Pengembangan & Rencana Induk IT Dalam Mendukung e-Government

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Advertisements

Aplikasi Teknologi Informasi
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
E-government (Electronic Goverment). Pengertian & 7-an:  Pemanfaatkan ICT secara optimal di semua bidang penyelenggaraan pemerintahan baik di wilayah.
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROSES AUDIT
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Rencana Induk Pengembangan e-Government

Sistem Informasi Berbasis Web
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
Solusi e-Government Untuk Mendukung Rehabilitasi & Rekonstruksi
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
E-Government E-Governance
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Dr.Dra.Rochayati Basra,M.Pd
PENGEMBANGAN JOGJA CYBER PROVINCE DI PEMERINTAH DAERAH PROV DIY
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
Pengembangan & Rencana Induk IT Dalam Mendukung e-Government
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Sistem Informasi Manajemen untuk
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
OLEH: Hj. ATTY SUHARTI, S.E. WALIKOTA CIMAHI JAKARTA, 9 SEPTEMBER 2015
e-goverment (Electronic Goverment) Komputer dan Pemerintahan
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sistem Informasi Manajemen untuk
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Sistem Informasi Manajemen untuk
Presented by: Cempaka Paramita,
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
E-Government Reformasi Birokrasi
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
E-Government Reformasi Birokrasi
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
Konsep sistem informasi
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

Pengembangan & Rencana Induk IT Dalam Mendukung e-Government

Latar Belakang Pesatnya perkembangan Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika) secara global Instruksi Presiden RI no. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia Penerapan Teknologi Informasi (TI) dilingkungan Pemerintahan merupakan faktor pendukung pembangunan yang mencakup aspek POLEKSOSBUD & Hukum dimana Pemerintah bisa memfasilitasi informasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis yang dapat diakses baik dalam lingkup lokal/regional maupun global. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Globalisasi perdagangan BATAM sebagai Bandar Dunia yang Madani

Maksud dan Tujuan Mengembangkan dan mengoptimalkan Sumber Daya yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan perekonomian serta menjawab tantangan globalisasi perdagangan dunia Membangun Sistem Informasi yang berorientasi kepada: Sistem Informasi Eksekutif Sistem Informasi pendukung pengambil kebijakan Kesamaan persepsi dan satu definisi tentang data dan informasi program pembangunan serta meningkatkan kinerja dan koordinasi antar instansi Pemda maupun dengan Pemerintahan lainnya Mengintegrasikan dan menyusun pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi guna mengakomodasi pelayanan informasi masyarakat dan pelaku usaha

Sasaran Tersedianya data-data dan informasi yang akurat sebagai bahan acuan kegiatan berbagai program pembangunan serta terciptanya kesinambungan pembangunan Terbentuknya satu sistem infromasi manajemen pemerintah yang dapat diakses secara online dalam 24 jam per hari Membangun sistem informasi luas yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan efisiensi manajemen Pemerintahan seperti berikut: Internal Instansi Pemerintah Kota Antar Pemerintah (Government-to-Government, G-to-G) Antar Pemerintah Pelaku Bisnis (Government-to-Business, G-to-B) Antar Pemerintah dengan Masyarakat (Government-to-Citizens, G-to-C) Terbentuk Sistem Informasi elektronis Pemerintah Kota Terciptanya satu Pusat Bank Data (Data Warehouse) dan standardisasi data serta sistem aplikasi Pemerintah Kota Implikasi positif terhadap peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan informasi yang dapat diakses secara online pada tingkat lokal/regional maupun global.

Nation-wide IP Backbone Model Jaringan e-Government Nation-wide IP Backbone Kab Propinsi Kab PEMKOTA Kota Lembaga Badan Dinas Kec-1 Kec-2 Kec-n KECAMATAN KECAMATAN LEMBAGA Kantor Walikota KECAMATAN BADAN KECAMATAN DINAS

PELAKU EKONOMI/REKANAN Model Interaksi Kegiatan Pemerintahan · Kegiatan Pelayanan Masyarakat Pelayanan perijinan dan lainnya sesuai dengan rekomendasi Depdagri dan kebutuhan PemKota sendiri · Kegiatan Koordinasi Antar Pemerintahan Kegiatan pelaporan, koordinasi dan lain-lain, antar PemKo/Pemkab/Pemprop/Pusat · Kegiatan Bisnis Kegiatan transaksi bisnis antara PemKo dengan pelaku bisnis dan Investor · Kegiatan Operasional dan Pelayanan Internal Pemerintah Kota Kegiatan internal PemKo yaitu: antar instansi, lembaga dan lainnya dilingkungan PemKota SUPPORT / SERVICES S E R V IC E S AKSES e-Gov PemKo INTERNAL PEMKO B-1 B-2 D-1 D-2 L-2 L-1 Dinas/Badan/Lembaga PELAKU EKONOMI/REKANAN ANTAR PEMERINTAH MASYARAKAT/PENDUDUK

Arsitektur Informasi e-Government Arsitektur informasi ini menggambarkan model alur pembentukan informasi dari unit operasional, informasi taktis dan informasi strategis yang digunakan di lingkungan PemKota . Informasi yang dihasilkan berupa informasi untuk pimpinan, informasi umum dan informasi strategis untuk umum, informasi pemerintahan dan informasi kegiatan dan transaksi internal

Media Akses Informasi e-Government Media akses informasi adalah sarana akses yang digunakan oleh jajaran pimpinan, masyarakat umum maupun pegawai dan instansi terkait untuk mendapatkan dan memasukkan informasi. Jenis, sifat dan peruntukan informasi tersebut berbeda pemanfaatannya, maka dibuat media akses informasi dan otoritas akses yang berbeda. Media akses umum digunakan internet, sedangkan untuk jajaran pimpinan dan personil dilingkungan PemProp dan instansi terkait lainnya digunakan intranet. MEDIA AKSES MEDIA AKSES PUBLIK PUBLIK Internet INTERNET INTERNET INTERNET INFORMASI INFORMASI UMUM UMUM PIMPINAN PIMPINAN PEMPROP PEMPROP Intranet INTRANET INFORMASI INFORMASI INTRANET INTRANET INTRANET STRATEGIS & STRATEGIS & TAKTIS TAKTIS INSTANSI INSTANSI INFORMASI INFORMASI KEGIATAN KEGIATAN PDE/INFORKOM PDE/INFORKOM OPERASIONAL OPERASIONAL

Aplikasi online berbasis WEB Layanan informasi internal: Laporan elektronis (PemKo – PemProp dan Pusat) Aplikasi Database Online Executive Information System Decision Support System Info lainnya sesuai kebutuhan dapat diaplikasikan dengan memanfaat-kan Internet Protocol berbasis Web Layanan Publik: (eksternal) Info Pemerintahan/Pembangunan Info layanan PemKo seperti: Lisensi, Retribusi, Pajak, IMB, dll. Peluang investasi, Pariwisata, regulasi, bisnis & perdagangan, dll. SIUP, NPWP,dll sesuai kebutuhan InfoKom & Humas Pusat Informasi Remote Node

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN E-GOVERNMENT

Membangun Bank Data Bank Data Pemkota Implementasi e-Government berbasis IT diarahkan untuk membangun Bank Data (Data Warehouse) yang didukung oleh Sistem Informasi Eksekutif dan Informasi Pendukung Pengambil Kebijakan secera cepat dan tepat melalui pengintegrasian data/informasi dari seluruh Instansi dilingkungan PemKo Bank Data Pemkota Sekretariat Kota Dinas Kantor Arsip & Perpusta- kaan Bag. Hukum dan Ortal Dinas Industri & Perdagangan Dinas Pemuda & Olah Raga Bag. Pembangunan Dinas Kependudukan Dinas Kebersihan & Taman Bag. Protokol Dinas Inkom & Humas Dinas Pasar Bag. Kuangan Badan Pengawas Dinas Perhubungan Dinas KimPrasWil Bappeda Payakumbuh Dinas Pertanahan Dinas Pendidikan Kantor Satpol & Pamong Praja Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas PemMasyKop & UKM Badan Penanaman Modal Ass. Adm. Pem. & pembangunan Dinas KelPerikanan&Pertanian Ass. Adm dan Umum Badan KesBang & Pel. Masy. Dinas Pendapatan Bag. Tata Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja

Membangun Aplikasi Operasional Instansi Aplikasi Ketataprajaan Aplikasi Administrasi OrTal Aplikasi Pelaporan Ke Pemprop. & Pusat Perleng- kapan Otonomi Daerah Adm & Umum Asisten Ketataprajaan Asisten Administrasi Pemerintahan Keuangan SIM Sekretariat Kota Aplikasi Ekonomi & Pembangunan Aplikasi Pembinaan Hukum & Sosial Per- ekonomian Hukum Bina Sosial Asisten Ekonomi & Pembangunan Asisten Pembinaan Hukum & Sosial KOORDINASI KE BAWAH Pem- bangunan Pemberd. Perempuan

Sampel: Aplikasi Operasional Instansi BAPPEDA e-Gov PemKota Aplikasi Perencanaan Ekonomi & Keuangan Aplikasi Perencanaan SDM & Sosial Budaya Aplikasi Sarana & Prasarana Aplikasi RenBang & BangTek Aplikasi Sekretariat Subbid Pertanian Subbid Keuangan, PDU, & Parawisata Subbid Perdagangan Koperasi & Jasa Subbid Industri, Sumber Daya Alam & Kelautan Subbid Kependudukan, TK & PP Subbid Pemerintahan, Hukum & Komunikasi Subbid Pendidikan,Mental Spritual & udaya Subbid Kesehatan & Kesejah.Masyarakat Subbag Kepegawaian Subbag Keuangan Subbag Umum Subbag Organisasi & Hukum Subbid Perhubungan Subbid Tata Ruang & Lingkungan Hidup Subbid Pengairan & Sumber daya Air Subbid Pengembangan Wilayah Pembangunan Subbid Kerjasama Luar Negeri Subbid Kerjasama Antar Daerah & Lembaga Masyarakat Subbid Teknologi & Informasi

KANTOR PEMKO PAYAKUMBUH Membangun Jaringan Backbone e-Gov. LOKASI B LOKASI A CLOUD INTERNET KANTOR PEMKO PAYAKUMBUH DPRD KOTA KTP/KK IMB/IL SITU/HO TRAYEK REKLAME SIUK TDI/TDP/SIUP TU SERVER FARM BANK KECAMATAN 1 … 8 LOKASI C

Intranet Kantor Pemerintah Kota Krbersihan & Pertamanan ISP GOVERNMENT NET INT’L ORG. NET Intranet Kantor Pemerintah Kota Asisten Adm. Pem & Pemb. Kantor Pengelola Aset Asisten Adm & Umum Dinas InfoKom & Humas Hub ROUTER Kantor Kes.Bang & Perl. Masy. Kantor SatPol Badan Kepegawaian Hub SWITCH Bappedal Badan Pen. Modal Daerah Bappeda e-Mail Server Internet Services Hub Firewall Hub APLIKASI UP2T Dinas Kependudukan Dinas Indag Web/DNS Badan Pengawas Database Server Hub Server APLIKASI Profil & Prospek Application Server Wakil WaliKota Server Sekretariat Kota APLIKASI Kependudukan SWITCH/HUB KANTOR PEMKO BATAM Server SWITCH/HUB LOKASI C SWITCH/HUB LOKASI A SWITCH/HUB LOKASI B Dinas Pasar Dinas Perhubungan UP2T Kecamatan Dinas KimPras Dinas ParBud Dinas Pertanian Dinas Krbersihan & Pertamanan

Jenis aplikasi e-Gov. BANK DATA e-Government PemKota INTERNET INTRANET e-Election e-Sport e-Government PemKota e-Library e-Commerce e-Services e-Learning INTERNET INTRANET Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu Sistem Informasi Potensi Daerah Sistem Informasi Investasi Sistem Informasi Profil & Prospek Kota Pusat Informasi Layanan Masyarakat Pusat Informasi Kependudukan Pusat Informasi Bisnis Sistem Informasi Pariwisata Sistem Informasi Sektor-sektor Unggulan Sistem Informasi Industri Kecil Menengah dan Kerajinan Informasi Pemilu SIM Kepegawaian Terpadu SIM Perencanaan dan Pembangunan Kota SIM Monitoring dan Pengawasan Proyek SIM Tanaman Pangan dan Peternakan SIM Keuangan Terpadu SIM Pertambangan & Peng. Energi SIM Koperasi, PKM dan Penanaman Modal Aplikasi Profil & Prospek Kota Batam SIM Kependudukan & Kemasyarakatan SIM Perlengkapan & Barang Daerah SIM Kelautan dan Perikanan Sis. Informasi Eksekutif dan LPJ Walikota Sistem Informasi Legislatif BANK DATA

Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Modul Layanan Masyarakat UP2T Instansi Asosiasi Unit Pelayanan Perijinan Terpadu (UP2T) TU Kecamatan Cloud Pemerintah Kota Sektor Swasta Lembaga KTP/KK IMB/IL SITU/HO TRAYEK REKLAME SIUK TDI/TDP/SIUP Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ijin Lokasi (IL) Keterangan Rencana Kota (KRK) Keterangan Tempat Usaha (KTU) Ijin Gangguan (HO) Ijin Trayek Ijin Reklame Ijin Usaha Kepariwisataan (SIUK) Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Akta Kelahiran, Kematian Akta Perkawinan, Perceraian dll

Pilihan Akses ke layanan UP2T JARINGAN InterNet/intraNet Akses via internet/warnet PROPINSI Datang ke PemKo PEMKO Unit Layanan KECAMATAN Akses via telepon Unit Layanan Datang langsung Unit layanan terdapat di kecamatan dan/atau Kota, berupa loket Pelayanan dan Perijinan Terpadu (UP2T), dapat dilakukan dengan memberdayakan Warnet.

Instansi/Dinas/Badan Menyediakan Interface Akses Informasi Global Private Sector Masyarakat & Warnet Pemda Lain Mitra U s e r I n t e r f a c e Host Data PemKo Database/Info Penduduk Database/Info Pembangunan Database/Info Tender Database/Info Tata Ruang Database/Info Perniagaan Database/Info Investasi Database/Info Kepegawaian Database/Info Keuangan Database/Info Parawisata Database/Info Anggaran Database/Info Kesehatan Database/Info Profil & Prospek Dll. Pemerintah Kota Bank Data Database Instansi/Dinas/Badan

Interaksi : Pemerintah Kota – Masyarakat dan Pelaku Bisnis E-Government Backbone e-Government Pemko Instansi PemKo Kecamatan Kelurahan Legislatif Infrastruktur LAN/WAN Aplikasi Pemerintahan Aplikasi Layanan Masyarakat E-Gov Network System Integrator PemKo Sebagai Fasilitator Layanan Masyarakat Memfasilitasi upaya pengembangan perdagangan, investasi, pariwisata, regulasi, dll. Mendorong pengusaha mikro, UKM dan skala besar agar dapat berinteraksi pada tingkat perdagangan global Services Komunitas PAYAKUMBUH Kerjasama Regional Layanan Masyarakat dan Menciptakan komunitas Perdagangan melalui sistem elektronis PemKab Pemprop Pusat Internasional Sister City

Tahapan Implementasi Pengembangan SDM Anggaran Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Membangun komputerisasi Pemerintah Kota Membangun Sistem Aplikasi sesuai Proses Kegiatan Pemerintahan Membangun Jaringan Akses Pembangunan bertahap Pengembangan SDM Staf PemKo Jajaran Pimpinan SDM TI Anggaran Pembangunan APBD Soft Loan Dan lain-lain

Peran e-Government

Membangun Relasional Sistem Database Intelligent SIM_tabel Penduduk_tabel Vehicle_tabel SIM_ID # Penduduk_ID Asuransi_tabel Nomor Polres Issued Expiry date Vehicle_ID # Penduduk_ID (FK) Has Nama Alamat Pekerjaan Status Kepemilikan Dll. Asuransi_ID # Owns / Number Buatan Model Tahun Warna Owns by Insured by/ Nama Insures Passport_tabel Bank_tabel Pass_ID # Bank_ID # Nomor Imigrasi Issued Expiry date Nomor Visa Issued Expiry date Dll._tabel ????_ID # ??????? ?????? ?????

Menyiapkan sarana pendukung lain Komitmen Manajemen Komputerisasi seluruh proses dan kegiatan Pemerintah Kota Memasyarakatkan Teknologi Informasi di internal PemKo dan kepada masyarakat Membangun infrastruktur jaringan Pemerintah Kota (Backbone) berbasis Teknologi Informasi Membangun Pusat Layanan Informasi (Bank Data) Terintegrasi antar Pemerintah Kota – Masyarakat – Sektor Swasta Layanan Smart Card (multipurpose card: KTP, SIM, Bank, Dll.) Kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi tentang pembangunan Teknologi Informasi Pengembangan SDM Penyediaan anggaran

Peran e-Government Dalam Mendukung Kegiatan PemKo

KURIR E-MAIL INTERNET INTRANET Migrasi dari sistem Manual ke Elektronis Sistem Pelaporan untuk Pimpinan INSTANSI MEDIA PENYAMPAIAN ADMIN E-GOV PIMPINAN KURIR E-MAIL INTERNET Info Eksekutif Monitoring Proyek Kepegawaian Renbang Info Pendapatan Info Barang Daerah Kependudukan dan lain-lain Pusat Informasi INTRANET

Implikasi Pembangunan e- Government Peningkatan pelayanan publik sebagai landasan untuk membentuk Pemerintahan yang efektif bersih dan berwibawa yang berorientasi pada kepentingan rakyat Pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas baik dalam lingkup lokal/regional/global Meningkatnya mutu dan produktifitas operasional Pemerintahan Terciptanya koordinasi yang baik, cepat dan mudah

Terimakasih