KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Bismillahirrohmaanirrohiem
PENGEMBANGAN SILABUS.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
Jika kita tak dapat mengakhiri perbedaan yang ada
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Direktorat Pembinaan SMA
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
Layanan Bimbingan Konseling
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
Analisis Standar Proses
STRATEGI IMPLEMENTASI PERMEN 22, 23 DAN 24. 2Materi 4 - Sosialisasi SMA 2006 Langkah Kerja.
Direktorat Pembinaan SMA
PETUNJUK TEKNIS PENULISAN BUTIR SOAL.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PANDUAN.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Alur Kegiatan Workshop
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
PENYELENGGARAAN SKM & PBKL
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN LIMA KELOMPOK MATA PELAJARAN
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Analisis Standar Penilaian
PENILAIAN KINERJA GURU
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
Sesi 2 Pengenalan Terhadap EDS/M dan Instrumen EDS/M
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PENGEMBANGAN SILABUS.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
Pengembangan Portofolio
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Jika kita tak dapat mengakhiri perbedaan yang ada
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
Transcript presentasi:

KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI SKM/SSN DI SMA TAHUN 2008

Penjelasan Pasal 11 Ayat 2&3 PP 19/2005 Penjelasan Pasal 11 Ayat 2&3 Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/ madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah/ madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Profil Konsep SKM/SSN Karakteristik Strategi Pencapaian

KARAKTERISTIK SKM/SSN Terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan Mampu menjalankan sistem kredit semester (SKS)

PROFIL SKM/SSN Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Standar Proses Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan

LANDASAN UU No.22/1999 UU No.25/1999 PP No.25/2000 UU No.20/2003 Permendiknas No.22/2006 Permendiknas No.23/2006 Permendiknas No.24/2006 Permendiknas No.6/2007 Renstra Depdiknas 2005-2009 Progker Depdiknas 2007 Progker Ditjen MDDM Progker Dit.PSMA

14. Permendiknas Nomor 12, 13, 14, 16 tahun 2007, tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan 15. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 16. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian 17. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan 18. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses 19. Panduan Penyusunan KTSP

S K M/SSN 8 SNP SKS

S K M/S S N Sekolah kategori mandiri adalah sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP Sekolah yang mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

S K S Adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan.

KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) A S P E K INDIKATOR STANDAR ISI DAN SKL Beban Belajar dinyatakan dg SKS Tidak ada Kenaikan Kelas Struktur Kurikulum memuat mata pelajaran wajib dan pilihan Siswa dimungkinkan lulus kurang dari enam semester STANDAR PROSES Strategi Pembelajaran Tatap Muka, Penugasan Terstruktur dan Kegiatan Mandiri TT

A S P E K INDIKATOR STANDAR PROSES Pengelolaan pembelajaran sistem moving class Menerapkan pembelajaran berbasis TIK STANDAR PENILAIAN Bentuk penilaian : tugas-tugas, mid semester dan ujian semester Penilaian menggunakan acuan kriteria dengan kategori A, B, C dan D Lulus minimum C Syarat lulus: Indek prestasi minimum 2,00

KRITERIA UMUM : RINTISAN SKM/SSN ASPEK INDIKATOR STANDAR ISI DAN SKL Melaksanakan KTSP sejak TP. 2006/2007, atau Melaksanakan Kur’ 2004 sejak TP. 2002/2003 STANDAR PROSES Menggunakan berbagai macam model pembelajaran Diutamakan telah menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK STANDAR PENILAIAN Memiliki Nilai UN Rata-rata 7,00 Presentasi Kelulusan ≥ 90 % selama 3 tahun terakhir

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STANDAR SARANA PRASARANA A S P E K INDIKATOR STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kualifikasi > 75% Profesional > 90% Rasio Guru : Siswa = 1 : 12/16 Kesiapan dan kemauan guru STANDAR SARANA PRASARANA Memiliki Ruang Kelas sebanyak jumlah rombongan belajar Memiliki ruang Perpustakaan dan R. Lab (TIK dan IPA) minimal satu Ruang per jenis ruang

A S P E K INDIKATOR STANDAR PENGELOLAAN 90 % guru siap mendukung pelaksanaan program SKM Ada dukungan dari Komite Sekolah secara tertulis (kebi-jakan dan Fasilitas) STANDAR PEMBIAYAAN Memiliki dana pendukung berbagai program yang dilakukan secara swadaya melalui berbagai sumber

KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN SMA A S P E K INDIKATOR KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN SMA Ada Dukungan dari Pemkab/-kota secara tertulis (kebijak-an dan Fasilitas) Penyebaran lokasi sekolah rintisan (antar Kabupaten/-Kota Daya jangkau pembinaan

Program Rintisan SKM/SSN SMA Asistensi pengelola-an 441 sek. melalui kegiatan Rakor di 7 regional untuk pe-nyepakatan program kerja Supervisi 100 sek. Pengembangan Pem-bel. berbasis TIK Pendataan awal Verifikasi dan penyusunan program kerja Penyaluran dana block grant Pembinaan/supervisi, monitoring dan evaluasi

Pertimbangan Seleksi Sekolah Rintisan Sekolah yang mempunyai keingin-an/kesediaan,kemauan dan potensial untuk dikembangkan Sekolah model rintisan program Dit.PSMA (Pelaksana Terbatas KBK, SNBI/SBI, TIK, Mandarin, Jepang, Keunggulan Kelautan, dll)

Persyaratan Minimal Rintisan SKM/SSN a. Dukungan Internal 1). Kinerja Sekolah 2). Kurikulum 3). Ketersediaan panduan pelaksanaan 4). Kesiapan sekolah 5). Kesiapan Sumber Daya Manusia 6). Ketersediaan Fasilitas Dukungan Eksternal 1). Dukungan dari komite sekolah 2). Adanya kesediaan orang tua/wali yang menyatakan putranya mengikuti pembelajaran dengan sistem SKS 3). Dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara tertulis 4). Dukungan tenaga pendamping/narasumber dalam proses pengembangan dan pelaksanaan SKM/SSN

Tujuan Rintisan SKM/SSN 1. Memberikan dorongan dan pendampingan sekolah dalam kurun waktu tertentu untuk dapat menyelenggarakan pendidikan memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan 2. Menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholder pendidikan di SMA baik ditingkat pusat maupun daerah dalam mengembangkan SKM/SSN 3. Mendapatkan model/rujukan SKM/SSN 4. Memenuhi SNP pada seluruh SMA

Strategi/Model Pengembangan 1. Tahap persiapan a. Penyusunan perangkat/dokumen pendukung pelaksanaan modelrintisan SKM/SSN 1) Konsep SKM/SSN 2) Program Implementasi rintisan SKM/SSN 3) Panduan Verifikasi Profil SMA Pelaksana Program Rintisan SKM/SSN 4) Panduan Penyusunan Program Kerja Sekolah Pelaksana Rintisan 5) Panduan dan Instrumen Supervisi danEvaluas Keterlaksanaan Program Rintisan SKM/SSN b. Sosialisasi program rintisan SKM/SSN dilaksanakan melalui berbagai kegiatan/ forum 2. Keterkaitan antar lembaga

Jadwal Kegiatan KEGIATAN WAKTU KETERANGAN Persiapan dan penyempurnaan naskah, sosialisasi program rintisan SKM/SSN Akhir tahun sebelumnya-Januari 2008 Dit. PSMA Pemilihan dan penetapan SMA rintisan SKM/SSN dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi November/Desember tahun sebelumnya Pengumpulan data SMA rintisan SKM/SSN terpilih dari Dinas Pendk. Provinsi selambat - lambatnya Akhir Januari 2008

KEGIATAN WAKTU KETERANGAN Penyiapan Petugas/ Fasilitator Rintisan SKM/ SSN Februari 2008 Dilaksanakan oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Dik Prov /Kab/Kota Inventarisasi kondisi Februari s.d. Maret 2008 Perangkat disiapkan oleh Dit. Pembinaan SMA dan disosialisasikan kepada Dinas Dik Prov/Kab/Kota melalui TOT Inventarisasi kondisi dilaksanakan oleh Dinas Dik Prov/Kab/Kota

KEGIATAN WAKTU KETERANGAN Penyusunan dan penilaian program kerja sekolah Maret s.d. Mei 2008 Dinas Pend Prov Pembinaan (Asistensi, bimbingan teknis dan supervisi) Juli tahun berjalan s.d Juni tahun berikutnya Dilakukan Dit. PSMA bersama-sama Dinas Dik Prov/Kab/Kota Evaluasi keterlaksanaan program Akhir tahun anggaran Pemilihan dan penetapan SMA ”Model” SKM/SSN Akhir Juni tahun berikutnya

TARGET PENCAPAIAN SNP Pemberlakukan SNP – pemerintah berke-pentingan memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi SNP Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan PP No.19/2005 paling lambat 7 tahun sejak diterbit-kannya PP ini Paling lambat tahun 2013 seluruh sekolah/madrasah sudah/hampir meme-nuhi SNP.

Rintisan SKM Penyebaran sekolah rintisan:-me mewakili kab/kota Bagaimana daerah menyikapi rin- tisan ini dibandingkan dengan target akhir Tujuan Rintisan ---- Rujukan bagi sekolah lain (input-proses-hasil) Menyusun proyeksi pencapaian pemenuhan sek./madrasah SNP

Proses pemilihan sekolah rintisan Dengan asumsi seluruh sekolah/ madrasah yang ada Sekolah Kate- gori Standar, perlu dipelajari: pola penanganan/pembinaan se- kolah rintisan ini : Baik, Cukup, Kurang?? Tingkat keberhasilan program rintisan – proses membangun sistem

Program utama pembinaan SMA Sekolah Kategori Mandiri PENINGKATAN MUTU mendorong SMA menuju Sekolah Kategori Mandiri

Terima Kasih…….