Yusman Syaukat Department of Resource & Environmental Economics Faculty of Economics & Management Bogor Agricultural University

 World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002): tiga cakupan program pembangunan berkelanjutan (PB): Memberantas kemiskinan – terutama bagi mereka berpendapatan < US$1/kapita/hari, tidak mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih Merubah pola produksi dan konsumsi yang tidak sustainable, terutama di DCs untuk mengurangi penggunaan SDA dan enerji, serta pembuangan limbah dan polusi Melindungi dan mengelola SDA penunjang sistem kehidupan serta lingkungan agar mampu menopang pembangunan secara berlanjut  Program dilakukan atas dasar multilateral dengan prinsip common but differentiated responsibilities: negara yang mampu memikul beban yang lebih besar; memperhatikan sifat kekhasan regional; melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholders -- prinsip public- private partnership

 Pola PB lahir sebagai reaksi atas perkembangan dunia yang sangat menekankan pada pertumbuhan GNP, namun ketimpangan semakin besar: 60% dari total penduduk dunia (6 milyar) mendapatkan 6% pendapatan dunia; 17% penduduk dunia menguasai 78% pendapatan  Tahun 2000, ada kesepakatan untuk mengurangi ketimpangan dengan mengejar MDGs: 1) Menghapuskan kepapaan yang sangat ekstrim 2) Tercapainya seluruh pendidikan 6 tahun pada ) Menghapuskan disparitas gender 4) Menurunkan tingkat kematian anak 5) Menurunkan tingkat kematian ibu yang melahirkan 6) Menurunkan penyakit HIV/AIDS 7) Menjamin keberlanjutan pembangunan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip PB dan menghentikan kerusakan lingkungan. Peningkatan penyediaan air bersih dan perbaikan lingkungan 8) Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

 Prinsip PB membedakan sifat sumberdaya alam.  SDA tidak dapat diperbarui – depletion rate harus diperhitungkan untuk dijadikan modal menggantikan SDA yang habis dan diinvestasikan ke SDA terbarukan (pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan SDM). Ketika SDA tak terbarukan habis, muncul kegiatan ekonomi baru yang bisa dijadikan motor penggerak pembangunan  Fungsi ekosistem - tidak mendapatkan imbalan jasa (nilai ekonomi) karena tidak ada pasar. Akibatnya penggunaannya boros dan tidak acuh pada komponen ekosistem  SDA mengalami degradasi, pencemaran dan kehancuran. Penilaian terhadap jasa lingkungan merupakan bagian penting PB  Transformasi total dari pembangunan konvensional ke PB dengan memperhatikan: Sifat khas SDA yang dapat diperbarui – agar berlanjut Sifat khas SDA tidak dapat diperbarui - pengembangan aktivitas alternatif berbasis SDA terbarui Nilai jasa lingkungan dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan khusus

PB dilakukan tanpa henti untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat generasi antar genarasi melalui tiga jalur: 1) Matra ekonomi – memberi dampak kepada matra sosial dan lingkungan 2) Matra sosial – memberi dampak kepada matra ekonomi dan lingkungan 3) Matra lingkungan – memberi dampak kepada matra ekonomi dan sosial Matra Lingkungan Matra Sosial Matra Ekonomi

1) Matra ekonomi – memberi dampak kepada matra sosial dan lingkungan  Matra sosial: tidak menyingkirkan pengusaha dan petani kecil, tatepi justru memberdayakan mereka  Matra lingkungan: SDA pulih dimanfaatkan secara optimal (harvest rate < regeneration rate) agar keberlanjutan dapat terjaga

2) Matra sosial – memberi dampak kepada matra ekonomi dan lingkungan  Matra ekonomi: pendidikan dan pengembangan SDM serta kesehatan untuk meningkatkan produktivitas SDM  Matra lingkungan: kearifan masyarakat dalam menjaga SDA dan lingkungan

3) Matra lingkungan – memberi dampak kepada matra ekonomi dan sosial  Matra ekonomi: kemampuan keberlanjutan SDA – lahan subur, hutan rimbun sehingga produktivitas tinggi  Matra sosial: terhindarinya polusi udara, air dan lahan, sehingga menurunkan tingkat kesakitan masyarakat

 PB melaksanakan pembangunan menurut irama dan pola hukum ekologi yang berpegang pada hubungan saling keterkaitan, saling memerlukan, hidup- menghidupi dalam alam luas yang beraneka ragam, harmonis dan berkelanjutan  Segera beralih dari pola-pola pengusahaan SDA sebagaimana terjadi pada pola pembangunan konvensional  Tujuan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara konsisten!