Oleh : Eymal B. Demmallino, Ir. M.Si Pusat Penelitian Gender UNHAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI, APAKAH BIAS GENDER?
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Administrasi Pelayanan Publik
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN
PROSES COMMUNITY RELATIONS
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
VISI Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
WAWASAN DAN ANALISIS SOSIAL (ANSOS) Peran dan Fungsinya dalam KKN
STRATEGI PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
Anggaran Responsif Gender
Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN ORGANISASI
SOSIALISASI & ADVOKASI PLH VIA PERAN STRATEGIS MUBALLIG.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
“Strategi PUG dan Manfaatnya“
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)
ANALISIS GENDER DAN PEMBANGUNAN (bagian II)
LANGKAH-LANGKAH GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PPRG Perkumpulan Aksara RT. 01 Mojosari, Kalangan, Desa Baturetno, Banguntapan,
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kesetaraan Gender dalam PRIM
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bedah Kasus 2 Sertifikasi Hutan COMPLETE….
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pelaksanaan Solusi Bisnis & Pengelolaan Perubahan
PENGARUSUTAMAAN GENDER
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
Studi Kasus KEBIJAKAN KEHUTANAN COMPLETE….
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
JEPARA,21 APRIL 1879 SAMARINDA, 21 APRIL 2016 (137) TAHUN.
PPt 3.2 ANALYSIS GENDER ”Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan; Pengertian dan model-model Analisis Gender; dan menjelaskan model.
Transcript presentasi:

Oleh : Eymal B. Demmallino, Ir. M.Si Pusat Penelitian Gender UNHAS PRA dan ANALISIS STAKEHOLDERS dalam PENYUSUNAN PERENCANAAN RESPONSIF GENDER Oleh : Eymal B. Demmallino, Ir. M.Si Pusat Penelitian Gender UNHAS

Agenda Bahasan (Bahan Dialog Bersama Stakeholders) A-1 : Prolog : Sekilas tentang Gender, PUG, dan Instrumen Analisis GAP dan POP ? A-2 : Analisis Stakeholders dalam Penyusunan Perencanaan Responsif Gender A-3 : Kerangka GAP dan POP : Wawasan Utama Analisis Gender . A- 4 : Bersama Stakeholders : Penyusunan Perencanaan Responsif Gender 2004 - 2010 A– 5 : Epilog : Pelajaran Penting (dari materi dan peserta via kartu.)

A-1 : Prolog : Sekilas tentang Gender, PUG, dan Instrumen Analisis GAP dan POP ? Gender : bukanlah Jenis kelamin tetapi peran sosial yang “sepantasnya” dimainkan oleh lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosialnya. LK PR Laki dan Perempuan hanya berbeda dalam jenis kelamin (kodratik), tetapi tidak dalam peran dan posisi sosial (kultur)

A-1 : Prolog : Sekilas tentang Gender, PUG, dan Instrumen Analisis GAP dan POP ? Gender bermaksud mengubah wawasan (keadilan), sikap (komitmen) dan perilaku (kebiasaan) ke arah terwujudnya KKG (sebuah kualitas hidup di masa depan). Kasus Secangkir Kopi (Merubah Kebiasaan yang hampir tidak disadari)

A-1 : Prolog : Sekilas tentang Gender, PUG, dan Instrumen Analisis GAP dan POP ? PUG (Gender Mainstreaming) adalah sebuah “strategi “ (kebijakan khusus) yang diinstruksikan oleh Dunia dan Negara Kita sbb : I-1 : Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Cairo, 1994 dan Konferensi Wanita Sedunia Ke-4 Beijing, 1995 : yang Memandatkan pada semua negara utk mengimplementasikan PUG sesuai dgn kondisi & situasi negara masing-masing

A-1 : Prolog : Sekilas tentang Gender, PUG, dan Instrumen Analisis GAP dan POP ? GBHN, 1999 : Menetapkan PUG sebagai Kebijakan Nasional yang harus diemban oleh setiap lembaga (Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya maupun dibidang pertahanan dan keamanan) dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) INPRES 09 Tahun 2000 : Menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

A-1 : Prolog : Sekilas tentang Gender, PUG, dan Instrumen Analisis GAP dan POP ? GAP (Gender Analysis Pathway) dan POP (Policy Outlook and Plan of Action) adalah suatu instrumen analisis yang dpt membantu perencana dalam penerapan kebijakan PUG Via : Identifikasi kesenjangan gender (gender gap) Temuan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus Penyusunan kebijakan/program/proyek ke arah pencapaian KKG (keadilan &Kesetaraan Gender)

Stakeholder : pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup : A-2 : Analisis Stakeholders dalam Penyusunan Perencanaan Responsif Gender Stakeholder : pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup : Orang (perorangan, kelompok, komunitas) Lembaga/Badan (Legislatif - Eksekutif) Sektor Swasta (stok material-teknologi) PT (PPJ : UNHAS, UMI, UNM, IAIN, UKIP dsb) Pemerhati (NGO/LSM, Yay. Dakwah, dsb.) MEREKA PERLU DILIBATKAN DALAM PEMBANGUNAN (Perencanaan – Pelaksanaan – Monitoring dan Evaluasi)

A-2 : Analisis Stakeholders dalam Penyusunan Perencanaan Responsif Gender Dalam konteks Penyusunan Perencanaan Responsif Gender di Tator, siapa siapa stakeholdersnya : 1. Orang perorangan : ………………………………….. 2. Lembaga Eksekutif – Legislatif : ………………….. 3. Swasta : ……………………………………………………. 4. Pemerhati (LSM) : ……………………………………… 5. PT (PPG) : …………………………………………………. Kepentingan bervariasi : (1) ekonomi, (2) politik, (3) sosial : hubungan kekerabatan – emosional, (4) moral – religius, (5) aktualisasi diri, dsb.

A-3 : Kerangka GAP dan POP : Wawasan Utama Analisis Gender WAWASAN GENDER NETRAL GENDER BIAS GENDER KEBIJAKAN SOSIO KULTURAL KONTROL AKSES PARTISIPASI MANFAAT DATA : Indikator Gap ISU GENDER RENSTRA PEMB. GENDER

Contoh Data Senjang Gender Bidang Keluarga Berencana PIL : 12.458 PESERTA KB 53.992 : IUD : 8.786 IMP : 3.672 STK:7.911 KD : 422 LAINNYA : 2.171 Partisipasi Laki-laki Terbatas pada Kondom (KASUS DI KABUPATEN TANA TORAJA)

PENDIDIKAN (Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan) KASUS DI KABUPATEN GOWA Laki-Laki (%) Perempuan Jumlah (Orang) SD 45,75 54,25 97.045 SMP 55,51 44,49 60.036 SMU/SMK 54,03 45,97 65.799 Diploma I-III 47,68 52,32 4.218 DIV/S1 64,60 35.40 8.195 Pasca-sarjana 50,00 50.00 362 TOTAL 235.665 Orang DARI SD KE SMP, SMU KE PT, DAN PT KE SEKTOR KETENAGAKERJAAN : TRANSISI PEREMPUAN

Pertanyaan ? Mengapa terjadi bias/kesenjangan gender pada kasus KB atau Pendidikan tersebut ? Bisa karena kebijakan Bisa karena akses, kontrol, partisipasi & manfaat bersumber kebijakan atau pun dalam sosio-kultural kita.

KRITERIA PROGRAM/RENSTRA A- 4 : Bersama Stakeholders : Penyusunan Perencanaan Responsif Gender 2004 - 2010 KRITERIA PROGRAM/RENSTRA LAYAK “JUAL” : Layak Diajukan Ke DPRD dan Sponsor Dalam dan Luar Negeri. KOMPREHENSIF : Mengikuti Langkah-langkah Penyusunan Rencana Strategis BUTUH WAKTU : 3 – 5 hari untuk menyusunnya dengan keterlibatan penuh dari stakeholders (pihak yang berkepentingan)

L-1. Rekonstruksi Isu Gender Via Data Kesenjangan Reformulasi Bias Gender Mengapa : Akar Penyebab Dampak : Akibatnya Struktur Permasa- lahan Hari Pertama BERSAMA STAKEHOLDERS

Struktur Permasalahan Gender BIAS GENDER M-8 M-2 M-3 M-4 M-6 M-5 M-10 M-9 M-11 Hari Kedua TERMISTERI dalam TUBUH SOSIO- KULTURAL Atau pada KEBIJAKAN Struktur Permasalahan Gender

L-2. Perumusan Sasaran Pemecahan Hari Ketiga M-5 BIAS GENDER M-6 M-n S-5 SASARAN S-6 S-n BERSAMA STAKEHOLDERS

L-3. Penetapan Program dan Proyek Strategis BERSAMA STAKEHOLDERS M-5 BIAS GENDER M-6 M-n S-5 SASARAN S-6 S-n PROGRAM PROYEK STRATEGIS Hari Keempat

L-4 : Penyusunan Lembar Komprehensif BERSAMA STAKEHOLDERS Proyek Strategis Tujuan Input Kegiatan KKG Langkah Pelaksanaan Output Outcome Impact Keterlibatan Pihak Anggaran $/Rp Hari Kelima Prioritas Waktu Laksana

A– 5 : Epilog : Pelajaran Penting (dari materi dan peserta via kartu). E-1 : GAP & POP secara khusus ditujukan pada perbaikan rumusan . Kebijakan. Penyusunan Rencana Aksinya pada tataran operasional perlu dilengkapi dengan Instrumen Perencanaan Strategis E-2 : Keberhasilan PUG sangat ditentukan oleh komitmen byk pihak (stakeholders) termasuk DPRD dan kita semua.

A– 5 : Epilog : Pelajaran Penting (dari materi dan peserta via kartu). E-3 : Kita perlu terus menggalakkan sosialisasi dan advokasi pada pihak yang dipandang strategis (Pejabat Struktural, DPRD, Toma, Toga, Tomi, dan Ortu Murid/Siswa, dsb) E-4 : Kita juga perlu terus melaksanakan aksi-aksi strategis dan berkesinambungan (bukan hanya sekedar menghabiskan bantuan luar negeri yg sesungguhnya adalah utang negara-utang anak cucu kita).

A– 5 : Epilog : Pelajaran Penting (dari materi dan peserta via kartu). Tuliskan pelajaran penting yg dapat disimak setelah kerja kelompok pd kartu berikut :

SEMOGA PUAS DAN PENASARAN THANKS : GUSDUR : Pendidikan dan Koruptor SEMOGA PUAS DAN PENASARAN Eymal B. Demmallino : Hp 08124201351