Selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir & Bathin

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Advertisements

PERMODALAN KOPERASI Modal koperasi terdiri dari: modal sendiri
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
IX. SIFAT-SIFAT OPSI SAHAM
Oleh : Muhammad Bahrul Ilmi, SE. M.ESy. Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008 Undang-undang.
Pembiayaan Perusahaan
PENERIMAAN NEGARA 1.
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LUAS DAERAH LINGKARAN LANGKAH-LANGKAH :
BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
HARYONO.AS,S.PD SRI BIJAWANGSA NIP
A A 3 satuan B B C C D D 2 satuan 4 satuan 6 satuan KEMBALI.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 11 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Pendelegasian Wewenang
ZAKAT DAN PAJAK Oleh: Adli.
Pertemuan Ke empat… APBD.
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 10 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
Perhatikan aturan Kartu Positif (+) Kartu Negatif (-) Jika kartu (+) bertemu kartu (-) hasilnya NOL (0) + = NOL (0)
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Mata kuliah : A Perpajakan
presented by: REKA DEWANTARA, SH.MH.
Konsep Dasar Entitas PERTEMUAN: 1 bab 1
Pajak Penghasilan Pasal 22
KONSEP DASAR PAJAK.
Bab 4 LAPORAN LABA-RUGI DAN INFORMASI TERKAIT Intermediate Accounting
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
PENDAHULUAN SEJARAH PAJAK DI INDONESIA Sebelum Abad XV
TEORI PENGELUARAN NEGARA
Bagian Mutlak (Legitieme Portie)
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PERPAJAKAN Pendahuluan M-1 Tony Soebijono.
PERTEMUAN 5.
Nama/NPWP pot/put Jnis pengh Nilai PPh yg dipot put No tgl
IFRS 7 FINANCIAL INSTRUMENTS: DISCLOSURES
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Tarif Pajak Rika Kharlina Ekawati.
KONSEP PENILAIAN INVESTASI
PERTEMUAN KE 7 HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK,
PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
TAX PRINCIPLE (DASAR-DASAR PERPAJAKAN).
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Dasar- dasar perpajakan
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Perpajakan : Teori dan Kasus Bab I Dasar-dasar Perpajakan
AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK TANGGUHAN (PSAK 46) MODUL 14 Dr.Harnovinsah
MANAJEMEN PEMBELANJAAN (PERMODALAN) KOPERASI
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
UTANG PAJAK.
UTANG LUAR NEGERI.
TEORI SEKTOR PUBLIK
SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA
TABUNGAN, INVESTASI, DAN SISTEM KEUANGAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Transcript presentasi:

Selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir & Bathin

FUNGSI PAJAK HARYONO,AS,S.PD OLEH NIP.198403222008121002 SRI BIJAWANGSA

A. FUNGSI BUDGETER (ANGGARAN) >> Alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana sebesar2nya kedalam kas negara. >> Sejak 1983 indonesia menerapkan fungsi budgeter setelah Migas.

Dalam APBN tergambar pendapatan negara untuk mengisi kas negara, yakni : Pajak Laba PN Percetakan Uang Pinjaman dari LN & Penjualan Obligasi Devisa Grant/ Hibah dr LN

7. Warisan Penduduk yg tdk punya ahli waris 8. Hasil sitaan 9 7. Warisan Penduduk yg tdk punya ahli waris 8. Hasil sitaan 9. Hasil Denda 10. Uang Adminitrasi 11. Uang Pendidikan 12. Uang Penjualan Karcis

13. Penerimaan Dari RS & Inst. Kesehatan 14 13. Penerimaan Dari RS & Inst. Kesehatan 14. Penerimaan Jasa Lain : Nikah, Talak, Rujuk 15. Hasil Penjualan brg yg tlh dihapuskan 16. Penjualan Rumah 17. Penerimaan Kembali sisa anggaran rutin & Pembangunan. 18. Sisa Surplus dana tahun lalu.

B. FUNGSI REGULEREND (MENGATUR) >> Mengatur masyarakat kearah yg dkehendaki pemerintah, dengan fungsi ini kadang dari sisi penerimaan tidak menguntungkan. Cth : Cukai Miras : Pemerintah berhasil apabila pajaknya kecil, tetapi merugi dari segi bugeter/ pemasukan.

Untuk melaksanakan Fungsi mengatur ada 2 cara, yaitu : a. Cara Umum Menggunakan tarif pajak untuk mengadakan perubahan terhadap tarif yg bersifat umum. b. Cara Khusus Pelaksanaannya dibedakan mjd 2 : 1). Positif (Insentif) 2). Negatif (dis – insentif)

Contoh cara khusus positif Tax holiday (Pembebasan Pajak), keringanan pajak. Afschirifving (Penghapusan) Pemberian Pengecualian Pemberian Pengurangan Kompensasi.

Contoh Cara Khusus Negatif Pajak digunakan untuk menghalang-halangi kegiatan tertentu, upaya itu dapat berfungsi sebagai : pemberian hambatan Pencegahan atas Pemakaian/Pemasukan dan pemberatan khusus. Contoh pajak miras dan rokok.

Fungsi Reguler sesuai dengan policy pemerintah, ini terlihat dari fungsinya sebagai Diplomasi Melindungi Pencegahan Penyakit Pelarangan

HUKUM PAJAK MATERIAL DAN FORMAL Pajak Material >> Melihat Pajak dari segi isinya/ mengatur masalah dalam hukum pajak, serta hal apa saja yg dikenakan pajak, siapa yg dikenakan, kapan pembayaran dan apa sanksinya. Pajak Formal >> Melihat pajak dari segi penetapannya bagi wajib pajak

DEMIKIAN DAN TERIMAKASIH SELAMAT BERBUKA PUASA