MANAJEMEN PENDAFTARAN DAN PEMETAAN TANAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKSI SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN Kantor PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Advertisements

Rumah Susun Di INDONESIA.
MENURUT HUKUM INDONESIA
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
SURVEI KADASTRAL oleh EKO SUHARTO.
HAK ATAS TANAH M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
Sebagai Satu-Satunya Lembaga Hak Jaminan atas Tanah
Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI Guru Besar Hukum Agraria FHUI
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
Oleh : Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
DEDHI KUSMANTO, Penolakan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik dan Akibat Hukumnya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati)
PEMBEBANAN HAK (HGB DAN HAK PAKAI) DI ATAS TANAH HAK MILIK
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Pertemuan ke – 5 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Pertemuan ke – 2 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
HERU PURWOWIDODO, PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA SERTIFIKASI HAK TANAH DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG.
FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
OKE BRAHMANTIA PUTRA, Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji.
SISTEM RESI GUDANG (Warehouse Receipt System)
NOOR AZIZAH, pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah.
MATERI DIKLAT DASAR PERTANAHAN
TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT/HUTANG
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA
DEWI NURUL MUSJTARI SRI WIDODO FAKULTAS HUKUM UMY
ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA
DODY SANTOSO, Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
ARIEF BUDIMAN, Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
ELFA DINUL FU'AIDYATI, Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian untuk tanah yang Bersertifikat dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan.
FUNGSI TANAH sebagai wadah sebagai faktor produksi
Hak tanggungan sebagai hubungan hukum kongkret
PENDAFTARAN TANAH Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada 19 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian.
PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK.
Pertimbangan yang menjadi Prasyarat utama Sesuatu benda Dapat diterima
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
SKMHT Notariil ?.
Pertemuan ke – 11 HUKUM AGRARIA
Hukum administrasi pelayanan publik
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PEMBAHASAN UTS Hukum Agraria Minggu ke-8
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
Pengantar Hukum Pendaftaran Tanah
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
Sebagai Satu-Satunya Lembaga Hak Jaminan atas Tanah
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
Pengukuran Tanah dan Penerbitan Surat Ukur
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
Pengantar Hukum Tanah.
KEBIJAKAN PENATAAN PERTANAHAN DALAM HAK PAKAI
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
PENDAFTARAN TANAH. Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan : 1.tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan.
HAK TANGGUNGAN
Disampaikan oleh: Jaya, s.h., m.m kEtua umum kapti agraria
HAK GUNA USAHA - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Transcript presentasi:

MANAJEMEN PENDAFTARAN DAN PEMETAAN TANAH PASCA SARJANA MANAJEMEN BISNIS BOGOR 2007 Yuli Mardiyono BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DASAR PERATURAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997

PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DASAR HUKUM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL I. Pasal 19 UUPA  Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.  Kegiatan pendaftaran tanah harus meliputi, kegiatan : Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut Pemberian surat-surat tanda bukti hak PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24/1997

Kedudukan Pengukuran dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Perpetaan NIB Pembukuan Pembukuan Hak Penunjukan batas Pematokan batas Pengukuran bidang Pengisian formulir 5. Pengumuman 6. Sanggahan / keberatan Sertipikat 7. Penerima sertipikat

Untuk melihat file lengkapnya silahkan menghubungi kami di www.mb.ipb.ac.id