskan “perbedaan antara barang asal n gono gini” merupakan refleksi dari alam pikiran kekeluargaan yg menganggap anak meskipun sdh kawin namun tidak lepas dari pengawasan ato campur tangan orang tua ato keluarga mereka. 12/17/20144

 Perkawinan dlm BW memberikan kpd pasangan suami-istri sejak hari pertama pernikahan hak atas separuh gemeenschap. Dg kata lain wlo baru satu hari menikah tanpa anak, pabila perkawinan dihapus si miskin sdh menjadi separuh jutawan. Bahkan klo satu meninggal tanpa anak, sluruh budel jatuh pd pihak yg lainnya.  Dlm Hk adat seorang janda yg tdk punya anak sering kali digugat o/ anggota keluarga suaminya ttg barang asal suami. Persoalan ini hilang jk dilahirkan anak dlm perkawinan. Dlm BW td pernah seorang janda digugat o/ keluarga pihak suami. 12/17/20145

 P. 119 KUHPerd menyatakan kekayaan suami istri yg dibawa ke dlm perkawinan akan dicampur jadi satu menjadi harta persatuan, harta kekayaan mereka bersama.  Jika tdk tdp perjanjian, maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu kekayaan bersama, tanpa mengingat asalnya harta n setiap kali perkawinan diputuskan, maka masing2 berhak ats separuh bagian  Calon Istri-suami dibolhkan membuat perjanjian perkawinan tuk mngatur harta kekayaan mreka. Maksud mngadakn perjanjian perkawinn a/ slalu tuk mnyimpang dari ktentuan yg ditetapkan UU.  Cth perjanjian kawin yg dpt diadakan:  Perjanjian persatuan untung rugi (gameenschap van wins en verlies)  Harta asal masing2 terpisah, sgala pendaptan ato pemberian dari pihak ketiga selama perkawinan dicampur sedangkan pengeluaran tuk rumah tangga ditanggung bersama  Keadaan ini mirip hk adat kita  Perjanjian persatuan hasil pendapat (gemenschap van vruchten en inkomsten) 12/17/20146

 Masing2 ttp memiliki barang asalnya atau bawaannya.  Bagian yg menjadi kekayaan ato harta bersama hanyalah apa yg mreka peroleh slama perkawinan dg usaha mreka.  Ordonansi perkawinan orang Indonesia Kristen (staatsblad 1933 No.74) tlh menetapkan perkawinan formal ats dasar BW ttp pola hk adat berlaku bg kaum nasrani mengenai harta kawin mereka (masing2 ttp memiliki barang asalnya). Wlo begitu mash dimungkinkan diadakan perjanjian kawin. 12/17/20147

 UU Perkawinan No.1/1974 dlm mengatur harta kawin jg mengambil pola hk yg adat  P. 35 UUP menentukan bahwa harta yg dibawa o/ masing2 suami- istri (harta bawaan) ttp menjadi milik masing2, yg dicampur menjadi satu hanyalah harta yg diperoleh dari usaha bersama slama pernikahan (=gono gini, guna kaya)  Menurut UU Perkawinan ini, calon Istri-suami dibolhkan membuat perjanjian perkawinan tuk mngatur harta kekayaan mreka. Maksudnya mngadakan perjanjian perkawinan ini a/ slalu tuk mnyimpang dari ktentuan yg ditetapkan o/ UU.  Perjanjian Kawin hrs dibuat dg suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, tuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan negeri setempat. 12/17/20148

BWHK ISLAM  P. 149 BW menyatakan perjanjian kawin tdk bisa dirubah slama perkawinan  P. 29 ayat 4 UUP dinyakan perjanjian kawin bisa dirubah selama perkawinan 12/17/20149

 Civil code of philippines dlm pengaturan harta kawin menetapkn jika tdk terdapat perjanjian kawin maka berlaku conjugal partnership yg mirip dg gono gini.  Civil code japan dlm section ttg statutory marital property system menganut asas “perpisahan barangan asal antara suami-istri dan kewajiban menanggung bersama semua pembelanjaan rumah tangga”.  Civil N Commersial Code Thailand menetapkan dlm harta kawin berlaku persatuan harta kawin kecuali jika diperjanjiak lain dlm perjanjian kawin. 12/17/201410

 R. Subekti, 2004, Perband. Hk Perdata, Jakarta, Pradya Paramita, Cet.ke-16.  _________, 2002, Pokok2 Hk Perdata, Jakarta, PT Intermasa, Cet.ke-30.  R. Soeroso, 2001, Perbandingan Hk Perdata, Jakarta, Sinar grafika, Cet.ke-4.  Munir Fuady, 2005, Perbandi. Hk Perdata, Bandung, Citra Aditya, Cet.ke-1.  Amiur Nuruddin n Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hk Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, Cet.ke-1. 12/17/201411

12/17/  SEKIAN