SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

PENYIDIKAN Kelompok II M.Akbar Arafah
PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL
LINGKUNGAN HIDUP DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
EKSTERN KOORDINASI INTERN.
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
SELAMAT DATANG.
Perkara Pidana, Penyidikan, dan Penuntutan
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
KORUPSI Kelompok 4 (MMR 50) BUSINESS ETHICS & CSR Amanda Eunike Hikmat
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Likuidasi Bank.
BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.
SELAMAT DATANG.
PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
Teori tentang Rahasia Bank
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Tindak Pidana di Bidang Perbankan & Money Laundering
UU PASAR MODAL & PERATURAN LAINYA PERTEMUAN 1 Matakuliah: F Aturan Pasar Modal Tahun: 2009.
KERUGIAN NEGARA VS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Bank dan Lembaga keuangan 1 PTA 2015/2016
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
Advokasi Hukum bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat
Kerangka Hukum Bidang TI
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
KAJIAN TREN PENANGANAN KASUS KORUPSI TAHUN 2016
TINDAK PIDANA KORUPSI.
Hukum Perbankan Semester Genap 2015 (Feb-Mei 2015)
PENYIDIKAN NEGARA.
Hak Tersangka / Terdakwa
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
Penyitaan.
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
Launching Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
MANFAAT KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI BAGI HUKUM PIDANA
Advokasi Litigasi.
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Proses Hukum Acara Peradilan HAM
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Febri Diansyah Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch
KPK Oleh: SHENDY Riyan c. ( ) Nurradinda D. ( )
KORUPSI DI INDONESIA Nama: Restu Mahanani (21) Kelas: 8D.
KASUS BLBI AUDITING BANK Audit Banking/DTE.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KASUS SIMULATOR SIM.
KORUPSI EXTORTIVE (MEMERAS)
KEJAHATAN PERBANKAN.
Menyiram Indahnya Keadilan dan Kedamaian
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BAB IV KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI Pengertian Keadilan Restoratif Dan Hubungannya Dengan Diversi DIONISIUS YUDA P
KELOMPOK 9 EPI-A Ratih Kuntari Dewi ( )
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
Asas Peradilan Pidana Pertemuan 2.
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Transcript presentasi:

SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN ANALISA KASUS BLBI LILY EVELINA. S 0706187432

KRIMINOGEN KONDISI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KEJAHATAN SUMBER: INTERNET

SISTEM PERADILAN PIDANA POLITIK KRIMINAL SEBAGAI USAHA YANG RASIONAL DARI MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN OPERASIONAL DILAKUKAN MELALUI SARANA PENAL DAN NON PENAL

FAKTOR KRIMINOGEN DALAM SPP LEGISLATED ENVIRONMENT KEMAMPUAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DISPARITAS PIDANA

ANALISA KASUS BLBI KERUGIAN NEGARA: AUDIT BPK RP 138,4 TRILIUN OBLIGASI REKAPITULASI 425,5 TRILIUN PROGRAM PENJAMINAN RP 73,8 TRILIUN DANA TALANGAN RP 4,9 TRILIUN DANA REKENING RP 53,8 TRILIUN SUMBER: ICW

LEGISLATED ENVIRONMENT SP3 KEJAGUNG ROMLY: SP3 ATAS DESAKAN PRESIDEN (DALAM SEMINAR POLISI DAN JAKSA, FISIP UI 2008)

KEMAMPUAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG TERTANGKAPNYA KETUA TIM PENYELIDIK KASUS BLBI PENCOPOTAN JAMPIDSUS DAN DIREKTUR PENYIDIKAN KEJAGUNG (SANKSI ADMINISTRATIF)

DISPARITAS PIDANA BEBASNYA TERDAKWA (MANTAN KOMISARIS BANK MODERN DAN MANTAN DIREKTUR SOUTH EAST ASIA BANK) HUKUMAN PENJARA (MANTAN PEJABAT BI: 2,5-3 TAHUN)

SOLUSI KPK? UU NO 30/2002 PASAL 68: SEMUA TINDAKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PROSES HUKUMNYA BELUM SELESAI PADA SAAT TERBENTUKNYA KPK, DAPAT DIAMBIL ALIH KPK