Laporan Penyelenggaraan Pendidikan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
Advertisements

PEMBIMBING AKADEMIK 25 Agustus Tugas PA •Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih.
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sosialisasi Kurikulum 2012 IT-Telkom Tahap-Tahap Penyusunan dan Implementasinya.
Beasiswa yg dikelola PASCASARJANA ITS.
Program Mahasiswa Berprestasi
BAB – V : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SKS
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2012 LC.
PENGAWASAN KINERJA DOSEN (PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN)
KEBIJAKAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU TIK & KKPI
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
DALAM STANDAR AKREDITASI BAN-PT
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
Peranan pendidikan Fungsi Pendidikan Tujuan Pendidikan
Rabu, 26 September Kebijakan Prodi Kurikulum 2012 (kondisi ideal :  Jumlah jam praktek total  Minimal kelulusan MK setiap tingkat adalah C  Penyelenggaraan.
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Suryanti STUDI PELAKSANAAN PPG SD PRAJABATAN DI UNESA Suryanti
Rachmat Kriyantono, Ph.D
KURIKULUM INTI TEKNIK SIPIL BMPTTSSI draft-Februari 2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
ADMINISTRASI AKADEMIK
KURIKULUM dan SILABI FKM UNDIP
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Fasilitasi penyusunan Borang Prodi
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
PELANGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS (PKK) 2017
Kewajiban dan Hak Untuk Mengoptimalkan Kinerja Dosen
KORPUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
Universitas Budi Luhur Kampus C Salemba
Draf Kurikulum PSIK UIN 2017
Permen Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 16 (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: paling lama.
Peran Guru TIK pada Kurikulum 2013
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
SOSIALISASI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN
REGULASI UNTUK KURIKULUM
Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG)
Oleh : Dwi Oktafia Ariyanti
Di Susun : Alia Syamhandayani Petrus Ola Payon Retno Wulandari
SOSIALISASI PROGRAM EKIVALENSI KURIKUKULUM
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
ORDIK MABA 2016/2017 Program Magister Akuntansi (MSA)
VERVAL DOKUMEN 1 KURIKULUM 2013
Oleh: Drs. H. Syafruddin Amir, MM Ketua Prodi PAI (Tarbiyah)
PPL PPG-SM3T I GEDE NURJAYA.
WELCOME Peserta Sosialisasi & Workshop
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis FKKMK UGM
Tahun 2012 Menunggu Karya Nyata Anda
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)
Program Studi Pendidikan Dokter
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
Jurusan Pendidikan Sejarah. Visi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Mewujudkan Program Studi Pendidikan Sejarah yang maju sebagai.
Slamet Widodo, MSi. Mokh. Rum, MP.
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KEGIATAN PENDIDIKAN di PERGURUAN TINGGI
Kuswanto, 2007 STATISTIKA TERAPAN.
ADMINISTRASI AKADEMIK
Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Laporan Kinerja PT
Modul 4 - TOT RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Program Studi Teknik Elektro
PERATURAN AKADEMIK.
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 5 :
Transcript presentasi:

Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Kerjasama STAN dan Pemerintah Daerah

Daftar Tamu VIP

Latar Belakang Undang-undang PDRD No 28 Tahun 2009  kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PBB dan BPHTB Setiap Pemda harus menyiapkan SDM, Infrastruktur, dan Regulasi yang terkait Tahun 2014 adalah batas akhir implementasi pendaerahan PBB-P2 di setiap Pemda

Tindak Lanjut STAN, DJP, dan DJPK bersinergi dalam merumuskan Program Diploma Konsentrasi Penilai dan Operator Console PBB-P2 Target kompetensi  menjadi pengelola pendaerahan PBB-P2 tingkat dasar Program Diploma I (2 semester / 1 tahun) berbasis keahlian teknis pengelolaan PBB-P2

Kurikulum Mata kuliah wajib nasional  sesuai aturan penyelenggaraan pendidikan tinggi Mata kuliah wajib STAN  ciri khas pengelolaan keuangan negara Mata kuliah keahlian  sesuai dengan spesialisasi dan konsentrasi Beban SKS 50 dibagi dalam 2 semester, dan setiap semester dibagi menjadi 2 periode

Kegiatan Akademik & Non Akademik Kuliah tatap muka & Praktikum Studi Lapangan Magang/PKL di masing-masing Pemda Workshop, Ceramah Umum, Kuliah Umum Studi Banding Pengembangan Kepribadian (outbond)

Kilas Balik Angkatan Keterangan Jumlah I Peserta Seleksi 169 Lulus Seleksi 124 Lulus Kuliah 121 II 139 108 100 Jumlah Pemda Angk I & II 86

Angkatan III (1) Keterangan Jumlah Peserta seleksi 148 Jumlah Pemda 51 Lulus Seleksi Penilai 73 Lulus Seleksi OC 60 Gagal dalam masa pendidikan 4 Wisuda Penilai 71* Wisuda OC 60* *termasuk 2 alumni dari penundaan angkatan II

Angkatan III (2) Keterangan Jumlah IPK Tertinggi Penilai 3,82 IPK Terendah Penilai 2,75 IPK Rata-rata Penilai 3,32 IPK Tertinggi OC 3,71 IPK Terendah OC 2,76 IPK Rata-rata OC 3,24