HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA (STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009

REFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH INDONESIA Suatu perubahan kearah perbaikan tanpa merusak, atau sedapat mungkin tetap dapat memelihara kontinuitas yang telah ada oleh mereka yang memimpin suatu sistem pemerintahan

DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Otonomi daerah berarti kewenangan atau otoritas lokal daerah bersangkutan Hakekat otonomi daerah mengembalikan hak daerah dalam hal inisiatif, prakartsa kreatif untuk masyarakatnya Daerah harus secara terkendali menyelenggarakan kekuasaannya tanpa banyak campur tangan pemerintah pusat Implementasi otonomi daerah didukung segenap kemampuan pemerintah daerah, struktur kelembagaaan kuat, dan masyarakat sendiri Pemerintah daerah harus melakukan penataan kelembagaan daerah agar kondusif bagi otonomi daerah Proses restrukturisai kelembagaan disertai dengan penyiapan aparatur pemerintah profesional dan visioner Perlunya penyamaan persepsi semua pihak/stakeholder otonomi daerah mewujudkan masyarakat yang lebih baik

PERIODISASI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Era Berdirinya NKRI Era RIS Era Transisi I 1949-1950 Era Demokrasi Parlementer (1950-1957) Era Demokrasi Terpimpin (1957-1965) Era Stabilitas 1970-1980 Era Transisi II 1990-1999 Era 1999-2009 Sumber: Diolah dari Colin MacAndrews dan Ichlausul Amal (2002)

PERMASALAHAN Distribusi kewenangan yang tergambar sebagai piramida terbalik, dimana kewenangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin mengecil terlebih-lebih pada Daerah kabupaten/kota Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang serasi Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas Daerahnya, belum mencerminkan adanya suatu Lembaga yang benar-benar dibentuk atas pertimbangan beban kerja atau volume kerja. Tersumbatnya partisipasi dan peran serta masyarakat diakibatkan adanya kecenderungan dan anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang memiliki tanggung-jawab yang besar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik.

PEMECAHAN MASALAH Self regulating power Self modifyin power Local political support Financial resources Developing brain power Sumber: Agus Syamsudin (1999:5)

TUGAS Setiap Kelompok Berdasarkan Topik Bekerja Menyusun Indikator Berdasarkan Temuan Dalam Berbagai Sumber Masukan Indikator Terpilih Tiap Topik Berdasarkan Kesepakatan Kelompok Ke Dalam Tabel Persiapkan Dengan Baik Untuk Dipresentasikan Di Depan Kelas Minggu Berikut

INDIKATOR UTAMA PROVINSI NAD variabel Indikator Utama Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda Keistimewaan aceh didasarkan pada sejarah Diberlakukannya Syariat islam sebagai hukum positif mewadahi keinginan pemerintah daerah MoU Helsinki

INDIKATOR UTAMA PROVINSI PAPUA variabel Indikator Utama Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda Pemerintah pusat tidak menjawab keinginan pemerintah daerah dalam pemeratan pembangunan Ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian hasil alam Pengeluaran kebijakan pemerintah pusat dgn membagi Papua menjadi 3 provinsi baru bertentangan dgn janji otsus