LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
Advertisements

UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2013
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris.
BULETIN TEKNIS NO. 06 AKUNTANSI PIUTANG
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA
PRESS CONFERENCE Januari 2013
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
Estimasi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah s.d. bulan Juni 2014
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
1 PROPORSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (Non Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2013)
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
RENCANA PEMBIAYAAN.
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
Pengantar Pendapatan Daerah
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
“EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2016, PROYEKSI TATA KELOLA APBN 2017 DAN EKONOMI KEDEPAN” Oleh: FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta-
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran NAMA:
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Transcript presentasi:

LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Estimasi Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Bulan Oktober 2013 (dalam Miliar Rupiah) Secara nominal, realisasi belanja daerah sampai dengan bulan Oktober 2013 adalah sebesar Rp472,0 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011 dan 2012, yang hanya sebesar Rp332,7 triliun dan Rp395,3 triliun.

Estimasi Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Bulan Oktober 2013 (dalam Persentase)  Realisasi penyerapan belanja secara persentase menunjukkan perbandingan antara besaran realisasi penyerapan dengan anggaran belanja (konsolidasi).  Secara persentase, realisasi belanja daerah sampai dengan bulan Oktober 2013 adalah sebesar 66,65 %, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2011 (67,07%) dan relatif sama dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2012 (66,61%).

Estimasi Realisasi Belanja Daerah Secara Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota Per Provinsi Bulan Oktober 2013  Rata-rata realisasi Belanja Daerah bulan Oktober 2013 agregat per provinsi adalah sebesar 79,2%.  Terdapat 13 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata dan 20 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata.  Estimasi realisasi belanja daerah terendah adalah di Provinsi Kalimantan Timur (52,2%) dan tertinggi adalah Pemda di Provinsi Gorontalo (79,2%).

Cara Penghitungan  Langkah 1 Menghitung total realisasi dana transfer yang disalurkan ke daerah berdasarkan nomor SP2D per provinsi. Mengestimasi realisasi PAD yang diberasal dari laporan realisasi APBD per triwulan, dibedakan antara realisasi PAD Kab/Kota dan Provinsi  Langkah 2 Menghitung Realisasi Belanja dengan Rumus Belanja = DPdP(t-1)+DT(t)+PAD(t)-DPdP(t) Ket : DPdP= Dana pemda di perbankan DT= Dana transfer PAD= Estimasi penerimaan dari PAD t= bulan ke t  Langkah 3 % Belanja = estimasi belanja/ anggaran belanja APBD