BUKIT TINGGI 11/5/11

1. DELIBERATE, SUATU KEGIATAN YANG DISENGAJA, MEMILIKI TUJUAN TERTENTU. 2. PLANNED, SUATU KEGIATAN YANG TERENCANA BUKAN SPORADIS. 3. PERFORMANCE, KEGIATAN YANG DAPAT DIUKUR ATAS KINERJANYA. 4. PUBLIC INTEREST, KEGIATAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN PUBLIK 5. TWO-WAY COMMUNICATIONS, KEGIATAN YANG TIDAK HANYA MEMENTINGKAN DISTRIBUSI INFORMASI TETAPI JUGA FEEDBACK DARI PUBLIKNYA. 6. MANAGEMENT FUNCTION, KEGIATAN YANG MENJADI BAGIAN DARI PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PUNCAK (TOP MANAGEMENT).

 MENSINERJIKAN POTENSI-POTENSI KEHUMASAN  MELAKUKAN AKTIVITAS KEHUMASAN YG DIARAHKAN UTK MEMBANGUN KEMBALI SEMANGAT KEBANGSAAN  MELAKUKAN DISEMINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN FASILITASI LAYANAN INFORMASI, DLM RANGKA MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER.

KREDO : POLITICS IS ABOUT IMAGE – AND THE IMAGE IS REALITY. A.POLITIK ADALAH MASALAH CITRA. B. DEWASA INI, CITRA BURUK PEMERINTAH DIPERCAYA SEBAGAI KENYATAAN OLEH PUBLIK MEMBANGUN CITRA YANG BAIK JAUH LEBIH BAIK DARIPADA MEMPERBAIKI CITRA YANG BURUK UNTUK MENJADI BAIK

 MELAKUKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MEMBANGUN KESAMAAN PERSEPSI MASYARAKAT;  MEMBANGUN CITRA POSITIF DAN SEMANGAT KOHESIVITAS SOSIAL MASY.  MEMBANGUN JEJARING ATAU “LINK-FUNCTION” DARI SELURUH POTENSI KEHUMASAN PEMERINTAH ( PUSAT DAN DAERAH ).  MENDISEMINASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR (NASIONAL – REGIONAL DAN LOKAL ), MELALUI SIMPUL- SIMPUL INFORMASI YG BERADA DI SATKER KEHUMASAN PEMERINTAH.  MENJAGA KONTINYUITAS SEBARAN INFORMASI POSITIF, MELAKUKAN PRA-CONDITIONING DAN MENETRALISIR INFORMASI YG “ANOMALI” DAN NEGATIF.

SKB TIGA MENTERI NO. 41/2007, NO. : 373?M. KOMINFO/08/2007, DAN NO. : KB/01/M.PAN/08/2007. : UPAYA MELAKUKAN OPTIMALISASI FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH, MELALUI REVITALISASI FUNGSI HUMAS DALAM: 1.MENGKOMUNIKASIKAN PENYELENGGARAAN TUGAS- TUGAS PEMERINTAH, PEMBANGUNAN, 2.PELAYANAN MASYARAKAT SERTA 3.INTERAKSI DENGAN MASYARAKAT. SKB TIGA MENTERI

OPTIMALISASI FUNGSI HUMASPEMERINTAH, MELALUI PENGEMBANGAN : 1.SUPRASTRUKTUR ( TERKAIT DGN LEGALITAS, GOOD WILL PIMPINAN DAN SDM ) 2.INFRASTRUKTUR ( TERKAIT DGN SARANA DAN PRASARANA, SERTA PROGRAM KERJA) 3.INFOSTRUKTUR ( TERKAIT DGN STRUKTUR, MEKANISME DAN PENGEMASAN INFORMASI)

SUPRASTRUKTUR : 1.PENGUATAN KELEMBAGAAN STRUKTUR KELEMBAGAANSTRUKTUR KELEMBAGAAN MEKANISMEMEKANISME 2.NETWORKING ( JEJARING ) : JEJARING INSTITUSINYAJEJARING INSTITUSINYA JEJARING RESOURCES INFORMASINYAJEJARING RESOURCES INFORMASINYA JEJARING RESOURCES SUMBERDAYAJEJARING RESOURCES SUMBERDAYA 3.PENINGKATAN SDM : PELATIHAN/BIMTEKPELATIHAN/BIMTEK APRESIASI PRANATA HUMASAPRESIASI PRANATA HUMAS

INFRASTRUKTUR 1.PRASARANA KERJA BID. HUMAS PEMERINTAH 2. SARANA KERJA STANDAR MINIMAL SARANA KERJASTANDAR MINIMAL SARANA KERJA STANDAR MINIMAL BENTUK LAYANANSTANDAR MINIMAL BENTUK LAYANAN 3.PROGRAM KERJA PROGRAM PRIORITAS SEKTORPROGRAM PRIORITAS SEKTOR PROGRAM PRIORITAS NASIONALPROGRAM PRIORITAS NASIONAL

INFOSTRUKTUR : 1.STRUKTUR PENGELOLAAN INFORMASI PENGELOLAAN INFORMASI ANTARA PUSAT – DAERAH/DAERAH-PUSATPENGELOLAAN INFORMASI ANTARA PUSAT – DAERAH/DAERAH-PUSAT 2.MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PERLU ADA “COMMAND CENTRE”, UNTUK AKTIVITAS KATEGORI :“CROSS CUTTING ISUESPERLU ADA “COMMAND CENTRE”, UNTUK AKTIVITAS KATEGORI :“CROSS CUTTING ISUES SINERJITASSINERJITAS KOORDINASIKOORDINASI 3.PENGEMASAN MENGEMBANGKAN AGENDA SETTING PEMERINTAH BAGI PENANGANAN ISU-ISU STRATEGISMENGEMBANGKAN AGENDA SETTING PEMERINTAH BAGI PENANGANAN ISU-ISU STRATEGIS

MEKANISME AGENDA SETTING ( HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH )

AGENDA SETTING MENGENAL TIGA AGENDA : 1.AGENDA MEDIA, 2.AGENDA PUBLIK, DAN 3.AGENDA KEBIJAKAN. 4.MASING-MASING AGENDA SALING MEMPENGARUHI, KHUSUSNYA ANTARA AGENDA KEBIJAKAN DAN AGENDA MEDIA. 5.PEMERINTAH BERUPAYA MENGEDEPANKAN AGENDA KEBIJAKAN MELALUI MEDIA AGAR SAMPAI KE PUBLIK, SEMENTARA MEDIA MELALUI PEMBERITAANNYA BERUPAYA MENDESAKAN AGENDANYA KEPADA PEMERINTAH GUNA MEMPENGARUHI DAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKANNYA YANG SESUAI DENGAN ASPIRASI PUBLIK (AGENDA PUBLIK )

REALITY : 1.POLITIC 2.ECONOMY 3.SCIENCE 4.SOCIETY REALITY NOT SHOWN BY MEDIA AGENDA CUTTING MEDIA REAL;ITY PUBLIC PERCEPTION OF REALITY DIRECT IMPACT PROSES AGENDA SETTING OLEH MEDIA AGENDAKEBIJAKAN ?

TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH TINGKAT PUSAT 1.MENERIMA INFORMASI/ ISU PENTING YANG DIKIRIM OLEH TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UTK DITINDAK LANJUTI; 2.MENERIMA MASUKAN ATAU ASPIRASI MASYARAKAT (PUSAT, PROVINSI/KABUPATEN/KOTA), YG SELANJUTNYA DIOLAH 3.MEMINTA INFORMASI ATAU PENJELASAN PADA KESEMPATAN PERTAMA KEPADA TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TERKAIT DENGAN ISUE-ISUE YANG SEDANG TERJADI DAN BERKEMBANG DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 4.MEMBERIKAN INFORMASI KE DAERAH MELALUI ONLINE DAN TERCETAK 5.MENYAMPAIKAN INFORMASI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PUSAT KE DAERAH

TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : 1.MENGIRIMKAN INFORMASI ATAU ISU PENTING YANG TERJADI DAN BERKEMBANG DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEPADA TIM AGENDA SETTING PUSAT 2.MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT DENGAN ASPIRASI MASYARAKAT DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, KEPADA TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH PUSAT, 3.MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT DGN ASPIRASI MASY. DI PROV/KAB/KOTA KEPADA TIM AGENDA SETTING PUSAT; JIKA INFO YG DIMAKSUD MEMILIKI PERMASALAHAN DAN PERLU PENANGANAN PD TKT PUSAT; 4.MENYAMPAIKAN INFORMASI ATAU PENJELASAN PD KESEMPATAN PERTAMA KPD TIM AGENDA SETTING PUSAT TERKAIT ISUE-ISUE YANG BERKEMBANG DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA; 5.MENYAMPAIKAN INFORMASI TERKAIT ISUE-ISUE YG BERKEMBANG DI PROV/KAB/KOTA KE TIM AGENDA SETTING AGENDA PUSAT. 6.MENYAMPAIKAN INFO. KEBIJAKAN PEMERINTAH PROV/KAB/KO YG MEMERLUKAN KOORDINASI DGN PEMERINTAH PUSAT

TIM AGENDA SETTING PEMERINTAH DGN INSTANSI/LEMBAGA DI TINGKAT PUSAT: 1.HUMAS PEMERINTAH INSTANSI/LEMBAGA DI TINGKAT PUSAT MELAKUKAN PERTUKARAN INFORMASI, MELALUI SARANA KOMUNIKASI YANG DIMILIKI ( ONLINE, FAX, TELEPHONE, SURAT, BERKAS, DAN MEDIA LAIN YANG MEMILIKI KECEPATAN, KETEPATAN DAN KEAKURATAN DALAM DISTRIBUSINYA; 2.MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA BERSAMA DAN TERKOORDINASI TERHADAP PERSOALAN/PERMASALAHAN/ISUE YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK DILAKUKAN AKTIVITAS PENYEIMBANG, PENETRALISIR INFORMASI, ATAU COUNTER ISUE MELALUI BERBAGAI MEDIA DAN BENTUK KEMASAN; 3.MELAKUKAN DISEMINASI INFORMASI SECARA BERSAMA DAN SERENTAK YANG DIKOORDINASIKAN OLEH BAKOHUMAS ATAU DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFORMASI ALTERNATIF, PENYEIMBANG INFORMASI, DAN COUNTER I