AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Assalamu'alaikum Wr.Wb. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Akuntansi Keuangan Daerah

PERSYARATAN PBB Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lainnya dari negara Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansui saling melengkapi dalam manajemen keuangan dan harus diintegrasikan Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan suatu cara yang menunjukkan secara jelas objek dan tujuan penerimaan dan penggunaan dana serta penjabat yang bertanggungjawab atas penyimpanan dan penggunaannya Sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan ekstern, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan Akuntansi Keuangan Daerah

5. Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan pengawasan administratif yang efektiv 6. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan sehingga secara efektif mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukur pendapatan, identifikasi belanja serta penetapan hasil operasi (surplus / defisit) pemerintah dan program-programnya serta unit-unit organisasinya. 7. Sistem akuntansi harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuan gan untuk pengembangan rencana dan program, meneliti dan menilai kinerja dalam bentuk fisik maupun keuangan 8. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang akan memungkinkan data keuangan berguna untuk analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah, dan membantu pengembangan perkiraan-perkiraan nasional Akuntansi Keuangan Daerah

DEFINISI Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi(keuangan) dari suatu daerah (propinsi,kabupaten, atau kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu. Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Pencatatan Single entry Double entry Triple entry Akuntansi Keuangan Daerah

Single Entry Sistem tata buku tunggal Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali Pertambahan kas dicatat sisi penerimaan Pengurangan kas dicatat sisi pengeluaran Contoh Transaksi : tanggal 1 Oktober 2002 1. diterima SPMU.BS (surat perintah mengeluarkan uang beban sementara) dalam bentuk giro bank sbs. Rp. 2.500.000 2. Bendaharawan membayar kuitansi untuk suatu Mata pengeluaran anggaran (MAK) sbs. Rp. 2.000.000 Akuntansi Keuangan Daerah

Buku-Buku Pengeluaran Per Pasal Tahun Anggaran Pasal Jumlah Kredit APBD : 2002/2003 : 1016 (biaya pakaian dinas) : Rp. 3.000.000 No. Urut Tanggal/ bulan No Buku Kas Uraian Penerimaan Pengeluaran 1. 1/10-2002 3 Diterima SPMU-BS Giro tgl. 20/9-07 no.10235/S 2.500.000 Jumlah Jumlah Pindahan 2. 20 Dibayar kuitansi 2.000.000 Jumlah bulan Oktober 2002 Jumlah sd bulan Sept. 2002 - Jumlah sd. bulan Okto. 2002 Sisa 31 Oktober 2002 500.000 Akuntansi Keuangan Daerah

Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan Double Entry Transaksi dicatat dua kali Transaksi dicatat dalam jurnal Persamaan Dasar Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan Aktiva + : Debit Aktiva - : Kredit Belanja + : Debit Belanja - : Kredit Utang + : Kredit Utang - : Debit Ekuitas + : Kredit Ekuitas - : Debit Pendapatan + : Kredit Pendapatan - : Debit Akuntansi Keuangan Daerah

Triple Entry Double Entry ditambah Pencatatan dalam Buku Anggaran Akuntansi Keuangan Daerah

Recognition Sederhanan : Penentuan Kapan suatu transaksi dicatat IASC Frame Work : proses memasukan ke neraca / laporan laba rugi (lap Keu. Daerah : Laporan Surplus defisit), item yang memenuhi definisi elemen dan kriteria laporan Elemen = elemen laporan keuangan Akuntansi Keuangan Daerah

Kriteria Recognition Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos (baguan dari elemen) tersebut akan mengalir dari/kedalam entitas(PEMDA) Post tersebut memiliki nilai/biaya yang dfapat diukur dengan andal Akuntansi Keuangan Daerah

Dasar Akuntansi Himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lain harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan Akuntansi Keuangan Daerah

Dasar Akuntansi Cash Basic Acrual basic Modified Cash Basic Modified Acrual Basic Akuntansi Keuangan Daerah

Siklus Akuntansi Infut Proses Output Bukti Lap. Keu BB Jurnal BP Akuntansi Keuangan Daerah

Tahapan Siklus Akuntansi 1. Analisa Transaksi Keuangan 9. Neraca Saldo Setelah Penutupan 5. Jurnal Penyesuaian 4. Neraca Saldo 3. Posting Ke Buku Besar 2. Jurnal Transaksi 8. Jurnal Penutup 7. Laporan Keuangan Lap Surplus/Defisit Anggaran Lap. Perubahan Ekuitas Dana Neraca Lap. Arus Kas 6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Tahapan Siklus Akuntansi Akuntansi Keuangan Daerah

Klasifikasi Rekening Kelompok Dasar Kelompok Terjabar Kelompok Terjabar selanjutnya Rupa-rupa rekening Aktiva Aktiva Lancar Deposito berjangka Piutang Pajak Bank A Bank B Piutang DAU Piutang DAK Belanja Belanja Adm Umum Belanja Pegawai Belanja Barang Gaji pokok Tunjangan Keluarga Biaya ATK Biaya Alat Kebersihan Utang Utang Lancar Utang Pajak Utang belanja pegawai Utang belanja Listrik Utang pemotongan PPH Psl 21 Utang pemotongan PPH Psl 22 Ekuitas Dana Dana cadangan Ekuitas dana cadangan pelunasan obligasi Ekuitas dana cadangan pelunasan utang bank Pendapatan PAD Pajak daerah A-1, sedan,jeep, station Wagon Akuntansi Keuangan Daerah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb. SAMPAI BERTEMU MINGGU DEPAN Akuntansi Keuangan Daerah