DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
SYSTEM/SUB SYSTEM R/R (Statistik Rutin)
KETERPADUAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL DENGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Oleh: Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA Kepala.
PROGRAM KB Oleh : Colti Sistiarani SKM., M.Kes
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Pada Pertemuan Regional DAK Bidang KB tahun 2011
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL DATA BULAN DESEMBER 2008
Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional
BIDANG KELUARGA BERENCANA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
Kepala Biro Perencanaan BADAN KEPENDUDUKAN DAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
SURVEI INDIKATOR KINERJA PROGRAM KKB (RPJMN) TAHUN 2014 PUSLITBANG KB DAN KELUARGA SEJAHTERA BKKBN, 2014  
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional PROVINSI KEPILAUAN RIAU 2010.
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DESEMBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Dra. Erna Sulistyowati, MM
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERSENTASE PENCAPAIAN PA THD PPM
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB/PKS TAHUN 2008
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
DATA S.D APRIL 2011.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAMBI
BAHAN RAYEK BULAN JANUARI 2017
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
Evaluasi dan Rencana Kerja
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Transcript presentasi:

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Disampaikan oleh: Ir. Ambar Rahayu, MNS Sekretaris Utama - BKKBN RAPAT KERJA NASIONAL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA Jakarta, 12-13 Februari 2014

LANDASAN HUKUM DAK UU No.33 Tahun 2004: PP No.55 Tahun 2005 Pasal 1: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional PP No.55 Tahun 2005 Pasal 52 ayat (1) dan (2): Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013, tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014

TUJUAN Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KKB; Meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini lapangan; Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan lainnya; Meningkatnya advokasi dan KIE program KKB, khususnya di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau serta GenRe; Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun dalam keluarga; Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KKB, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan.

ARAH PEMANFAATAN DAK Bidang KB Tahun 2014 diarahkan Kepada Kabupaten dan Kota tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan sarana fisik Program Kependudukan dan KB, dengan prioritas pada Kabupaten dan Kota yang mempunyai: CPR (persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur) relatif masih rendah. Angka kelahiran (Child Woman Ratio/CWR = rasio anak di bawah usia lima tahun terhadap wanita usia subur) relatif masih tinggi. Persentase keluarga dalam kategori Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) relatif tinggi. Jumlah keluarga relatif besar. Jumlah dan kepadatan penduduk relatif besar dan tidak merata.

DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGUSULKAN DAK BIDANG KB INDIKATOR KRITERIA TEKNIS Angka kesertaan ber-KB (CPR); Angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR); Persentase KPS dan KS I (keluarga miskin) terhadap jumlah keluarga; Jumlah Kepala Kuluarga; Jumlah keluarga; Kepadatan penduduk. DATA TEKNIS Jumlah PPLKB Jumlah PLKB/PKB Jumlah Klinik KB Jumlah Desa Jumlah Kecamatan

MENU DAK BIDANG KB TAHUN 2014 NO KEGIATAN SASARAN SATUAN 2014 SISA 2015 1 Sepeda Motor 23,249 PPLKB/PKB/PLKB 917 244 2 Mobil Pelayanan KB 497 Kab/Kota 8 80 3 Mobil Penerangan KB 16 47 4 IUD KIT 26,251 Klinik 1,804 11,033 5 Implant Kit 2,045 - 6 Obgyn Bed 1,854 11,775 7 BKB Kit 80,335 Desa/Kelurahan 5,773 33,547 Notebooks PLKB/PKB/ PPLKB 18,756 9 Public Address 7,383 Total Sasaran 455 623 6,886 Kecamatan   10 KIE Kit 77,545 1,471 60,366 21,159 PIK Remaja/Mahasiswa Balai Penyuluh KB Kec

Lanjutan NO KEGIATAN SASARAN SATUAN 2014 SISA 2015 497 36 151 6,886 11 Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 497 Kab/Kota 36 151 12 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan. 6,886 Kecamatan 1,004 3,670 13 Sarana Kerja Petugas Lapangan KB 23,249 PLKB/PKB/ PPLKB 3,315 3,895 14 Personal Computer 7,383 Total Sasaran 1,814 1,781 Minimal 2/Kecamatan   15 Mobil Fungsional Pengangkut Calon Akseptor 259 238 16 Mobil Box Distribusi Alokon 29 468 17 Speed Boat Fungsional Pengangkut Calon Akseptor 8 489

Meningkatkan Mobilitas Dan Daya Jangkau Dalam Melaksanakan Tugas PENINGKATAN DAYA JANGKAU DAN KUALITAS PENYULUHAN SERTA KELENGKAPAN SARANA KERJA, PENGGERAKAN, PEMBINAAN PROGRAM KKB DAN SARANA PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA/ INFORMASI PROGRAM KKB TENAGA LINI LAPANGAN NO KEGIATAN SASARAN TUJUAN 1. Sepeda Motor (R2) (PKB/ PLKB dan PPLKB) Meningkatkan Mobilitas Dan Daya Jangkau Dalam Melaksanakan Tugas 2. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluh KB Tk. Kecamatan Kecamatan Membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi PPLKB/Kepala Cabang Dinas/ Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan, Dalam Program Pembangunan Kependudukan Dan KB Di Tingkat Kecamatan.

Lanjutan NO KEGIATAN SASARAN TUJUAN 3. Sarana Kerja Petugas Lapangan KB PPLKB/ PKB/ PLKB Meningkatkan Kinerja PPLKB/ PKB/ PLKB Dalam Melaksanakan Kegiatan Operasional Program Kependudukan Dan KB Ditingkat Lini Lapangan. 4. Personal Computer Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Meningkatkan Akurasi, Kecepatan Dan Cakupan Data Dari Lini Lapangan Ke Pusat

SKPD-KB Kabupaten dan Kota PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KB SERTA PEMERATAAN AKSES PELAYANAN KB YANG BERKUALITAS NO KEGIATAN SASARAN TUJUAN 1. Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN) SKPD-KB Kabupaten dan Kota Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB, Khususnya Bagi Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I (Keluarga Miskin) Dan Masyarakat Di Daerah Terpencil Dan Jauh Dari Fasilitas Pelayanan KB Statis (Klinik KB). 2. Kendaraan Pengangkut Calon Akseptor Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB, Khususnya Bagi Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I (Keluarga Miskin) Dan Masyarakat Di Daerah Terpencil Dan Jauh Dari Fasilitas Pelayanan KB Statis (Klinik KB)

SKPD-KB Kabupaten dan Kota Lanjutan NO KEGIATAN SASARAN TUJUAN 3. IUD Kit Klinik KB Mendukung Upaya (a) Penyediaan Pelayanan KB Berkualitas, Khususnya Kontrasepsi Gratis Bagi Peserta KB Miskin; (b) Peningkatan Jejaring Pelayanan KB Pemerintah Dan Swasta/ Non Pemerintah; (c) Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program KB; (d) Upaya Peningkatan Akses Dan Kualitas Jaminan Ketersedian Alokon Di Klinik KB; Dan (e) Upaya Peningkatan Mobilitas Dan Daya Jangkau Pelayanan KB 4. Implant Kit 5. Obgyn Bed 6. Gudang Alokon SKPD-KB Kabupaten dan Kota Meningkatkan Kualitas Penyimpanan Dalam Rangka Menjamin Mutu Ketersediaan, Efektivitas Dan Keamanan Alat Dan Obat Kontrasepsi Yang Dibutuhkan Bagi Keluarga Dan Masyarakat

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KB SERTA KELENGKAPAN SARANA KIE DAN KONSELING REMAJA UNTUK MENDUKUNG PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM RANGKA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DAN TRIAD KRR NO KEGIATAN SASARAN TUJUAN 1. Mobil Unit Penerangan (MUPEN) SKPD KKB Mendukung Upaya (a) Intensifikasi Pelaksanaan Advokasi Dan KIE Program KKB Nasional, (b) Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan (c) Peningkatan Akses Informasi Dan Pelayanan Program Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dan (d) Peningkatan Program Generasi Berencana Dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan Dan TRIAD KRR 2. Public Address Pengelola dan Pelaksana Program KKB di Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Balai Penyuluhan KB. 3. Kie Kit PLKB/PKB, Bidan/Dokter praktek KB, motivator KB, Klinik KB, Balai Penyuluhan KB Kecamatan dan Kelompok PIK Remaja/ Mahasiswa yang belum mendapatkan Sarana KIE Kit KKB (KIE Kit, KIE Pendidikan Kependudukan Kit dan GenRe Kit) Pendidikan Kependudukan GenRe Kit

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK NO KEGIATAN SASARAN TUJUAN 1. BKB Kit Kelompok BKB Yang Berada Di Tingkat Desa/ Kelurahan Meningkatkan Upaya Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Dalam Upaya Mendorong Terwujudnya Kelompok BKB Holistik-integratif

Terima Kasih