BULETIN TEKNIS SAP NOMOR 02 PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMDA TRAINING OF TRAINERS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007

PENGERTIAN Buletin teknis ini merupakan informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk mengatasi permasalahan akuntansi yang timbul dalam penyusunan Neraca Awal. Buletin teknis ini disusun dengan mengacu pada dan diterapkan dalam lingkup Kerangka konseptual dan PSAP.

NERACA AWAL Neraca yang disusun pertama kali oleh pemerintah yang menunjukkan jumlah-jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal.

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN NERACA AWAL Menentukan ruang lingkup pekerjaan Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan neraca awal Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan inventarisasi aset dan kewajiban Melakukan pengolahan data dan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan SAP Melakukan penilaian aset dan kewajiban Mencantumkan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam format neraca

POS-POS NERACA YANG DIINVENTARISASI (1) Aset Aset Lancar Kas di Kas Daerah  SKPKD Kas di Bendahara Penerimaan  SKPKD/SKPD Kas di Bendahara Pengeluaran  SKPKD/SKPD Investasi Jangka Pendek  SKPKD Piutang Piutang Pajak  SKPKD Piutang Retribusi  SKPKD/SKPD Piutang Lainnya  SKPKD/SKPD Persediaan  SKPKD/SKPD Investasi Jangka Panjang  SKPKD Aset Tetap  SKPKD/SKPD Dana Cadangan  SKPKD Aset Lainnya  SKPKD/SKPD

POS-POS NERACA YANG DIINVENTARISASI (2) Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Hutang PFK  SKPKD Hutang Kepada Pihak Ketiga  SKPKD/SKPD Hutang Jangka Pendek Lainnya  SKPKD/SKPD Kewajiban Jangka Panjang  SKPKD Ekuitas Dana  SKPKD/SKPD

KAS DAN SETARA KAS (1) (Kas yang dikuasai BUD) SKPKD Contoh kasus Kas Daerah hasil inventarisasi fisik dan perhitungan saldo rekening koran diperoleh nilai sebesar Rp 5.000.000.000. Dari Jumlah tersebut diketahui bahwa masih terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp1.000.000,00, Askes Rp500.000,00 dan Taperum Rp 100.000,00 belum disetor ke pihak ketiga.

KAS DAN SETARA KAS (2) (Kas yang dikuasai BUD) SKPKD Jumlah potongan sebesar Rp 1.600.000 disajikan di neraca sebagai utang PFK dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Selisih sebesar Rp4.998.400.000 merupakan SiLPA Jurnal untuk mencatat saldo awal Kas di Kas Daerah adalah: Kas di Kas Daerah 5.000.000.000 Utang PFK 1.600.000 SiLPA 4.998.400.000

KAS DAN SETARA KAS (3) (Kas yang dikuasai BUD) SKPKD Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari: Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; Setara kas, berupa SUN/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUD; Uang tunai di BUD.

KAS DAN SETARA KAS (4) (Yang dikuasai selain BUD) SKPKD/ SKPD Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain BUD terdiri dari: Kas di Bendahara Pengeluaran (BPL) Kas di Bendahara Penerimaan (BPN)

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (1) Untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (BPL) perlu dilakukan: Inventarisasi fisik kas untuk mendapatkan saldo kas per tanggal neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh BPL (sisa UP). Kumpulkan saldo rekening koran seluruh BPL per tanggal neraca awal sehingga diketahui saldo seluruh uang giral yang menjadi tanggung jawab seluruh BPL yang berasal dari sisa UP. Lakukan rekonsiliasi hasil pada butir 1 & 2 dengan catatan yang ada di BPL sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang seharusnya dengan benar.

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN (2) Jurnal untuk mencatat saldo awal Kas di BPL adalah: Kas di BPL XXX Uang Muka dari BUD*) XXX *) Di Neraca SKPD disajikan sebagai bagian dari pos utang jangka pendek Di Neraca Pemda akun ini dieliminasi dan ditutup ke akun SiLPA

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari laporan keadaan kas bendahara penerimaan. Jurnal untuk mencatat saldo awal: Kas di Bendahara Penerimaan XXX Pendapatan yang ditangguhkan*) XXX *) Di Neraca SKPD  sebagai Utang Jangka Pendek Di Neraca Pemda  sebagai Ekuitas Dana Lancar

INVESTASI JANGKA PENDEK SKPKD Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: Deposito berjangka waktu 3 -12 bulan. Pembelian Obligasi/SUN jangka pendek. Investasi jangka pendek lainnya. Jurnal untuk mencatat saldo awal: Investasi Jangka Pendek-Deposito XXX SiLPA XXX

PIUTANG (1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  SKPKD Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/ BUMD  SKPKD Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi  SKPKD Piutang Pajak  SKPKD Piutang Retribusi  SKPKD/SKPD Piutang Denda  SKPKD/SKPD Piutang Lainnya  SKPKD/SKPD

PIUTANG PAJAK (2) Pajak daerah dikelola oleh PPKD. Inventarisasi Piutang Pajak  menghitung Surat Ketetapan Pajak daerah yang belum dibayar oleh wajib pajak.

PIUTANG (3) Jurnal untuk mencatat saldo awal: Bagian Lancar TPA XXX Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMD XXX Bagian Lancar TP/TGR XXX Piutang Pajak XXX Piutang Retribusi XXX Piutang Denda XXX Piutang Lainnya XXX Cadangan Piutang XXX

PERSEDIAAN (1) Contoh kasus 1: Pada tanggal 31 Desember 2003 Pemda XYZ melakukan inventarisasi fisik atas persediaan ATK yang dimiliki berupa kertas sebanyak 100 rim. Kertas tersebut terdiri dari: 70 rim dari pembelian tanggal 1 Juni 2003 dengan harga @ Rp25.000. 30 rim dari pembelian tanggal 1 Desember 2003 dengan harga @ Rp30.000.

PERSEDIAAN (2) Jawaban: Nilai persediaan tersebut akan dicantumkan dalam neraca sebesar Rp3.000.000 [100 X Rp30.000 (harga pembelian terakhir)]. Jurnal untuk mencatat saldo awal Persediaan Persediaan 3.000.000 Cadangan Persediaan 3.000.000

PERSEDIAAN (3) Contoh kasus 2: Pada tanggal 31 Desember 2004 Pemerintah Daerah membeli buku cetak 3.000 eksemplar dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dan 2.000 eksemplar untuk tujuan koleksi perpustakaan Jawaban: Penyajian perolehan buku dimaksud dalam neraca adalah buku cetak 3.000 eksemplar disajikan sebagai Persediaan, sedangkan buku cetak 2.000 eksemplar disajikan sebagai Aset Tetap Lainnya.

INVESTASI JANGKA PANJANG (1) INVESTASI NONPERMANEN Investasi dalam Dana Bergulir Investasi dalam Obligasi/SUN Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG (2) Contoh kasus: Berdasarkan akta pendirian perusahaan, Pemda A memiliki kepemilikan saham sebesar 60%. Dari laporan keuangan perusahaan pada tanggal disusunnya neraca awal, diketahui nilai disetor Rp500 jt, laba ditahan Rp100 jt. Jawaban: Dari data tersebut dapat dihitung nilai Penyertaan Modal Pemda berdasarkan metode ekuitas sebesar 60% X (Rp 500 jt + Rp 100 jt) = Rp 360 jt. Jurnal pencatatan saldo awal: Penyertaan Modal Pemda 360 jt Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 360 jt

ASET TETAP (1) Aset tetap terdiri dari: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pencatatan saldo awal Tanah dalam Neraca Penilaian Tanah Pembelian < 1 th yl? Pencatatan saldo awal Tanah dalam Neraca NJOP Terakhir * Harga Perolehan Nilai rata-rata harga jual beli Ada Nilai Pasar? TDK YA *) Jika terdapat alasan untuk tidak memakai NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten

Pencatatan saldo awal Peralatan dan Mesin dalam Neraca Penilaian Peralatan dan Mesin Pembelian < 1 th yl? Nilai Apraisal* Harga Perolehan Harga pasar peralatan sejenis Ada Nilai Pasar? YA TDK *) Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis

Pencatatan saldo awal Gedung dan Bangunan dalam Neraca Penilaian Gedung Dan Bangunan Pembelian < 1 th yl? Pencatatan saldo awal Gedung dan Bangunan dalam Neraca NJOP Terakhir * Harga Perolehan YA TDK *) Jika terdapat alasan untuk tidak memakai NJOP maka dapat digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN (5) Nilai wajar jalan, irigasi, dan jaringan ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis (yang antara lain memperhitungkan fungsi dan kondisi aset) dari instansi pemerintah yang berwenang yang diterbitkan setahun atau kurang dari tanggal neraca.

JURNAL SALDO AWAL ASET TETAP (6) Tanah XXX Peralatan dan Mesin XXX Gedung dan Bangunan XXX Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX Aset Tetap Lainnya XXX Konstruksi dalam Pengerjaan Tanah XXX Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX

DANA CADANGAN (1) Merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan dana cadangan dalam menyusun neraca awal adalah rekening dana cadangan.

DANA CADANGAN (2) Contoh kasus: Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten XYZ ditetapkan bahwa Pemda XYZ membentuk dana cadangan sebesar Rp3 milyar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah XYZ. Pembentukan dana cadangan tersebut akan dilakukan selama 3 tahun masing-masing Rp1 milyar Pada tahun 2004 Pemda XYZ membentuk Dana Cadangan dan disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank BNI cabang XYZ sebesar Rp1 milyar, Bunga deposito yang diperoleh sampai akhir 2004 sebesar Rp30 juta.

DANA CADANGAN (3) Jawaban: Jurnal untuk mencatat saldo awal: Dana Cadangan 1.030 Juta Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 1.030 Juta

ASET LAINNYA (1) Aset Tak Berwujud  SKPKD/SKPD Tagihan Penjualan Angsuran  SKPKD Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  SKPKD Kemitraan dengan Pihak Ketiga  SKPKD/SKPD Aset Lain-lain  SKPKD/SKPD

ASET LAINNYA (2) Jurnal untuk mencatat saldo awal Aset Tak Berwujud XXX Tagihan Penjualan Angsuran XXX Tuntutan Perbendaraan XXX Tuntutan Ganti Rugi XXX Aset Lain-lain XXX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya XXX

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA (1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) Bangun, Serah, Kelola (BSK

BANGUN, KELOLA, SERAH (BKS) - 1 BKS adalah: suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

BANGUN, KELOLA, SERAH (BKS) - 2 BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

BANGUN, KELOLA, SERAH (BKS) - 3 Contoh Kasus: Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten XYZ telah mengikat kerjasama BKS (bangun, kelola, serah) dengan PT Abadi Jaya untuk membangun gedung olahraga. Total nilai kas/nonkas yang diserahkan pemerintah dalam kemitraan tersebut adalah sebesar Rp100.000.000. Jawaban: Jurnal untuk mencatat transaksi: Kemitraan dengan Pihak Ketiga 100 jt Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 100 jt

BANGUN, SERAH, KELOLA (BSK) - 1 BSK adalah: pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor; dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya; kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BANGUN, SERAH, KELOLA (BSK) - 2 BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut

BANGUN, SERAH, KELOLA (BSK) - 3 Contoh kasus: Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemda Kabupaten ABC telah mengikat kerjasama BSK (bangun, serah, kelola) dengan PT Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar Rp500 jt, sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemda untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai Rp100 jt. Aset BSK tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada Pemda. Pemda telah memberikan bagi hasil kepada investor sebesar Rp50 jt yang mengurangi nilai utang kemitraan dengan pihak ketiga tersebut.

BANGUN, SERAH, KELOLA (BSK) - 4 Jawaban: Jurnal untuk mencatat transaksi: Kemitraan dengan Pihak Ketiga 600 jt Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 600 jt Dana yg hrs disediakan UP UJPJ 450 jt Utang Kemitraan dengan pihak ketiga 450 jt

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  SKPKD Utang kepada Pihak Ketiga (accounts payable)  SKPKD/SKPD Utang Bunga  SKPKD Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  SKPKD Pendapatan yang Ditangguhkan  SKPD KEWAJIBAN JANGKA PANJANG  SKPKD Utang Dalam Negeri Perbankan Utang Jangka Panjang Lainnya

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Jurnal untuk mencatat saldo awal Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek XXX Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX Pembayaran Utang Jangka Pendek XXX Utang kepada Pihak Ketiga XXX Pembayaran Utang Jangka Pendek XXX Utang Bunga XXX

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Jurnal untuk mencatat saldo awal Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang XXX Utang Dalam Negeri Perbankan XXX Utang Jangka Panjang Lainnya XXX

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar  SKPKD/SPKD Ekuitas Dana Investasi  SKPKD/SPKD Ekuitas Dana Cadangan  SKPKD

EKUITAS DANA LANCAR (1) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek Terdiri dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA  SKPKD Pendapatan yang Ditangguhkan  SKPKD Cadangan Piutang  SKPKD/SKPD Cadangan Persediaan  SKPKD/SKPD Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek  SKPKD

EKUITAS DANA LANCAR (2) SiLPA merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. Pendapatan yang Ditangguhkan adalah akun lawan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan (pada Neraca Pemda). Cadangan Piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Cadangan Persediaan adalah akun lawan dari persediaan. Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah akun lawan dari kewajiban jangka pendek.

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang. Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap. Diivestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

EKUITAS DANA CADANGAN Merupakan akun lawan dari Dana Cadangan

DINAS X NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 Aset Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Piutang Retribusi Piutang Lainnya Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka dari BUD Pendapatan yang Ditangguhkan Hutang Jangka Pendek Lainnya Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan Cadangan Piutang Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3, Departemen Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Telepon/Fax (021) 352 4551, website : www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org