RESUME RAKERNIS BIDANG OPERASI & TEKNIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Acuan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Sebagaimana Tertuang Dalam Pasal 6 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan.
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Penulisan Surat Resmi Muhammad Rachman Mulyandi, SE, MBA
KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA
SAHAM DAN PROSES TRANSAKSI
LAMBOK M. HUTASOIT Jakarta 22 Agustus 2011 DEBAT CALON PEMILU CALKETUM IAGI
Pelayanan Propagasi NVIS Menggunakan MSILRI
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Ssasdas.
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
SEKILAS TENTANG KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 49 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO.
Kebijakan Penjaminan Mutu
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
ORGANIZATION BEHAVIOR KNOW THE GAME GET RESULT 1Universitas TELKOM.
IZIN AMATIR RADIO (I.A.R)
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Panduan Kerja Praktek S1 Teknik Informatika Semester Genap 2013/2014
PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK & PRAMUKA PANDEGA
KETENTUAN KUR-LINKAGE
MONITORING DAN EVALUASI MTKI – MTKP 2012 Oleh : Divisi Evaluasi MTKI.
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAWASAN
RAPAT SEMESTERAN DAN KENAIKAN KELAS PERCEPATAN 2014 – 2015
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
KEBIJAKAN ORARI DAERAH JAWA BARAT
RAPAT KERJA TEKNIS ORARI DAERAH JAWA BARAT
BAB I PENDAHULUAN Penundaan Rakerpus dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan MUNAS VI, Juli 1996, mengangkat Dewan Pengawas dan Penasehat.
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) Oleh
Pekalongan, 19 September 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sekilas Tentang IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
Pengelolaan Dana Hibah
Pengajuan Mekanisme FORMA Musyawarah Mahasiswa Kamis, 24 April 2014 Aula Student Center FE UI.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Evaluasi Emis Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
LATAR BELAKANG : Membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Meningkatkan kecakapan hidup sesuai dengan.
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
SHIP PARTNER.
PENGERTIAN KOPERASI.
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA.
BAB I PENDAHULUAN Penundaan Rakerpus dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan MUNAS VI, Juli 1996, mengangkat Dewan Pengawas dan Penasehat.
LANGKAH STRATEGIS DALAM MEMBANGUN MICRO FINANCE BERKELANJUTAN.
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Komunikasi DARURAT marabahaya
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
ONE WORLD ONE LANGGUAGE AMATEUR RADIO A NATIONAL RESOURCES
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
Komunikasi DARURAT marabahaya
RAPAT KERJA WILAYAH RAPI WILAYAH 09 CILACAP
Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.
Laporan & Pandangan Umum
SISPALA TATA TERTIB KOMPETENSI SOP SEKOLAH ORANG TUA ALUMNI TATA KELOLA ORGANISASI DAN MONITORING SISPALA.
Transcript presentasi:

RESUME RAKERNIS BIDANG OPERASI & TEKNIS ORARI DAERAH JAWA BARAT

SOP dibuat setiap jenis kegiatan, dengan mengacu PERMEN 33/2009, Kode Etik, AD/ART dan SK Ketua Umum ORARI Pusat. Penertiban penggunaan Band Frekuensi AR, merupakan tanggung jawab bersama antara Pengurus ORARI Lokal dengan ORARI Daerah Jawa Barat. Seksi Monitoring ORDA Jabar sangat terbatas hanya 2 orang, untuk Band Frek VHF agar dibantu oleh Pengurus Lokal. SDR merupakan tool yang baik untuk diimplementasikan di ORDA dan Lokal, untuk onitor Spectrum Frekuensi seluruh Band. SWL diusulkan agar dapat dijadikan syarat kenaikan tingkat dari Siaga ke Penggalang

Setasiun khusus (Sta Lokal, Gateway, Repeater dan Club Sta) agar segera dilengkapi dengan Ijin yang Syah (IAR) sesuai tingkatannya. Kerja sama dengan berbagai intansi agar lebih ditingkatkan, baik di tingkat Daerah maupun Lokal. Setiap lokal agar mendata anggota yang telah mengikuti pelatihan SAR dan CORE untuk di jadikan Time CORE Lokal masing-masing Lokal dianjurkan untuk mengajukan Sta Club Sesuai tertuang dalam SK Ketua Umum ORARI Pusat KEP- 068/OP/KU/2009, dengan ketetapan yang disepakati, dengan Minimal Equipment dan 4 kali Kegiatan Internatiional Contest Stasiun Lokal wajib mengikuti Jawa Barat Net pada 80 Meter Band, setiap Senin – Kamis pukul 12.30 UTC