Dr. Sri Handoyo dan Ir. Tri Patmasari, M.Si

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

WILAYAH LAUT.
START.
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
PROVINSI PULAU SUMBAWA
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
dapat disederhanakan menjadi a. C. b. d. 3.
Update NCEP/NOAA POAMA Jamstec Prediksi BMKG (Indonesia)
Jakarta, 2 April BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : MINGGU, 03 APRIL 2011 DI LOKASI.
KAWASAN ASIA TENGGARA.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
NCEP/NOAA BoM/POAMA La Nina Kuat (-2.2) La Nina Moderate (-1.8)
Prediksi BMKG (Indonesia) Update NCEP/NOAA BoM/POAMA Jamstec La Nina moderate (-1.7) La Nina Kuat (-2.3) La Nina Moderate (-1.85) La Nina Kuat (-2)
Hukum Internasional Kelautan
SEJARAH PERATURAN PERIKANAN DI INDONESIA
Media Presentasi Pembelajaran
Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
WAWASAN NUSANTARA RINDHA WIDYANINGSIH.
Sistem Pengkodean Wilayah Administrasi BPS
Ujian Akhir Sekolah Semester I
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
TEORI TERJADINYA NEGARA
Jakarta, 12 April BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG RABU, 13 APRIL 2011 WARNING : 1) POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : 2)
Seminar dan Pelatihan Resolusi Konflik “Indonesia - Timor Leste Building Peace Beyond Border” Perbatasan Indonesia: Permasalahan di Perbatasan RI -
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Hukum Laut Indonesia.
Unsur - Unsur Negara Dipresentasikan Oleh :
Monitoring, Evaluasi dan Implementasi Pelaporan e-Report PBF
1 4 PILAR KEBANGSAAN
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
SITE SELECTION PLTU PETUNG 2 X 7 MW (KALTIM)
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
OLEH ENY MUSYAROFAH, S.Pd SMP NEGERI 2 TLOGOMULYO
Pendidikan Kewarganegaraan
Loading Materi Please wait…
WAWASAN NUSANTARA.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Slide berikutnya untuk 2
NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982
PERAIRAN INDONESIA.
Pembagian Wilayah Laut
LANDAS KONTINEN.
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
KETENTUAN UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara
GEODESI GEOMETRI I Bidang Referensi Bola Bumi.
GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12. Dr. H. Syahrial / Pkn.
I Made Andi Arsana | Hukum Laut Nasional I Made Andi Arsana |
herwan parwiyanto / FISIP-UNS
By : Kelompok 1 KAWASAN ASIA TENGGARA.
HERWAN PARWIYANTO / FISIP-UNS
PROYEKSI DAN SISTEM KOORDINAT PETA
Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup
DOSEN PENGAMPU: Drs. IRWAN SAWIR M.Pd
MENGGAMBAR BATAS DESA pada PETA
ZONA MARITIM & GARIS PANGKAL
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
LETAK, JARAK VERTIKAL & HORIZONTAL GEOGRAFI INDONESIA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) MENTARI INDONESIA
wilayah negara kesatuan republik indonesia
MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA
PERAIRAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996
PERAIRAN INDONESIA. ASPEK KEWILAYAHAN Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas.
BAB 2 MENELAAH KETENTUAN KONSTITUSIONAL BERBANGSA DAN BERNEGARA Meylita Hadiaty, S.Pd.
ARCHIPELAGIC STATE ARCHIPELAGIC STATE UNCLOS ’82 ● PULAU ● 2/3 (70 %) WIL PERAIRAN ● PJG GARIS PANTAI KM ● DIANTARA 2 BENUA & 2 SAMUDERA.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.
POTENSI GEOGRAFIS INDONESIA FARREL, DYAKSA, SASKO, WAFI.
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI BATAS WILAYAH dan KEPULAUAN TERLUAR INDONESIA terhadap KEDAULATAN NKRI Dr. Sri Handoyo dan Ir. Tri Patmasari, M.Si Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL Disampaikan pada “Dialog Publik Perbatasan dalam Membangun Jati Diri Bangsa (Nation and Character Building)” tanggal 12-13 April 2006 di Batam. Diselenggarakan oleh Direktorat KKPD, Ditjen. SKDI, DEPKOMINFO

Batas Wilayah NKRI (sejarah, darat, dan laut) Bagian SATU Batas Wilayah NKRI (sejarah, darat, dan laut)

PETA WILAYAH RI 17 AGUSTUS 1945 - 13 DESEMBER 1957 ©Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL, Pebruari 2003

PETA WILAYAH RI 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969 ©Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL, Pebruari 2003 Deklarasi Djuanda 1957 UU No. 4/PRP/tahun 1960

PETA WILAYAH RI 17 PEBRUARI 1969 - MARET 1978 ©Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL, Pebruari 2003 Pengumuman Pemerintah tahun 1969 tentang Landas Kontinen RI UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen RI

PETA WILAYAH RI MARET 1978 - 1999 ©Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL, Pebruari 2003 TAP MPR VI tahun 1978 tentang pengukuhan penyatuan Timor Timur UU No 17/1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairaan Indonesia PP 61 tahun1998 tentang Penutupan kantong Natuna

SURVEY DEMARKASI DAN PEMETAAN BATAS NEGARA RI-MALAYSIA Panjang garis batas ± 2004 km Jumlah Pilar Batas`: 19.328 pilar Pilar Type A : 7 jarak antara pilar 300 km Pilar Type B : 76 jarak antara pilar 50 km Pilar Type C : 535 jarak antara pilar 3 km Pilar Type D :18.710 jarak antara pilar 100-200 m Permasalahan : Penggunaan Datum Timbalai ( milik Malaysia) Peta Batas – RI –Malaysia (peta Topografi lama ) Solusi Diperlukan Common Border Datum (WGS 84) Joint Mapping dengan datum WGS 84

LAND BOUNDARY INDONESIA – TIMOR LESTE Panjang garis batas sektor Timur: 149,1 km sektor barat: 119,7 km Delineasi: 96% Demarkasi: 50 tugu batas Titik CBDRF: 49 buah

SURVEI DEMARKASI DAN PEMETAAN PERBATASAN RI-PNG Peta Batas Skala 1:50.000 sebanyak 27 lembar Survei pengukuran CBDRF di 14 pilar.

BATAS INDONESIA - THAILAND © BAKOSURTANAL; Pusat Pemetaan Batas Wilayah, 2003

BATAS INDONESIA - SINGAPURA © BAKOSURTANAL; Pusat Pemetaan Batas Wilayah, 2003

BATAS INDONESIA - VIETNAM © BAKOSURTANAL; Pusat Pemetaan Batas Wilayah, 2003

BATAS INDONESIA - MALAYSIA © BAKOSURTANAL; Pusat Pemetaan Batas Wilayah, 2003

BATAS INDONESIA - PHILIPINA © BAKOSURTANAL; Pusat Pemetaan Batas Wilayah, 2003

BATAS INDONESIA - AUSTRALIA © BAKOSURTANAL; Pusat Pemetaan Batas Wilayah, 2003

The Status of Maritime Boundaries Agreements

The Status of Maritime Boundaries Agreements (cont.)

Kajian Landas Kontinen Indonesia di luar 200 nm di Barat NAD 2500 meter Isobath 6 India Indonesia Baseline 200 nm 4 100 nm Indian Ocean Latitude 2 60 nm Distance Formula Cut-off line Foot of Continental Slope 350 nm Diindikasikan 3 lokasi batas LK di luar 200 nm : sebelah barat NAD selatan NTT utara Papua Covered area 2,172 km2 Gardiner line (line of 1% sediment thickness) - 2 90 92 Longitude 94 96 98

Kepulauan Terluar (titik dasar dan garis pangkal) Bagian DUA Kepulauan Terluar (titik dasar dan garis pangkal) Lihat File Gambar FreeHands

TITIK DASAR dan GARIS PANGKAL Untuk memudahkan dalam penarikan garis batas laut, dibuat titik-titik pada garis pantai yang menjorok ke laut (Titik Dasar), kemudian titik-titik tersebut dihubungan dengan garis (Garis Pangkal), selanjutnya dari garis pangkal tersebut dibuat garis yang sejajar dengan garis pangkal tersebut sejauh 12 mil laut (untuk provinsi) dan 4 mil laut (untuk kabupaten/kota).

© Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL 2003

Pulau-pulau Kecil di Wilayah Perbatasan Rondo; 40ha, Suar Miangas; 3995ha, Pend, Suar Sekatung; 30ha, Suar Marore; 312ha, Pend, Suar P. Nipah; 440ha, Suar Fani; 900ha, Suar Benggala (0,6 ha) Berhala; 2500ha, Suar Batek; 25ha, Suar Dana (1300 ha)

PETA DISTRIBUSI TITIK PANGKAL (PP 38/2002) DAN RENCANA REVISI PP 38/2002 Laut Sawu, Selat Ombay, Selat Wetar, Selat Leti dan Laut Timor Sekitar P.Sebatik dan Laut Sulawesi

Kasus Batas RI-Singapura Bagian TIGA Kasus Batas RI-Singapura

THE TREATY BETWEEN INDONESIA - SINGAPORE RELATING TO MAP OF THE TREATY BETWEEN INDONESIA - SINGAPORE RELATING TO DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS IN THE STRAIT OF SINGAPORE 25 May 1973

RELEVANT CHARTS FOR THE TERRITORIAL SEA DELIMITATION BETWEEN INDONESIA-SINGAPORE

FOR THE TERRITORIAL SEA DELIMITATION BETWEEN INDONESIA-SINGAPORE MARITIME AREAS FOR THE TERRITORIAL SEA DELIMITATION BETWEEN INDONESIA-SINGAPORE Western approach 103°34’54.1”E - 103°40’14.6”E Eastern approach 104°02’00.0”E - 104°07’03.7”E

Point Number Datum: WGS84 Location Latitude ( N ) Longitude ( E ) INDONESIAN BASE POINTS FOR THE TERRITORIAL SEA DELIMITATION BETWEEN INDONESIA-SINGAPORE Point Number Datum: WGS84 Location Latitude ( N ) Longitude ( E ) TD.190 01° 09' 13" 103° 39' 11" P. Nipa TD.193 01° 12' 29" 104° 04' 47" P. Nongsa

INDEKS PETA BATAS WILAYAH KEDAULATAN NKRI SKALA 1 : 200.000

PETA WILAYAH NKRI DAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA © Pusat Pemetaan Batas Wilayah BAKOSURTANAL 2003

Terima Kasih