PERAN PEMERINTAH MEMBANGUN SINERGI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

SARANA ANDA MENUJU SEJAHTERA
REFLEKSI EMI LPTK. KEUNTUNGAN EMI LPTK F Keuntungan melakukan EMI LPTK F Kekuatan / potensi LPTK F Keterbatasan yang dimiliki oleh LPTK F Tantangan ke.
BURUH SEJAHTERA REALITA ATAU ANGAN-ANGAN
PENGANTAR PERKOPERASIAN
BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
Pasal 54. Penyelesai mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban sebagai berikut: a.melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama”koperasi dalam penyelesaian”
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
KEWIRAUSAHAAN & USAHA KECIL
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 DENGAN PERMEN No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN )
Pertahanan dan Keamanan Negara
KOPERASI.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.
KOPERASI Pengertian koperasi Karakteristik koperasi
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PENANAMAN MODAL (UU No.25 Th.2007)
KOPERASI.
RENCANA KERJA KOMISI NASIONAL ETIK PENELITIAN KESEHATAN TAHUN DISAMPAIKAN PADA : SIDANG II KOMNAS ETIK LITKES JAKARTA, KAMIS, 3 JULI 2003.
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
Oleh : Dewi Tri Utami. . Pasal 1 angka 7 UU no 21 Th disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip.
PROGRAM DOKTOR MENGABDI
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Disampaikan Pada …………………………….2014
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kementerian Koperasi dan UKM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Pertemuan 6 DASAR, TUJUAN DAN VISI, PRINSIP, SYARAT, KEWENANGAN, DAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH.
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
KOPERASI & kewirausahaan
EVALUASI PROGRAM PENYALURAN LPDB – KUMKM KERJASAMA DENGAN BLUD
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH & KEMITRAAN
BIDANG KOPERASI PROGRAM : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH NO KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN 1 PENILAIAN KESEHATAN.
Peran perilaku ekonomi dalam sistem perekonomian
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 24 Desember 2009
Disusun Oleh: HERRY SYAFRIAL, S.Pd., M.A.
Landasan, Fungsi, Landasan, dan Sendi Dasar Koperasi
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Nama: M. Maghfur Lahir: Madiun, 02 Nopember 1981 Istri: 1 Anak: 1. Tsabita Aula Ramadhani : 2. Menunggu??? Telp:
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

PERAN PEMERINTAH MEMBANGUN SINERGI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT Oleh : DR. Ir. Muhamad Taufiq, SH, MSc Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Disampaikan Pada : Seminar Nasional Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Gorontalo, 24 Januari 2004

GLOBALISASI TANTANGAN GLOBAL Negara Berkembang Negara Maju Kita mau dibawa kemana sich ?? Kita mau dibawa kemana sich ?? Toloooooooong…. Takuut !!! Sekarang mereka giliran hak negaraku !! Koq enak ?? Undi Aja !! Negara Berkembang Negara Maju

TRAGEDI KEBERSAMAAN DARI EGOISME

PERAN PEMERINTAH PENYELENGGARA NEGARA MEMBANGUN SINERGI

MENGHASILKAN KEKUATAN RAKYAT

PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT Kebersamaan dlm Kelompok POTENSI Sinergi Nilai tambah Lahan Deposit Sumber Daya Alam Produktivitas Lingkungan Fisik Sumber Daya Manusia Ketrampilan Kebersamaan dlm Kelompok Kreatifitas KEKUATAN Kesejahteraan Rakyat Kemampuan bayar Pajak

MEMBANGUN SINERGI DALAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN BERSAMA EKONOMI RAKYAT KITA bukan AKU SAUDARA bukan MUSUH KEKELUARGAAN Melahirkan KEPERCAYAAN Menumbuhkan FISIK POLA PIKIR KEBERSAMAAN Membangun KERJASAMA Menciptakan NILAI TAMBAH UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA KEKUATAN Menghasilkan

KEBERHASILAN PEMERINTAH MENYEDIAKAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT UNTUK MENGHASILKAN NILAI TAMBAH MENJAMIN HASIL NILAI TAMBAH UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI PENGEMBANGAN SENTRA Optimalisasi SDA & SDM untuk Penyerapan Tenaga Kerja Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah KUKM PROGRAM DUKUNGAN PROGRAM AKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN BDS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU PEMBINAAN PRODUKSI FASILITAS SISTEM PEMBIYAAN PENYEDIAAN MAP SENTRA UKM FASILITAS PEMASARAN DAN JARINGAN FASILITASI PENJAMINAN PEMBINAAN SDM PENGEMBANGAN JARINGAN FASILITAS PENGKAJIAN SUMBER DAYA

Alokasikan Dana Tahun 2001-2003 adalah : MAP melalui KSP/USP Koperasi sebesar Rp. 183,25 milyar MAP melalui LMV sebesar Rp. 50,60 milyar Dana operasional BDS sebesar Rp. 37,60 milyar Penjaminan Kredit sebesar Rp. 235 milyar Jaringan Komunikasi Bisnis Rp. 20 milyar