Kuntoro: Pelajaran Penting dari Brasil Kepala Satuan Tugas untuk Persiapan Pembentukan Lembaga Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AS Kembalikan Lima Tengkorak Suku Dayak Pemerintah Amerika Serikat membongkar penyelundupan lima tengkorak manusia berukir yang diyakini milik suku Dayak.
Advertisements

Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
Kebohongan Itu Amat Nyata Tidak ada yang bisa menyangkal dampak buruk pemanasan global. Frekuensi topan, badai, dan angin puting beliung di beberapa negara,
Pelatihan Pengajaran Profesional dan Pembelajaran Bermakna 3 (BTL3)
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Birokrasi Gedung Putih (Politik Pemerintahan Amerika Serikat)
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Bank Indonesia Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
a) Adm. Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. b) Adm. Publik melindungi.
KONSEP BIAYA PELAYANAN HUKUM
PENDAHULUAN EKONOMI LINGKUNGAN
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
Kelompok 6 Ibrahim Gulagnar Hanifa Galih Ajisaka Wahyu Suhana
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
Kebijakan Pelaksanaan REDD
2 Bab APBN dan APBD.
PARTISIPASI PERAN SERTA
Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar
FUNGSI MANAJEMEN dalam lingkup SISTEM INFORMASI
Bedah Kasus 2 Sertifikasi Hutan COMPLETE….
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
PROGRAM NASIONAL KESEHATAN LANSIA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
KOPERASI & kewirausahaan
Dr. Ir. Sri Wilarso Budi R. MSc.
Proses Manajemen Bencana
Oleh: Enjang Asri (6540) Imamul M. (6541) Haryo Ajie (6542)
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
BIDANG DISIPLIN AKUNTANSI DAN BIDANG PROFESI AKUNTANSI
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
Fungsi akman Pencatat skor (score keeping)
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
PROPERTY RIGHTS AND FORESTS
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
HUKUM TATA NEGARA.
Studi Kasus KEBIJAKAN KEHUTANAN COMPLETE….
MODEL PERUBAHAN DAN PENINGKATAN KOMUNITAS
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
PERAN GURU DALAM PROSES BELAJAR-MENGAJAR
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
FUNGSI MANAJEMEN dalam lingkup SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
Oleh : Iyang Yustika Asep Supriatna Restu Indra Permana Siti Aisyah
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
FUNGSI MANAJEMEN dalam lingkup SISTEM INFORMASI
FUNGSI MANAJEMEN dalam lingkup SISTEM INFORMASI
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

Kuntoro: Pelajaran Penting dari Brasil Kepala Satuan Tugas untuk Persiapan Pembentukan Lembaga Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation/REDD+, Kuntoro Mangkusubroto, menyatakan berbagai lembaga yang ada di Brasil dinilai cukup efektif dan berhasil menjalankan peran pengurangan emisi. Kunci dari ini semuanya adalah keterbukaan ke masyarakat. -- Kuntoro Mangkusubroto Salah satu penopangnya adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat sangat terbuka sehingga masyarakat dapat terlibat dan ikut mengawasi kemajuan dan kekurangan dari pelaksanaan program pengurangan emisi di negara tersebut. Penilaian itu disampaikan Kuntoro, yang juga Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) saat ditanya pers mengenai hasil studi bandingnya ke Brasil, seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (4/10/2010) sore. Pekan lalu, sebagaimana disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kuntoro bersama sejaumlah pejabat lainnya melakukan studi banding ke Brasil, yang tengah menjalankan program pengurangan emisi berdasarkan bantuan dana internasional. Studi banding dilakukan untuk mempelajari aspek-aspek kelembagaan pengurangan emisi nasional mulai dari program sampai organisasi keuangannya. (Kompas, 29/9/2010). "Kunci dari ini semuanya adalah keterbukaan ke masyarakat. Sebab, pada akhirnya tidak bisa upaya pencegahan dengan menggunakan kekuatan enforcement. Akan tetapi, masyarakat yang harus terlibat. Karena masyarakat harus terlibat, jadi itu bukan sekadar pencegahan atau konservasi, melainkan sesuatu yang dikaitkan dengan keekonomian atau kesejahteraan rakyat," tandas Kuntoro. Oleh sebab itu, tambah Kuntoro, hasil dari keikutsertaaan lembaga-lembaga di Brasil dalam program pengurangan emisi itu, berhasil luar biasa. Lembaga itu sangat efektif sekali. Satu hal yang membuat masyarakat memiliki kepercayaan tinggi kepada lembaga itu karena berbagai macam informasi dan data secara terbuka disampaikan ke masyarakat. "Dengan demikian, masyarakat ikut terlibat dan ikut mengamati kemajaun dan kekurangan program pengurangan emisi tersebut," jelasnya. Menurut dia, bentuk kesadaran masyarakat di Brasil dalam pengurangan emisi sudah mencapai tahapan kesadaran yang tinggi. "Tidak ada lagi, kalau anak sakit dan mereka tidak punya uang, mereka lantas akan menebang pohon. Akan tetapi, kalau pemerintah memiliki pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang lebih baik lagi, maka anak yang sakit cukup dibawa ke puskesmas tersebut. Dan, kita tidak perlu menebang pohon lagi," ujar Kuntoro mengambil contoh. Kesulitan di Indonesia, lanjut Kuntoro, pendekatannya terlalu pragmatis sekali. "Ini, tampaknya yang harusnya ditingkatkan lagi. Kadang-kadang, kita terlalu birokratis menanganinya dan kurang dekat dengan kehidupan mereka yang ada di alam," ungkap Kuntoro lagi. Adapun mengenai rencana pencairan dana 200 juta dollar AS dari pemerintah Norwegia terkait pelaksanaan pengurangan emisi, Kuntoro mengakui hal itu tergantung dengan kebutuhan Indonesia sendiri. "Kalau sekarang kita dikasih 200 juta dollar AS, kita akan bingung. Buat apa? Dan, bagaimana perencanaannya? Sebab, sekarang ini, lembaga pendanaannya masih dirancang," lanjutnya. Kuntoro menegaskan, Satgas Persiapan Pembentukan Lembaga REDD+ memang sudah terbentuk. Namun, pihaknya masih merancang organisasi serta unit kerjanya. "Akhir tahun, lembaga tersebut harus sudah siap," kata Kuntoro.