Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KERUKUNAN
Advertisements

Go !!! ARE YOU READY.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 Sosialisasi
MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH AKIBAT KEBERAGAMAN BUDAYA
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. M. Kusasi, M.Pd. (Kepala Kanwil Kemen. Agama Prov. Kaltim) Disampaikan.
N A M A. : MUSTAKIM, SAg PANGKAT : KOMISARIS POLISI (KOMPOL) NRP
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
SEJARAH, KEBUDAYAAN, IPTEK DAN MASALAH SOSIAL
Hakikat Bangsa dan Negara
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Bagi Guru Agama se-Kalimantan Timur
Dalam Mewujudkan Wawasan Multikultural
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha
Peran pemerintah dalam pembinaan kemitraan umat islam
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
Oleh PENEGAKKAN HUKUM TERKAIT PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESETARAAN
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Pendidikan kewarganegaraan
Kurikulum PKN dan Agama
ANCAMAN LINGKUNGAN SOSIAL
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN
BERBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
Mata pelajaran : kewitrausahaan
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN SERTA DALAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL Kelompok 10 Anesta Ebri Dewanty
NKRI Mengembangkan Sikap Positif terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
PERSATUAN & KERUKUNAN SK/KD PETA KONSEP HIKMAH MATERI INDIKATOR
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
MANUSIA, KERAGAMAN DAN KESEDERAJATAN
WUJUD KETAHANAN NASIONAL
MANUSIA KERAGAMAN dan KESETARAAN.
Konflik antar Agama Oleh: Cempaka Lutfiana I
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Kesadaran hukum Tingkat pendidikan Kepemilikan materi
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Memperkuat nilai-nilai agama di keluarga, masyarakat dan negara
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
GEOSTRATEGI INDONESIA Nurlaila fitriasani Rima safitri Tutia rahmi Yusrawati1604 M. aji syahputra1604.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERUKUNAN BERAGAMA Oleh: Drs. H. Marjanis, M.Pd. (Kepala Kankemenag Kabupaten Pasaman Barat) Disampaikan.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Kebijakan Kementerian Agama dalam Menjaga Kerukunan
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
MENAKAR PERAN RUU PESANTREN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
BAB 1 BELA NEGARA. Pengertian Bela Negara Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mencari nafkah, sumber kehidupan kita bersama. Seandainya lingkungan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA
Transcript presentasi:

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh SALAM SILATURAHMI Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 1

KEBIJAKAN STRATEGI DAN UPAYA MEWASPADAI MENCEGAH KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA OLEH : BINLUH SAT BINMAS POLRESTA SAMARINDA 2

TATA URUT PENDAHULUAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FENOMENA DAN DAMPAK KONFLIK STRATEGI DAN UPAYA PENANGANAN KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP 3

STRATEGI DAN UPAYA MEWASPADAI SERTA MENCEGAH KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA INTERNAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Kecemburuan sosial konflik Sampit dan Sambas dipicu kecemburuan sosial Ambon, Poso, Ternate permasalahan isu identitas ( isu Agama dengan isu Etnis ) Penghinaan atas keyakinan ( Agama ), ( Predispose factors ) adanya kasuistik bersifat individual, disharmoni, komunikasi kebutuhan EKSTERNAL a. Munculnya kerusuhan b. Saling hasut-menghasut c. Saling caci-maki, menyiksa, menciderai, memperkosa, membunuh secara sadis d. Melakukan pembakaran, merampas hak milik orang lain, mengusir, menghilangkan dokumen penting. Rusaknya perumahan, lembaga pendidikan, perkantoran, sarana ibadah musnah stidaknya hancur, kehilangan harta benda, orang lain cacat, putus sekolah, penderitaan keabnormalan (menimbulkan luka dan dendam). DASAR Ketidak Harmonisan, rusaknya tempat ibadah, krisis psikososial masyarakat, mengundang turun tanganya keluarga FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Cara penanganan konflik di Sampit, Sambas, Ambon, Poso dan Ternate melakukan pendekatan yang berbeda-beda yang arahnya membangun perdamaian yang berkelanjutan, memebrikan bantuan material seperti smbako atau penampungan, melakukan dialog pemuka agama atau tokoh masyarakat, melakukan penjagaan oleh Aparat keamanan,, sosialisasi perdamaian ( sikap saling mengahargai sesamanya, sikap tenggang rasa tidak mengelompok diri dan mau bergotong royong. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

BAB I A. PENDAHULUAN 1. Dasar a. UNDANG UNDANG DASAR THN 1945 PASAL 29 AYAT ( 1 ) DAN ( 2 ) . b. UNDANG UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. c. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA. A. PENDAHULUAN 4

PENGERTIAN KONFLIK PENGERTIAN DAN TUJUAN Konflik berasal dari kata kerja Latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih ( bisa juga kelompok ) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Dengan kata lain konflik adalah konsekuansi dari komunikasi / interaksi. Karena kita selalu berkomunikasi atau berinteraksi, baik secara lisan atau non – lisan, maka salah satu konsekuensinya adalah konflik. 5

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FAKTOR KEAGAMAAN FAKTOR INTEGRASI : - Agama mengajarkan persaudaraan, Agama mengajarkan perdamaian dan Agama mengajarkan budi pekerti. B. FAKTOR NON INTEGRASI : - Penyiaran Agama yang tidak sesuai, Bantuan Agama dari luar Negeri, Pengikut Agama, Perkawinan antar Pemimpin Agama yang berbeda, Peringatan hari besar Agama, dll. Kesenjangan Ekonomi, Kepentingan Politik, Perbedaan nilai Sosial Budaya, Kemajuan Iptek Informasi dan Tranparansi ( Era Globalisasi ). FAKTOR NON KEAGAMAAN 6

STRATEGI DAN UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN PEMBENTUKAN PENDEKATAN Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ). Ormas—ormas Islam Kemitraan dll. Pemerintah Provinsi Pemerintah kota MUI

IV. KESIMPULAN DAN SARAN Di wilayah Kaltim terdapat heterogenitas penduduk, terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat. Adanya masyarakat pedalaman yang masih memegang kuat adat istiadatnya. Faktor – faktor yang dapat memicu timbulnya potensi konflik SARA & disintegrasi bangsa, meliputi faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik SARA dan Disintegrasi bangsa dilakukan dengan upaya membangun Pemolisian Masyarakat & membangun FKPMKT (Forum Komunikasi Persaudaraan Masyarakat Kaltim). PEMDA perlu memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber daya manusia terutama masyarakat pedalaman dalam hal meningkatkan pendidikan agama yang lebih memadai terutama di daerah–daerah terpencil atau tertinggal. KESIMPULAN

SARAN DIHARAPKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT UNTUK SELALU BERSAMA-SAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR SESAMA MAUPUN UMAT BERAGAMA TERCIPTANYA RASA TENTRAM, AMAN, NYAMAN DAN DAMAI, SEHINGGA KEHIDUPAN BERBANGSA BERMASYARAKAT AKAN MENJADI LEBIH HARMONIS, HUMANIS DAN DINAMIS, SARAN

D. PENUTUP Demikian penjelasan singkat ini tentang upaya mewaspadai dan mencegah konflik antar umat beragama dimana pada saat ini situasi dan kondisi pada saat ini sangat rentan sekali dengan gesekan – gesekan atau konflik – konflik yang terjadi. Maka perlu didukung pula upaya – upaya untuk menetralisir / mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan diharapkan adanya dukungan dari pihak – pihak yang terkait, misalnya dari pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat sekitar ( para Toga, Tomas, Toda, Todat Dll ), untuk mengadakan kerjasama dan saling menjaga keamanan dan ketertiban demi memajukan kesejahteraan bersama yang selama ini sudah terjalin. 10

SEKIAN DAN TERIMA KASIH