Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA Focus group discussion (FGD) PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA Badan Perencananaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Bandung 40135

Sistematika Pembahasan 1 4 Pendahuluan Potensi dan Masalah 2 5 Tujuan dan Sasaran Arahan Kebijakan Pengembangan 3 6 Ruang Lingkup Wilayah Rencana Pengembangan

Pendahuluan 1 Perkembangan Aglomerasi Ekonomi, Aglomerasi Penduduk, Peningkatan Intensitas lahan terbangun, dan aktifitas sosial masyarakat di Jawa Barat Munculnya Pusat-pusat pertumbuhan karena lokasi, sejarah, dan/atau kebijakan pemerintah sehingga dimanfaatkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di seluruh daerah salah satunya Pangandaran Berdasarkan sejarah, perkembangan wilayah selalu dimulai dari arah pantai. Dimana pantai pangandaran merupakan pantai utama yang pada masa lalu merupakan gerbang utama pertumbuhan dan pembangunan di Daerah

Berdasarkan potensi yang ada maka Pemerintah Daerah mengambil langkah dan inisiatif untuk mengelola pembangunan dan mengembangkan Kabupaten Pangandaran secara efektif dan efisien Pengelolaan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dituangkan dalam Renip (Rencana Induk Pengembangan) Renip merupakan: a. Pedoman pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Pangandaran b. Arah kebijakan pengembangan Kabupaten Pangandaran c. Ditetapkan melalui PERDA

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran 2 Mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran Meningkatkan daya saing daerah khususnya Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi dinamika perubahan regional dan global

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran 2 Pembangunan Kabupaten Pangandaran berjalan secara terintegrasi dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan Pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan berlangsung selaing terkait antara Kabupaten Pangandaran dengan daerah lainnya Transformasi sosial berlangsung lancar untuk memastikan kesiapan pola pikir dan perilaku masyarakat yang berdaya saing tinggi untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan ddi tingkat regional maupun global Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Pangandaran berlangsung secara terintegritas, efektif, dan efisien serta berbasis inovasi

3. Ruang Lingkup Wilayah 3 Pusat Pertumbuhan Pangandaran merupakan kesatuan wilayah yang berperan memacu pertumbuhan ekonom wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya. Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran : 182.000 jiwa Luas Wilayah : 41.271,79 Ha Terdiri dari 5 kecamatan: a. Kecamatan Cijulang b. Kecamatan Parigi c. Kecamatan Sidamulih d. Kecamatan Pangandaran e. Kecamatan Kalipucang

Potensi dan masalah Pariwisata Pusat Pertumbuhan Pangandaran 4 Alam pesisir pantai: Pantai Barat dan Timur Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, dan Pantai Karang Nini Potensi Penumpukan Sampah Pedagang Kaki Lima Kurangnya Aksesibilitas Menuju Kawasan Pariwisata Pangandaran Masalah

Arahan Kebijakan Pengembangan 5 Pusat Pertumbuhan Pangandaran dijadikan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor pariwisata dan perikanan Pangandaran akan dikembangkan dalam sektor unggulan pariwisata dan perikanan Fokus penciptaan pelayanan jasa pariwisata yang berstandar nasional dan internasional, serta industri perikanan tangkap yang modern Pengembangan Pariwisata di Pangandaran diarahkan dengan menganut pendekatan pariwisata berkelanjutan

Rencana Pengembangan 6 Pembangunan dan Peningkatan pada bidang yang bersifat strategis, meliputi; Bidang Pemerintahan Bidang Ekonomi Bidang Fisik dan Lingkungan Hidup Bidang Sosial - Budaya

6.1 Rencana di Bidang Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan modern Kerjasama multipihak bersama masyarakat global Urusan Pemerintahan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan gubernur

6.2 Rencana di Bidang Ekonomi Kawasan destinasi wisata dunia Kawasan industri strategis Kawasan strategis ekonomi lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

6.3 Rencana di Bidang Fisik Daerah berkelanjutan yang modern dan berwawasan lingkungan: Modern  mempertimbangkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Berwawasan Lingkungan  mengurangi pencemaran terhadap lingkungan, pemenuhan RTH, revitalisasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni, penghematan sumberdaya pangan, air dan energi Infrastruktur transportasi jalan Infrastruktur transportasi perhubungan Infrastruktur permukiman dan lingkungan hidup Infrastruktur sistem drainase skala metropolitan Infrastruktur energi kelistrikan Infrastruktur telekomunikasi

6.4 Rencana Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah Strategis Kabupaten Pangandaran Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan, antara lain: Jalan Tol Cileunyi – Nagreg - Tasikmalaya – Ciamis – Banjar Jalan Tol Banjar – Pangandaran Jalan Tol Poros Timur di jalur Pangandaran – Ciamis – Cikijing – Cirebon Jalan horizontal di Jawa Barat bagian Selatan Jalan horizontal Tengah Selatan – Selatan Jawa Barat

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan, antara lain: Bandara Nusawiru Jalur Kereta Api Banjar – Pangandaran Pembangunan Infrastruktur Perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan gubernur Pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman, antara lain: Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sistem Pengelolaan Air Limbah Jaringan Drainase Perkotaan Kawasan siap banun dan lingkungan siap bangun Pusat kebudayaan dan rekreasi skala nasional dan internasional

TERIMAKASIH