SUB DIREKTORAT FARMASI KOMUNITAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR) DI INDONESIA
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
Data dan Informasi Kesehatan
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM PELAKSANAAN SJSN
Penerapan SUFA Puskesmas Kalideres Jakarta Barat
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PANDUAN.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
KEGIATAN SUBDIT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TAHUN 2014
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
AGENDA PROGRAM PAMSIMAS KOMPONEN 2 KESEHATAN TAHUN 2015
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
Tindak Lanjut – Rencana Kerja
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Template Strategy Map and Balanced Scorecard Komponen: Advokasi JAKARTA, 5-6 November 2009.
Standard Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
Subdit Farmasi Klinik.
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
APLIKASI PMK DAN SP2 KP DI RUMAH SAKIT Sumijatun, September 2014
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Konseling dan PIO Hening Pratiwi, M.Sc., Apt.
AKREDITASI PUSKESMAS.
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
SHIP PARTNER.
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PENGANTAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DAN RUMAH SAKIT
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Pelayanan Informasi Obat
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
FARMASI RUMAH SAKIT KELOMPOK 6.
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
PROGRAM NASIONAL.
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Oleh : Nandang Jamiat (IPKKI Provinsi Jawa Barat).
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

SUB DIREKTORAT FARMASI KOMUNITAS RAPAT KONSULTASI TEKNIS – DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN TAHUN 2014

SUBDIT FARMASI KOMUNITAS Drs. Elon Sirait, Apt., M.Sc.PH Fachriah Syamsuddin, S.Si., Apt. Ria Astuti, S.Farm., Apt Yeni, S.Farm Indah Susanti D., S.Si., Apt. Andrie F., S.Farm., Apt. Rizqi M., S.Farm., Apt.

KONDISI PELAYANAN KEFARMASIAN DI KOMUNITAS Sesuai amanah UU No.36 /2009 dan PP No. 51 / 2009, Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh Apoteker Kualitas dan Kuantitas SDM Apoteker masih sangat terbatas Perlunya dukungan /Komitmen penentu kebijakan dan Stakeholder Fasilitas dan sarana untuk pelaksanaan Yanfarklin belum memadai Pemahaman pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada patient safety belum memadai

INDIKATOR “Puskesmas Perawatan yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar”. Definisi “Puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar” Adalah Puskesmas yang melaksanakan Pemberian Informasi Obat dan Konseling 2010 7 % 2011 15 % 2012 25 % 2013 35 % 2014 45 %

CAPAIAN INDIKATOR 7 % 15,15 % 25,01 % 35,15 % 39,79%)* 2010 2011 2012 Ket: )* hingga Mei 2014 2010 7 % 2011 15,15 % 2012 25,01 % 2013 35,15 % 2014 39,79%)*

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013 HASIL MONITORING DAN EVALUASI 70 PUSKESMAS DI 18 PROVINSI TAHUN 2013

……HASIL MONITORING DAN EVALUASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2013 Hasil monitoring dan evaluasi 70 puskesmas di 18 provinsi tahun 2013

UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEFARMASIAN Advokasi untuk meningkatkan pemahaman pelayanan kefarmasian Meningkatkan kompetensi dan percaya diri apoteker Advokasi untuk memperoleh dukungan penentu kebijakan Perkuat sarana informasi dan sarana dukung lainnya 9 9

PERAN TENAGA KEFARMASIAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN MANAJERIAL PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA SESUAI STANDAR PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKKES SESUAI PERENCANAAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI TERKAIT PENGELOLAAN & PELAYANAN FARMASI KLINIK RUTIN MELAKUKAN EVALUASI DAN DITINDAKLANJUTI PELAYANAN FARKLIN PELAYANAN & PENGKAJIAN RESEP DILAKUKAN SESUAI SOP, TERMASUK PASIEN RUJUK BALIK PEMBERIAN INFORMASI OBAT, KONSELING, VISITE DAN PEMANTAUAN TERAPI OBAT DILAKUKAN SESUAI STANDAR DAN DIDOKUMENTASIKAN HOME PHARMACY CARE DILAKUKAN UNTUK PASIEN AGAR MENINGKATKAN KEPATUHAN &MENCEGAH RESISTENSI OBAT PROMOTIF & PREVENTIF INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PASIEN/ MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI - PENYULUHAN - PENYEBARAN INFORMASI SEPERTI LEAFLET, NEWSLETTER, SPANDUK, DAN POSTER Apoteker berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional dengan harga yang terjangkau

STRATEGI SUBDIT FARMASI KOMUNITAS TAHUN 2014 NSPK Preliminary Tool Assesment Yanfar di Apotek dalam rangka Penerapan Akreditasi (6 Provinsi) Pengembangan Sumber Daya Percepatan Mutu Yanfar di Puskesmas Perawatan (Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bali) Pengembangan Software PIO Berbasis Web Server Pembekalan Bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Untuk Penatalaksanaan Pelayanan Rujuk Balik Pada Penyakit Kronik Evaluasi Pelaksanaan Yanfar di Puskesmas Penguatan Jejaring Kerja Koordinasi Lintas Sektor dlm Rangka Peningkatan Yanfar Advokasi Yanfar di Puskesmas kpd Mahasiswa Program Apoteker

STRATEGI SUBDIT FARMASI KOMUNITAS UNTUK MENCAPAI INDIKATOR DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN NO STRATEGI TUJUAN Output 1 Preliminary Tool Assesment Yanfar di Apotek dalam rangka Penerapan Akreditasi (6 Provinsi; NAD, Kalteng, DKI Jakarta, Jateng, NTB, Sulteng) Untuk uji coba tools assessment implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek dalam penerapan akreditasi. Tersedianya tools assessment implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek dalam penerapan akreditasi. 2 Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Perawatan (Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bali,) Sarana untuk melakukan sosialisasi & pelatihan kpd ka.puskesmas & pengelola obat ttg peran & tanggung jawab apoteker/tenaga kefarmasian sebagai penanggungjawab yanfar dipuskesmas perawatan Meningkatnya mutu yanfar di puskesmas perawatan 3 Pengembangan Software PIO Berbasis Web Server Untuk melengkapi database sofware PIO yang telah ada dalam rangka meningkatkan mutu yanfar Tersusunnya Software PIO BerBasis Web

…STRATEGI NO STRATEGI TUJUAN Output 4 Pembekalan Bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas pada Penatalaksanaan Pelayanan Rujuk Balik Untuk Penyakit kronik Untuk melatih tenaga kefarmasian secara teknis pada penggunaan obat tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi apoteker pada Penatalaksanaan Pelayanan Rujuk Balik Untuk Penyakit Kronik Tersedianya tenaga kefarmasian yang mampu melaksanakan yanfar untuk penyait kronis 5 Advokasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas kepada Mahasiswa Program Profesi Apoteker - Sum.Barat: Unand Jawa Timur : Unair Advokasi sekaligus pembelajaran bagi apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian di puskesmas serta Sebagai forum komunikasi antara Mahasiswa, Pemerintah dengan Perguruan tinggi terkait yanfar di komunitas Dukungan Perguruan Tinggi Farmasi dalam mempersiapkan Calon Apoteker agar siap melaksanakan yanfar di puskesmas

…STRATEGI 6 Evaluasi Pelaksanaan Yanfar di Puskesmas TUJUAN Output 6 Evaluasi Pelaksanaan Yanfar di Puskesmas Untuk mendapatkan data dari dinkes provinsi/ kab/kota tentang pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas dan untuk mengevaluasi pelaksanaan yanfar di puskesmas, dinkes provinsi/ kab/ kota. Data pelaksanaan yanfar di puskesmas 7 Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Sebagai forum diskusi antara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait penempatan Apoteker di Puskesmas dalam mendukung pelaksanaan SJSN . Peningkatan yanfar yang optimal di komunitas

STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEFARMASIAN Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dianggarkan dari APBD & APBN Melaksanakan kerjasama penelitian dan sharing informasi dengan Perguruan Tinggi /Fakultas Farmasi tentang praktek pelayanan kefarmasian di komunitas Advokasi ke Kab /Kota untuk Pengangkatan Apoteker di Puskesmas (sesuai amanah PP 51) Pelayanan kefarmasian dimasukkan dalam Penilaian Kinerja Puskesmas kerjasama Bidang terkait di Dinkes Prov/Kab/Kota.

Pemberian Informasi Obat & Konseling Visite

KESIMPULAN Perlunya meningkatkan Peran Provinsi dalam memfasilitasi, advokasi, mendorong Kab/kota untuk keberhasilan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pelaksanaan Yanfarklin sangat membantu peningkatan mutu pelayanan kepada pasien di Puskesmas. Eksistensi Apoteker mulai dirasakan manfaatnya & Kepuasan Pasien terhadap pelayanan kesehatan meningkat.