Diskusi FGD 2 Metropolitan Bandung Raya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN SOSEKBUD
Memilih Judul Penelitian Indri Sudanawati Rozas Mei 2012.
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
Urgensi Penyusunan RUU Perkotaan
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
FGD #7 24 Oktober 2014 Bappeda Jabar
FGD #4 13 Oktober 2014 Bappeda Jabar
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
FGD #8 21 November 2014 Bappeda Jawa Barat
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
FGD Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Transportasi
BEST PRACTISE FOR IT GOVERNANCE Pertemuan-8
KOORDINASI DALAM PERENCANAAN RUANG
22 September 2014 Bappeda Jabar
Aspek Hukum Tata Guna dan Pengembangan Lahan
PENGEMBANGAN SILABUS DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RAYON 134 UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2012.
PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
FGD #3 8 Oktober 2014 Bappeda Jabar
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Konsep Pengembangan Wilayah
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
VERVAL PESERTA DIDIK DAN CALON PESERTA DIDIK UJIAN NASIONAL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
-Extension Institutions-
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
INOVASI PENDIDIKAN MAKRO MANAJEMEN ORGANISASI KEBIJAKAN BIDANG GARAPAN
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

Diskusi FGD 2 Metropolitan Bandung Raya Tata kelola pemerintahan

Kelembagaan pengelolaan seperti apa yag paling tepat? Sudah adakah landasan hukum dari kelembagaan tersebut? Bagaimana sebaiknya mekanisme kerja horizontal antar daerah atau vertikal kab/kota dengan provinsi? Jenis kerjasama dan/atau koordinasi apa saja yang diperlukan untuk mengintegrasikan pegelolaan kawasan metropolitan Bandung Raya?

Apakah ada contoh penerapan kelembagaan tersebut yang sudah berhasil? Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jabar yang tepat untuk mengelola pembangunan metropolitan Jabar?