Draft RUMUSAN REKOMENDASI Konsultasi Publik Regio Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Mataram, 4-5 Juni 2014

Tim Perumus Ida Bagus Putra (SAM Kemenhut) Sigit Nugroho (Planologi Kemenhut) Aryanto (Dishut propinsi) Subhan (Dishut Kabupaten) Sirajudin (KPH) Budhy Setyawan (FFI) Nurjanah (KPI) Sukardi (Akademisi) Nur Hygiawati Rahayu (Bappenas) Indana (SC DGM) Ahmad Muliadi (Masyarakat) Suwito (Kemitraan) Tim Fasilitator

A. Nasional Dibutuhkan intervensi lintas sektoral yang melibatkan Kemendagri, Kemenpan, Bappenas dan Kemenhut untuk memperkuat kelembagaan dan Pengelolaan hutan oleh KPH Dibutuhkan kebijakan sertifikasi profesi kehutanan bagi SDM TEKNIS KPH. Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung otonomi manajemen.kepegawaian dalam KPH. Mengembangkan kelembagaan KPH yang mengarah pada BLUD.

Perlu melengkapi NSPK KPH dan internalisasinya di Pemda untuk memperjelas tata hubungan kerja antara KPH dengan instansi-instansi lain di daerah. Merevisi Permendagri No. 13/ 2006 tentang penganggaran. Menyusun regulasi turunan terkait PP tentang KPH dan kepastian akses dan peran masyarakat. Mengembangkan percontohan KPH ideal(Best practice) sebagai referensi untuk mengembangkan KPH-KPH yang lain.

B. Daerah Transfer pengetahuan KPH kepada pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keberagaman masalah, tingkat pemahaman dan kondisi politik lokal Transfer pengetahuan KPH kepada pemerintah daerah memerlukan dukungan Kemendagri, Bappenas dan Kemenpan. Transfer pengetahuan KPH kepada daerah memanfaatkan berbagai media, termasuk di dalamnya media massa. Pembangunan KPH mengedepankan pendekatan multi pihak (legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil)

C. Tapak Mendorong terbitnya peraturan daerah untuk mendukung pemantapan operasionalisasi KPH Pengembangan KPH perlu dikaitkan dengan isu-isu kekinian seperti usaha pengurangan emisi dan pemanfaatan jasa lingkungan Pengembangan resolusi konflik dalam hal memantapkan tenurial kawasan. Fasilitasi penyediaan instrumen perencanaan KPH (Business Plan) untuk memacu operasionalisasi bisnis KPH.

D. Manajemen Proyek Diperlukan implementing agency baik di pusat maupun daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak (tidak terpusat). Perlu dikembangkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Base line survey untuk membantu Monev

E. Lampiran Hasil diskusi kelompok 1 Hasil diskusi kelompok 2

Terima kasih