Tugas dan Tanggungjawab

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Buletin Teknis SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL
Advertisements

EKSPLOITASI PEKERJA ANAK Di Wilayah Perairan Sibolga, Sumatera Utara
Reza Indragiri Amriel. 1. Mengkhawatirkan?
RUMAH PERAN BERSAMA SI-PAI SEBAGAI ALTERNATIF MODEL
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
PERLINDUNGAN ANAK UU RI NO. 23 TH 2002
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
UU NO.36 TENTANG RUMAH SAKIT MARKUS LUAHAMBOWO
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 Sosialisasi
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
BAHAN KULIAH DDP 2010/ PERMASALAHAN PENDIDIKAN.
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM)
Rehabilitation : is a making person aware of his potential and then providing him with the means of attaining that potential. Membuat seseorang menyadari.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Enny Zuliatie Die-J YPI (Drop in Center Cijantung Yayasan Pelita Ilmu)
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Hak Asasi Anak dan Perempuan
KEBIJAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PENDIDIKAN LAYANAN INKLUSIF PUJI.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
CHILD ABUSE (kekerasan terhadap anak)
LANSIA ADALAH SESEORANG YG TELAH MENCAPAI USIA 60 TAHUN KEATAS.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Sekilas UU No. 23 Th Tentang Perlindungan Anak
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
BAHAN LAPORAN MENTERI SOSIAL RI PADA RAPAT KOORDINASI KESEJAHTERAAN RAKYAT TANGGAL , 6 FEBRUARI 2006 biro perencanaan 1.
PEMBEKALAN KOORDINATOR DPL & DPL KKN TERPADU POSDAYA UMT
Psikologi Dunia Kerja Pekerja Wanita dan Tenaga Kerja Cacat
PEKERJA WANITA & PEKERJA CACAT
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TENAGA KERJA WANITA DAN CACAT (Pertemuan ke-14)
Response dlm meeting. Siklus Hidup Manusia ASIA Kelangsungan Hidup PerkembanganPerlindunganPartisipasi.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
PENGUATAN SISTEM KELEMBAGAAN Staf Khusus Menteri Sosial
Pendidikan kewarganegaraan
KAMPUS FHUI 21 FEBRUARI 2004 Pelatihan, Simulasi dan Penyuluhan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Keluarga Maupun Lingkungan Sekitar.
Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
TEMU REGIONAL II KETAHANAN KELUARGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TEMU KOORDINASI NASIONAL KLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BAGI HAK-HAK ANAK DI ACEH.
SOSIALISASI PAUD TPA Tunas Bangsa
Layanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Peran Dokter Layanan Primer
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
PERLINDUNGAN ANAK Deasy Natalia Paruntu
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Selasa, 27 November 2018 DINAS SOSIAL DAN PMD KAB. KEPAHIANG.
Mengenali hak anak dalam KHA (Kovensi Hak Anak. Harapan yang ingin di capai Peserta dapat mengenali dan memahami hak- hak anak yang terkandung di dalam.
PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 35 TAHUN 2014 UPAYA Oleh: MARCIANA D. JONE, S.H KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM & HAM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM & HAM SULAWESI UTARA.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?
Transcript presentasi:

Tugas dan Tanggungjawab INFORMASI UMUM PLT-ADK Jl. PPA No. 9 Bambu Apus Jakarta Timur Telp : 021 - 8447533 Latar Belakang Dasar Hukum Tugas dan Tanggungjawab Fungsi Tujuan Pelayanan SasarAn Pengertian Kerangka Kebijakan

LATAR BELAKANG Kondisi faktual sistem kelembagaan pemerintah belum mampu memberikan layanan optimal thd ADK; Populasi ADK semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga permasalahan ADK semakin kompleks; Data tahun 2000, dari setiap 1 juta anak usia 0-21 tahun terdapat 114,5 ribu anak yang menyandang cacat tubuh; Tahun 2003, jumlahnya meningkat menjadi 156,9 ribu anak atau meningkat sebesar 37,02 persen.

Selanjutnya, Pusdatin Kemensos RI tahun 2006 telah mencatat sebanyak 295.763 jiwa (0,37 %) ADK, sedangkan hasil pendataan Dit. Rehsos Paca (2009) di 24 propinsi, terdapat 199.163 anak, yang terdiri dari 78.412 ADK Ringan, 74.603 ADK Sedang dan 46.148 ADK Berat; ADK merpkn individu yang sangat tidak berdaya (rentan baik fisik, psikis maupun emosionalnya)  hingga perlu dilakukan penangan bersifat segera; Ujud konkrit pemerintah dlm meningkatkan kerjasama lintas sektor  pelibatan berbagai instansi terkait maupun organisasi sosial kemasyarakat.

DASAR HUKUM UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang Cacat UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak UU No11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama,Menteri Sosial ,dan Menteri Dalam Negri, No 0318/p/194, No.64 Tahun 84, No 43/Huk/Kep/VII/1984,No 45 Tahun 1984 Tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu Kepmensos RI No 15.A/Hukum 2010 Tentang Paduan PKSA RAN Penyandang Cacat Indonesia 2004-2013

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Membantu sebagian tugas pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, yaitu penanganan terhadap ADK melalui upaya pengembangan potensi dan aksesibiltasi sumber-sumber daya yang tersedia, sehingga ADK dapat hidup layak, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialnya.

FUNGSI Rujukan Pusat Informasi Multi Layanan Bantuan Darurat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Mitra Kerja Model Rehabilitasi Sosial Pusat Penelitian dan Pengembangan

TUJUAN PELAYANAN Terpenuhinya kebutuhan2 dasar ADK, seperti : ketersediaan alat bantu kecacatan, ADL, OM dan aksebilitas terhadap pelayanan sosial yang dibutuhkan; Terjamin dan terlindunginya hak-hak anak, seperti : hak hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan berpartisipasi. Penguatan tanggung jawab orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan;

SASARAN ADK berusia di bawah 18 tahun yang oleh suatu sebab tertentu mengalami kecacatan, baik bawa’an lahir (dalam kandungan) maupun cacat setelah anak dilahirkan; Untuk tahun anggaran 2011, target sasaran sebanyak : 10 ADK dengan sistem layanan ON-OFF Orangtua/ keluarga yang memiliki ADK Masyarakat

PENGERTIAN Anak Dengan Kecacatan adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang mengalami hambatan fisik dan atau mental yang mengganggu tumbuh kembangnya secara wajar sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan, pengembangan, dan penanganan khusus sesuai dengan kondisi dan derajat kecacatannya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Pusat Layanan Terpadu Bagi Anak Dengan Kecacatan, adalah suatu unit kesatuan yang melakukan serangkaian kegiatan pelayanan profesional yang terarah, terintegrasi dan berkelanjutan bagi ADK, Keluarga serta lingkunganya agar anak memperoleh haknya dalam mengembangkan potensi diri,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

KERANGKA KEBIJAKAN Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen/ hukum internasional tentang hak-hak anak. Konveksi Hak Penyandang Cacat Dekade Asia Pasifik Penyandang Cacat kedua Tujuan Pembangunan (Milenium Develoment Goals/MDGs

SEKIAN DAN TERIMA KASIH