Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
Advertisements

POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI NAD
SISTEM AGRIBISNIS OLEH : Dr. Ir
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Makalah Kunci (Keynote Speech)
SISTEM AGRIBISNIS.
STRATEGI OPERASI STIE PUTRA BANGSA.
Topik: Visi Pertanian Abad 21 (Pertanian Yang Berkebudayaan Industri)
PENYULUHAN PERTANIAN.
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian
Ketahanan dan Keamanan Pangan Klaster AGRO The food chain.
ANALISA FINANSIAL DAN EKONOMI
FAKTOR PRODUKSI MANAJEMEN USAHATANI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
 Melaksanakan identifikasi masalah wilayah irigasi dan bangunan pelangkap lainnya.  Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan serta Pembinaan atas Pengelolaan.
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
PENGEMBANGAN TEMBAKAU DI JAWA TIMUR
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
Bab 7 Manajemen dan Strategi Pemasaran
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
RENCANA PRODUKSI DAN PERCEPATAN HILIRISASI BENIH KOMODITAS PERKEBUNAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
Arah Kebijakan Persusuan
PEREKONOMIAN INDONESIA
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
Lanjutan bab 3 Pertemuan 6.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Manajemen Teknologi Agribisnis
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Ukuran Keberhasilannya
Peranan Pertanian dalam Pembangunan Perekonomian Di Indonesia
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
SOSIALISASI & PROMOSI KEGIATAN UKM SASARAN
Perencanaan Usaha Stenly Mandagi, SP Fasilitator PL-I
Sasaran Jangka pendek:
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 24 Desember 2009
Arah Kebijakan Persusuan
PENGENALAN INDUSTRI PANGAN
PROFIL PETERNAKAN SAPI PERAH DI JAWA TIMUR TH 2008
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Membangun Pertanian Modern di Wilayah Perbatasan FARID BAHAR Bogor, 8 Maret 2018.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Oleh: Ir. FAUZIAH, MSi Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bengkulu, 1-2 Agustus 2018.
CASCADING DINAS PERTANIAN KAB. SAMPANG TAHUN 2017
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
Transcript presentasi:

Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN ) DR.Sultoni Arifin Direktur Eksekutif Disampaikan pada Seminar Nasional Feed Indonesia Feed World III Kadin, 1 Desember 2014 Dewan Teh Indonesia Indonesia Tea Board

Posisi Pertehan Indonesia di Dunia Total Produksi Dunia : 4.162 Jt Ton 3%

Identifikasi Permasalahan Pertehan Nasional Kondisi tanaman 60% merupakan tanaman tua/rusak. Produktivitas rendah hanya 50% dari potensi produksi. Mesin pengolahan umumnya tua dan idle capacity. Umumnya belum berstandard GMP, HACCP/ISO, SNI Biaya produksi per tahun naik > 10%, tetapi harga jual hanya naik ± 4%. Usaha perkebunan teh sejak 10 tahun terakhir umumnya merugi.

Diperlukan Gerakan Terpadu Agar Berkelanjutan Kegiatan 1, 2, 3, dilakukan secara simultan karena interdependensi nya sangat kuat Perbaikan subsistem Usaha tani Perbaikan subsistem Pengolahan Pembenahan subsistem Pemasaran 1 2 3 Perbaikan tataniaga (supply chain) teh Indonesia melalui kemitraan; Percepatan rekondisi pabrik pengolahan teh rakyat yang sudah tidak efisien. Peningkatan produktivitas dan mutu teh melalui program peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi dengan menggunakan klon unggul bermutu. Penguatan kelembagaan lelang teh di Indonesia melalui perbaikan organisasi dan sistem lelang dengan membentuk Pusat Lelang Teh Indonesia; Pengembangan unit pengolahan untuk diversifikasi produk teh. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dan pembinaan untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Mengintensifkan promosi teh Indonesia di pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri Percepatan sosialisasi dan penerapan sistem mutu SNI, GHP, GMP, dan HACCP (keamanan pangan) serta pengawasannya. Peningkatan efisiensi biaya produksi dengan percepatan sosialisasi dan penerapan teknologi produksi yang telah dihasilkan oleh Pusat Penelitian Teh/Lembaga Riset Perkebunan. Mengendalikan ekspor dan impor teh Indonesia sehingga terjadi keseimbangan antara supply dan demand teh di dalam negeri ,

Penguatan Kelembagaan Petani Perlu jaminan pasar Perlu penguatan kelembagaan Perlu pendekatan baru mengelola kebun dalam satu manajemen Diperlukan MITRA yang mampu memberikan jaminan pasar (off taker), sekaligus membina pengelolaan kebun milik para petani dalam satu manajemen.

Konsep Pembentukan BUMP Pada dasarnya pengelompokan petani memakai pola existing. Secara bertahap petani diajak untuk menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada satu manajemen. Diperlukan mitra dari BUMN maupun SWASTA. Diperlukan bantuan pemerintah, khususnya untuk perbaikan kebun yang sudah terlanjur rusak. Diperlukan formula win-win dalam penentuan harga. Diperlukan bantuan pemerintah untuk asistensi penguatan kelembagaan. Sudah mendapat respons Bapak Wamentan untuk mengalokasikan dana Rp. 100 M pada APBN 2014

“PT Indonesian Tea Incorporated” Model Kelembagaan Petani Jangka Panjang Mengingat bahwa bertani teh harus diarahkan untuk tujuan bisnis, dan aktifitas bisnis selalu terekspose pada tingkat persaingan yang intensif baik dalam skala global, regional, maupun lokal, maka : Dalam jangka panjang kelembagaan Petani teh harus diarahkan untuk menjadi korporasi Perilaku dan kelembagaan petani harus diarahkan kepada kelembagaan bisnis yang sesuai Setelah pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan kelembagaan petani dalam bentuk cluster “PT Indonesian Tea Incorporated” Petani sebagai pemegang saham sekaligus sebagai tenaga kerja pada korporasi yang dibentuk, di mana lahan petani digunakan sebagai basis kontribusi sahamnya. Dengan demikian, keuntungan ganda diperoleh bagi Petani, sekaligus dapat memangkas rantai pemasaran agar menjadi lebih efisien, dan peningkatan professionalisme korporasi secara lebih signifikan.

Road Map – Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN) Peran Dewan Teh Indonesia (DTI) dalam GPATN : Kontribusi dalam perencanaan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dari para stakeholders. Kontribusi dalam monitoring untuk mengevaluasi apakah berbagai kegiatan tersebut sudah saling melengkapi menuju sasaran nasional yang diharapkan.

Program Pemberdayaan Kebun Teh Rakyat Program Pemberdayaan Petani rakyat Peremajaan Kebun Rehabilitasi Kebun Intensifikasi Kebun

Kondisi Existing & Rencana Pengembangan 2014 Lokasi Kebun Teh Rakyat di Jabar Rencana Pengembangan 2014 1.050 Ha 525 Ha 1.050 Ha 525 Ha 400 Ha 1.050 Ha 200 Ha 265 Ha 60 Ha 200 Ha Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia, Ditjen Perkebunan

Proposal Rincian Anggaran Rp. 100 M Disusun oleh Ditjen Perkebunan bersama Disbun Prov Jabar, Puslit Teh Gambung dan DTI

Jangan sampai lingkungan terancam Terima Kasih