MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
Advertisements

PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
STRUKTUR POLITIK NEGARA
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B Pengertian
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Bab 4 Negara dan Konstitusi
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945
NEGARA DAN KONSTITUSI.
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat
PERATURAN PERUNDANGAN
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
SISTEM KONSTITUSI/HUKUM di INDONESIA
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Dasar Pemikiran Perubahan
LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945
BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
Ketanegaraan Indonesia
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat
KESADARAN BERKONSTITUSI
OTONOMI DAERAH (OTODA)
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
Latar Belakang Perubahan
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
UNDANG-UNDANG 1945 Nori Sahrun, S.Kom., M.Kom 2016.
HUKUM TATA NEGARA.
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat
Latar Belakang Perubahan
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; MPR&DPR
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; DPR & DPD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan.
Transcript presentasi:

MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA MAKNA LEMBAGA NEGARA MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA

Sub Pokok Bahasan Istilah Pengertian lembaga negara; dan III. Jenis dan Macam lembaga negara.

I. Istilah Jabatan-jabatan Kenegaraan; Alat-alat Perlengkapan Negara; UUD RIS 1949 (Bab III) dan UUDS 1950 (Pasal 44) Badan Kenegaraan (BPK); Aturan Peralihan ayat ... Lembaga-lembaga Negara; →TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi → TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966 ttg Penyusunan Panitia ad hoc

II. Pengertian lembaga negara Fungsi negara: CF. Strong: menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif; Sri Soemantri dari Steenbek: Materi Muatan Konstitusi; Fungsi pemerintahan secara aktual/dasar pengaturan

III. Jenis dan Macam lembaga negara a. Main state’s organ: Trias Politica, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK. b. AuxiIary state’s organ: pembagian kekuasaan secara horizontal. Pasal 24C: dibentuk oleh UUD dan selain UUD Pendekatan Putusan MK Perkara No. 005/PUU-I/2003 ttg Pengujian UUPenyiaran oleh KPI “L” dan “N” besar; “l” dan “n” kecil: karena dibiayai APBN

Klasifikasi lembaga negara Sumber: diskusi dengan Prof. Bagir Manan

5 PUSAT UUD 1945 DAERAH LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5 PUSAT UUD 1945 BPK Presiden DPR MPR DPD MA MK KY kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Lingkungan Peradilan Umum Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Peradilan TUN Bupati/ Walikota DPRD DAERAH