MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
Membangun negara dari desa
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Sekilas Selayar Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT Letak geografis: Sulawesi Selatan paling.
DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
Hubungan Antar Pemerintahan
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
GOOD GOVERNANCE.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
KOPERASI.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perencanaan Pembangunan Wilayah
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LOKAKARYA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PONTIANAK KAL - BAR, 05 s.d 08 April.
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
ARAH DAN PRINSIP PEMERINTAHAN DI DAERAH NEXT BACK MENU
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERTEMUAN NASIONAL POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Dikutip dari berbagai sumber
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
PERBEDAAN DESA DAN KOTA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (MIPI) KABUPATEN MALANG MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014 Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)

MEMAHAMI VISI MISI PEMERINTAHAN DESA DAN MELETAKKAN DALAM KONTEKS UU DESA PERTAMA TAMA, MESTI HARUS MEMAHAMI SECARA MENDALAM APA YANG MENJADI POKOK MASALAH DI DESA DAN MASYARAKAT . MEMBACA SITUASI DENGAN BAIK, MEMBANGUN STRATEGI UNTUK MENDEKATI TUJUAN DITETAPKANNYA UU DESA No. 6/2014 SETIDAKNYA ADA EMPAT HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: BAGAIMANA PERATURAN PELAKSANAANNYA BAGAIMANA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DIEVALUASI. BAGAIMANA KEBUTUHAN TEKNOKRATISNYA DIPENUHI BAGAIMANA APARATUR DAN MASYARAKAT MEMAHAMI PERKEMBANGAN MUTAKHIR INI

MENATAP PELAKSANAAN UU DESA PEKERJAAN: Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Perda Desa LEGAL BASIS PERUNDANGAN (Presiden minta Mei teken PP, Raker ADEKSI 24 Maret ) Kepala Desa, Perangkat BPD, BUMD, Pengawas, Keuangan Desa STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN (Perlu PP) KULTUR PEMERINTAHAN Musyawarah Pertanggungjawaban Kerjasama

Beberapa Hal Penting Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, Pelayanan Kantor Desa, Kemudahan Urusan, Pengelolaan Dana Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengawasan Terhadap dana dan Aparat Desa Perempuan Desa, UMKM

KONTEKTUALITAS Kab Malang memiliki tantangan kewilayahan , tantangan eksistensi desa disamping masalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Beberapa desa terletak daerah minus, situasi alam pegunungan, daerah pantai selatan yg potensial tapi relatif kurang maju, Dituntut juga kecerdasan Dinas daerah dan DPRD, aparat Desa untuk tahu masalah, dan faham kondisi, lalu mendukung pelaksanann PP secara sportif .

KUNCI MANAJERIAL APARATUR DESA KEMAMPUAN MEMBACA SITUASI DESA KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRUKTUR KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN KEMAMPUAN MENGHIDUPKAN DUKUNGAN LINGKUNGAN

PENGUATAN KAPASITAS CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN

CATATAN PERJALANAN DI DESA DESA DI PROPINSI NTT DAN KALTIM

KISAH NELAYAN YANG HAMPIR HILANG HARAPAN DAN PENDUDUK YANG TINGGAL DALAM KEMANDIRIAN DAN KESENDIRIAN

Apa yang dapat kita pelajari? Desa ideal DESA RUSAK Lingkungan sosial harmonis Lingkungan ekonomi maju bersama Lingkungan budaya utuh berkembang Lingkungan hidup terjaga asri Disharmoni dan kekacauan Kesejahteraan dan Kemandirian Local wisdom dan adat Degradasi Lingkungan

KODE 7 MISI BESAR “BANGUN DESA” PROGRAM 1 BAB V, psl 26-30, psl 48-53), BAB IVX PENGUATAN PERAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA MEKANISME PENGAWASAN PROGRAM 2 BAB X – XII) PENGUATAN ORGANISASI DAN INSTITUSI DESA TERMASUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA PROGRAM 3 (BAB VIII, psl 71 -75, psl 76-77) OPTIMALISASI ANGGARAN DESA DALAM KONTEKS HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN WARGA DESA PROGRAM 4 BAB X, BAB XI, PENATAAN MANAJEMEN BPD, BUMD, INISIASI DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KORDINASI KECAMATAN PROGRAM 5 BAB I, BAB II, BAB V KONTEKSTUALISASI PERATURAN PEMERINTAH DENGAN KONDISI ALAMIAH DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DESA PROGRAM 6 BABA VIII DAN BAB IX PENGUATAN INFRASTRUKTUR DESA, PENGUATAN PENDANAAN PROGRAM KHUSUS UNTUK MENDUKUNG OPTIMELISASI POTENSI DESA PROGRAM 7 ROAD MAP PEMBANGUNAN DESA SELAMA 10 TAHUN

MENEMPATKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

BERBEDA DENGAN NTT DAN PROPINSI DI KEPULAUAN PENYEBAB MASALAH DI DESA KEMISKINAN DI JATIM 3 PENYEBAB MASALAH DI DESA 1. RUSAKNYA ALAM DESA KRN PEMBNGN 2. RUSAKNYA SISTEM SOSIAL YG DISEBABKAN APARATUR 3. FAKTOR KEBIJAKAN YANG TIDAK PRO-POOR FAKTOR KEBIJAKAN RENDAHNYA RESONANSI PEJABAT TINGGINYA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

LINGKUNGAN DESA Sektor Unggulan Industri Telekomunikasi Transportasi Kesehatan Jasa dan Perbankan Pariwisata Creative Industry Pertanian konvensional Pruduksi berbasis alam tak terbarukan Perikanan Kelautan Perkebunan Kayu, karet, Bahan galian dan mineral Pertambangan

Perhatikan yang Paling Butuh Perhatian CARI, MEREKA YANG HIDUP DIBAWAH GARIS KEMISKINA DAN TINGGAL DI DESA YG LOKASINYA SULIT CARI, PERHATIKAN MEREKA YANG RENTAN, TIDAK PUNYA AKSES EKONOMI

BAGAIMANA KONDISI KINI 16

kesimpulan Cepat ambil langkah mendata dan meneliti profil alam, sosial dan ekonomi, lakukan blusukan ke desa bersama aparatur pemerintahan desa Segera lakukan langkah dengan membuat sekenario mbangun deso mowo coro, atau buat gerakan bangun desa Ala Kabupaten Malang Sambil menunggu PP dan Permen, lakukan sosialisasi, persiapan penganggaran dan pengaturan kelembagaan

Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Lulus Doktor Ilmu Pemerintahan, Flinders University Australia Pengurus Pusat MIPI Asisten Staf Khusus Presiden Bid. Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah